Bupati Subang, Jawa Barat Ruhimat berharap agar pemerintah pusat membantu Pemerintah Kabupaten Subang dalam memanfaatkan lahan-lahan milik negara yang belum produktif menjadi permukiman warga miskin.
“Program ini baru diluncurkan. Pada tahap awal akan dilaksanakan di Desa Bantar Sari yang berada di kawasan hutan,” katanya, dalam siaran pers yang diterima di Subang, Jumat.
Ia menyampaikan kalau program tersebut merupakan program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Objek lahan negara tersebut kebanyakan milik perusahaan BUMN.
“Saya ingin mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat Subang melalui penyediaan lahan permukiman bagi warga Subang melalui berbagai regulasi berdasarkan UU Agraria,” katanya.
Hingga kini bupati mengakui kalau pihaknya masih berkoordinasi ke pemerintah pusat agar program TORA di daeranya bisa berjalan dengan lancar.
Pada Jumat ini, Ruhimat menyampaikan telah berkoodinasi dengan Dewas Perhutani dan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).. Koordinasi dilakukan melalui zoom meeting.
“Saya juga sudah meminta para camat, agar memerintahkan para kepala desa untuk melakukan pendataan dan mengusulkan warga miskin di daerahnya masing-masing,” katanya.
Pogram itu sendiri digulirkan karena masih banyak warga Subang yang tinggal tidak memiliki lahan untuk membangun rumah. Artinya, masih banyak warga yang tinggal dalam satu terdapat lebih dari satu kepala keluarga, demikian Ruhimat.
Baca juga: Pelabuhan Patimban perkuat logistik Jawa-Sumatera-Kalimantan
Baca juga: Subang lakukan pengerukan sungai antisipasi banjir
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
“Program ini baru diluncurkan. Pada tahap awal akan dilaksanakan di Desa Bantar Sari yang berada di kawasan hutan,” katanya, dalam siaran pers yang diterima di Subang, Jumat.
Ia menyampaikan kalau program tersebut merupakan program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Objek lahan negara tersebut kebanyakan milik perusahaan BUMN.
“Saya ingin mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat Subang melalui penyediaan lahan permukiman bagi warga Subang melalui berbagai regulasi berdasarkan UU Agraria,” katanya.
Hingga kini bupati mengakui kalau pihaknya masih berkoordinasi ke pemerintah pusat agar program TORA di daeranya bisa berjalan dengan lancar.
Pada Jumat ini, Ruhimat menyampaikan telah berkoodinasi dengan Dewas Perhutani dan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).. Koordinasi dilakukan melalui zoom meeting.
“Saya juga sudah meminta para camat, agar memerintahkan para kepala desa untuk melakukan pendataan dan mengusulkan warga miskin di daerahnya masing-masing,” katanya.
Pogram itu sendiri digulirkan karena masih banyak warga Subang yang tinggal tidak memiliki lahan untuk membangun rumah. Artinya, masih banyak warga yang tinggal dalam satu terdapat lebih dari satu kepala keluarga, demikian Ruhimat.
Baca juga: Pelabuhan Patimban perkuat logistik Jawa-Sumatera-Kalimantan
Baca juga: Subang lakukan pengerukan sungai antisipasi banjir
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021