ANTARAJAWABARAT.com,26/7 - Peluang Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak retribusi cukup besar, kata ketua DPRD Kabupaten Ciamis H Asep Roni.
"Potensi peningkatan PAD dari sektor retribusi masih sangat besar bagi Kabupaten Ciamis, namun jelas perlu ada perubahan skema dan kinerja penghimpunan retribusi yang lebih optimal lagi," kata H Asep Roni di Ciamis, Selasa.
Menurut Asep Roni, pihaknya akan mendorong eksekutif untuk terus mencari dan menemukan skema penarikan retribusi dan pendaptan lainnya yang bisa dimaksimalkan, salah satunya melalui pola yang lebih efektif dan efesien.
Salah satunya dengan mendorong petugas sektor retribusi untuk lebih proaktif dan mampu melakukan pendekatan persuasif di lapangan, sekaligus memberikan edukasi tentang retribusi kepada masyarakat.
"Masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan, tapi saya melihat itu bisa diatasi segera. Yang jelas aturan retribusi sudah jelas dan kesadaran dari obyek pajak retribusi itulah yang harus ditumbuhkan," katanya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Ciamis itu menyebutkan masih cukup banyak pengusaha atau pelaku usaha perdagangan dan restoran di kabupaten itu yang belum membayarkan retribusinya sesuai dengan omzet yang mereka raih.
"Mereka membayarkan retribusi sesuai dengan nilai dan omzet mereka itu bisa dihitung, sebagian besar mereka bayar retribusi di di bawah yang semestinya," kata Asep Roni.
Ia mencontohkan adanya rumah makan yang cukup kunjungi ramai dikunjungi konsumen, membayar retribusi kepada pemerintah bila dirata-ratakan hanya Rp2.000 per hari.
"Nilai segitu kan sangat tidak relevan dengan omzet yang dibukukan per hari di sana. Ini jelas perlu ada upaya memperbaikinya," kata Asep Roni.
Sementara itu sejumlah pelaku usaha, wajib pajak retribusi ada kecenderungan enggan mencantumkan besaran pajak konsumen dalam slip pembayaran dengan alasan khawatir menurunkan minat konsumen.
Sebagai gantinya retribusi kepada pemerintah dilakukan secara plat bulanan dengan nilai yang di bawah semestinya.
Untuk mengatasi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis itu mengusulkan kepada pemerintah agar membangun infrastruktur sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online untuk mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah.
"Ke depan perlu ada infrastruktur dan sistem untuk mengoptimalkan retribusi. Perangkat itu online dan terkoneksi ke instutusi terkait yang berwenang dalam penarikan retribusi. Memang perlu biaya namun outputnya akan jauh lebih bermanfaat," kata Asep Roni menambahkan. ***3***
(S033)
Syarif A
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
"Potensi peningkatan PAD dari sektor retribusi masih sangat besar bagi Kabupaten Ciamis, namun jelas perlu ada perubahan skema dan kinerja penghimpunan retribusi yang lebih optimal lagi," kata H Asep Roni di Ciamis, Selasa.
Menurut Asep Roni, pihaknya akan mendorong eksekutif untuk terus mencari dan menemukan skema penarikan retribusi dan pendaptan lainnya yang bisa dimaksimalkan, salah satunya melalui pola yang lebih efektif dan efesien.
Salah satunya dengan mendorong petugas sektor retribusi untuk lebih proaktif dan mampu melakukan pendekatan persuasif di lapangan, sekaligus memberikan edukasi tentang retribusi kepada masyarakat.
"Masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan, tapi saya melihat itu bisa diatasi segera. Yang jelas aturan retribusi sudah jelas dan kesadaran dari obyek pajak retribusi itulah yang harus ditumbuhkan," katanya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Ciamis itu menyebutkan masih cukup banyak pengusaha atau pelaku usaha perdagangan dan restoran di kabupaten itu yang belum membayarkan retribusinya sesuai dengan omzet yang mereka raih.
"Mereka membayarkan retribusi sesuai dengan nilai dan omzet mereka itu bisa dihitung, sebagian besar mereka bayar retribusi di di bawah yang semestinya," kata Asep Roni.
Ia mencontohkan adanya rumah makan yang cukup kunjungi ramai dikunjungi konsumen, membayar retribusi kepada pemerintah bila dirata-ratakan hanya Rp2.000 per hari.
"Nilai segitu kan sangat tidak relevan dengan omzet yang dibukukan per hari di sana. Ini jelas perlu ada upaya memperbaikinya," kata Asep Roni.
Sementara itu sejumlah pelaku usaha, wajib pajak retribusi ada kecenderungan enggan mencantumkan besaran pajak konsumen dalam slip pembayaran dengan alasan khawatir menurunkan minat konsumen.
Sebagai gantinya retribusi kepada pemerintah dilakukan secara plat bulanan dengan nilai yang di bawah semestinya.
Untuk mengatasi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis itu mengusulkan kepada pemerintah agar membangun infrastruktur sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online untuk mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah.
"Ke depan perlu ada infrastruktur dan sistem untuk mengoptimalkan retribusi. Perangkat itu online dan terkoneksi ke instutusi terkait yang berwenang dalam penarikan retribusi. Memang perlu biaya namun outputnya akan jauh lebih bermanfaat," kata Asep Roni menambahkan. ***3***
(S033)
Syarif A
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011