Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Rahmat Sutrisno meminta semua pihak termasuk kepala desa dan lurah dapat menindaklanjuti angka kemiskinan di wilayahnya yang menurut data Kementerian Sosial sebanyak 1,7 juta jiwa.
"Berdasarkan data dari Kemensos, orang miskin di Kabupaten Cirebon ada 1,7 juta, padahal penduduk kita berada di angka 2,2 juta jiwa. Untuk itu perlu kerja sama semua pihak.termasuk kepala desa dan lurah untuk menindaklanjuti data ini," kata Rahmat di Cirebon, Senin.
Data 1,7 juta tersebut kata Rahmat, sudah melalui pendataan ulang, karena sebelumnya orang miskin di Kabupaten Cirebon tercatat 1,9 juta.
"Dari 1,7 juta tersebut setelah dicek rupanya ada warga yang seharusnya tidak masuk kategori miskin tetapi masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga angka tersebut menjadi fokus kita bersama," tuturnya.
Rahmat menjelaskan Kementerian Sosial mempunyai indikator untuk kategori kemiskinan. Bahkan, itu merupakan landasan untuk mengetahui masyarakat yang mana kategori miskin maupun yang rentan miskin.
Untuk itu para kepala desa dan lurah, harus bisa menerapkan indikator dari Kementerian Sosial. Sehingga nantinya data itu benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Kepala desa dan lurah harus benar-benar selektif, sehingga bisa melihat warga mana yang memang masuk kategori miskin dan yang rentan miskin. Nanti datanya akan menjadi valid," katanya.
Baca juga: Penanganan Kemiskinan Kabupaten Cirebon Lamban
Baca juga: Pemkot Cirebon Upayakan Tekan Angka Kemiskinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Berdasarkan data dari Kemensos, orang miskin di Kabupaten Cirebon ada 1,7 juta, padahal penduduk kita berada di angka 2,2 juta jiwa. Untuk itu perlu kerja sama semua pihak.termasuk kepala desa dan lurah untuk menindaklanjuti data ini," kata Rahmat di Cirebon, Senin.
Data 1,7 juta tersebut kata Rahmat, sudah melalui pendataan ulang, karena sebelumnya orang miskin di Kabupaten Cirebon tercatat 1,9 juta.
"Dari 1,7 juta tersebut setelah dicek rupanya ada warga yang seharusnya tidak masuk kategori miskin tetapi masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga angka tersebut menjadi fokus kita bersama," tuturnya.
Rahmat menjelaskan Kementerian Sosial mempunyai indikator untuk kategori kemiskinan. Bahkan, itu merupakan landasan untuk mengetahui masyarakat yang mana kategori miskin maupun yang rentan miskin.
Untuk itu para kepala desa dan lurah, harus bisa menerapkan indikator dari Kementerian Sosial. Sehingga nantinya data itu benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Kepala desa dan lurah harus benar-benar selektif, sehingga bisa melihat warga mana yang memang masuk kategori miskin dan yang rentan miskin. Nanti datanya akan menjadi valid," katanya.
Baca juga: Penanganan Kemiskinan Kabupaten Cirebon Lamban
Baca juga: Pemkot Cirebon Upayakan Tekan Angka Kemiskinan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021