ANTARAJAWABARAT.com,7/9 - DPRD Provinsi Jawa Barat meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang pengalihan anggaran 3.000 ruang kelas baru (RKB) dari sekolah negeri ke sekolah swasta.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, di Bandung, Rabu, menuturkan pengalihan anggaran 3.000 ruang kelas baru dari sekolah negeri ke sekolah swasta itu dilakukan tiba-tiba dan sepihak tanpa pemberitahuan dulu ke sekolah-sekolah negeri yang telah terdaftar.
Menurut Didin, alasan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat memindahkan anggaran 3.000 RKB itu dari sekolah ke negeri ke swasta secara tiba-tiba menandakan perencanaan yang tidak matang.
"Memang ada beberapa alasan, mulai dari repotnya pencairan dana karena mesti melalui proses tender. Apa tendernya sepaket 3.000 RKB itu, atau per kabupaten kota atau per sekolah. Nah, kenapa ini tidak dipikirkan sejak awal. Jika tiba-tiba berubah di tengah jalan, artinya sejak awal tidak ada perencanaan yang jelas dari Disdik tentang RKB itu," ujar Didin.
Ia menuturkan, beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyudin Zarkasih berkeyakinan bahwa jika anggaran 3.000 RKB itu diberikan ke sekolah swasta maka bangunannya akan lebih bagus ketimbang diberikan kepada sekolah negeri.
"Karena di sekolah negeri, karena via tender, dana pembangunan yang tersedot tidak akan murni Rp85 juta (untuk SMA) atau Rp95 juta (untuk SMP)," ujar Didin.
Sementara itu, kata Didin, jika pengelolaan BOS dialihkan sekolah swasta maka hasilnya akan jauh lebih baik.
Ia menambahkan, terkait hal itu dirinya menyatakan pernyataan Wahyudin itu bentuk kurang matangnya perencanaan saat menganggarkan biaya RKB.
"Jadi begini, katakanlah dari Rp85 juta itu setelah dipotong sana-sini, akhirnya yang sampai ke sekolahnya adalah Rp50 sampai 60 juta. Sebenarnya itu bisa diantisipasi saat mengajukan anggaran. Mengapa tidak sekalian saja menganggarkan Rp 100 juta untuk satu RKB sehingga dana yang sampai ke sekolah, cukup untuk membangun RKB sesuai standar," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu.***3***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
Anggota Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, di Bandung, Rabu, menuturkan pengalihan anggaran 3.000 ruang kelas baru dari sekolah negeri ke sekolah swasta itu dilakukan tiba-tiba dan sepihak tanpa pemberitahuan dulu ke sekolah-sekolah negeri yang telah terdaftar.
Menurut Didin, alasan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat memindahkan anggaran 3.000 RKB itu dari sekolah ke negeri ke swasta secara tiba-tiba menandakan perencanaan yang tidak matang.
"Memang ada beberapa alasan, mulai dari repotnya pencairan dana karena mesti melalui proses tender. Apa tendernya sepaket 3.000 RKB itu, atau per kabupaten kota atau per sekolah. Nah, kenapa ini tidak dipikirkan sejak awal. Jika tiba-tiba berubah di tengah jalan, artinya sejak awal tidak ada perencanaan yang jelas dari Disdik tentang RKB itu," ujar Didin.
Ia menuturkan, beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyudin Zarkasih berkeyakinan bahwa jika anggaran 3.000 RKB itu diberikan ke sekolah swasta maka bangunannya akan lebih bagus ketimbang diberikan kepada sekolah negeri.
"Karena di sekolah negeri, karena via tender, dana pembangunan yang tersedot tidak akan murni Rp85 juta (untuk SMA) atau Rp95 juta (untuk SMP)," ujar Didin.
Sementara itu, kata Didin, jika pengelolaan BOS dialihkan sekolah swasta maka hasilnya akan jauh lebih baik.
Ia menambahkan, terkait hal itu dirinya menyatakan pernyataan Wahyudin itu bentuk kurang matangnya perencanaan saat menganggarkan biaya RKB.
"Jadi begini, katakanlah dari Rp85 juta itu setelah dipotong sana-sini, akhirnya yang sampai ke sekolahnya adalah Rp50 sampai 60 juta. Sebenarnya itu bisa diantisipasi saat mengajukan anggaran. Mengapa tidak sekalian saja menganggarkan Rp 100 juta untuk satu RKB sehingga dana yang sampai ke sekolah, cukup untuk membangun RKB sesuai standar," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu.***3***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011