Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhammad Mohan menilai dari sektor pemulihan ekonomi pembatalan PPKM level 3 serentak pada libur Natal dan Tahun Baru bisa menjadi momentum pemuihan ekonomi bagi para pengusaha hotel, restoran, tempat wisata dan tempat hiburan untuk kembali meraup pendapatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
“Ya ini harus bisa jadi momentum juga bagi pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata ya. Karena kita ini kan Kota Bogor adalah kota jasa. Sehingga kami berharap pembatalan PPKM level 3 bisa mendongkrak pendapatan dari sektor pariwisata,” ungkap Mohan di Kota Bogor, Selasa.
Baca juga: DPRD Kota Bogor titip empat pilar kebangkitan ekonomi kepada Hipmi
Baca juga: DPRD Kota Bogor titip empat pilar kebangkitan ekonomi kepada Hipmi
Menurut Mohan, sektor-sektor pajak pariwisata itu pun akan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor, yang tentu bisa digunakan untuk pembangunan Kota Bogor.
Pembatalan PPKM level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru mulai tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022 telah diumumkan pemerintah, Senin, melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta akan digantikan dengan memberlakukan sejumlah pengetatan.
Kebijakan PPKM di masa Natal dan Tahun Bar akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan, juga dengan pertimbangan capaian vaksinasi dalam satu bulan terakhir.
Vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali pun sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali.
Vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali pun sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali.
Terpisah, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Lia Kania Dewi mengungkapkan, untuk realisasi sektor pajak restoran saat ini sudah menyentuh Rp98 miliar dan pajak hotel Rp57 miliar.
Baca juga: Wakil Wali Kota Bogor optimistis ekonomi masyarakat kembali bergulir
Baca juga: Wakil Wali Kota Bogor optimistis ekonomi masyarakat kembali bergulir
Sedangkan untuk sektor pajak hiburan masih jauh dari realisasi, dimana pajak yang didapat hanya sebesar Rp5 miliar atau 25 persen dari capaian target.
Rendahnya pajak dari sektor hiburan ini diungkapkan oleh Lia dikarenakan tempat hiburan seperti bioskop, tempat hiburan air dan karoke tutup selama pelaksanaan PPKM dari awal tahun hingga pertengahan tahun lalu.
“Pajak hiburan memang rendah, karena memang kondisi PPKM sepanjang 2021. Tempat-tempat hiburan bioskop, Water Park Jungle dan karoke banyak beberapa bulan tutup dan kondisi sekarang karoke juga masih low pendapatannya. Sehingga pajak hiburan diprediksi tidak bisa tercapai,” ujar Lia.
Namun, dengan adanya pembatalan penerapan PPKM level 3, Lia optimistis masih bisa mendapatkan kontribusi dari pajak hiburan di sisa akhir tahun ini.
“Realisasi pajak hiburan di Desember, paling nanti ada masuk, sehingga mudah-mudahan bisa sampai tingkat ketercapaian 30 persen,” ujarnya.
Baca juga: Bima Arya: Pemulihan ekonomi Kota Bogor tertahan capaian vaksinasi kabupaten
Baca juga: Bima Arya: Pemulihan ekonomi Kota Bogor tertahan capaian vaksinasi kabupaten
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021