Para Ketua DPD PDI Perjuangan tetap fokus dengan penugasan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melakukan konsolidasi, bahkan menyerahkan kandidat capres-cawapres yang akan diusung pada Pemilu 224 kepada Megawati.
Sejumlah ketua DPD PDIP mengatakan hal itu saat mengikuti Rapat Koordinasi Pra Rapat Kerja Nasional di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sejak Sabtu (30/10) hingga Minggu.
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Muslahuddin Daud, mengatakan Rakor Pra Rakernas ini menjadi krusial sebagai bagian dari persiapan pemenangan pemilu dan Pilpres 2024.
Dengan melakukan evaluasi dan penguatan kembali terhadap konsolidasi kepengurusan, baik itu di struktur, badan, dan sayap partai di daerah.
"Tentu di Rakernas nanti akan lebih lengkapi lagi dibahas strategi menuju kemenangan. Dan setelah itu tentu saja turunan rakernas akan diimplementasikan di tingkat bawah sampai anak ranting," kata Muslahuddin dalam siaran persnya.
Soal Capres-cawapres, Muslahuddin mengatakan bahwa seluruh kader PDIP di Aceh tegak lurus bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Yang penting tugas kami adalah siapkan struktur dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan," ujar Muslahuddin.
Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat mengatakan perhatian utama pihaknya saat ini adalah melaksanakan arahan serta instruksi DPP PDIP agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader.
Sementara soal capres-cawapres, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP.
"Tapi kami pastikan kami tak terganggu isu capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," urai Rachmat.
Pihaknya di NTB fokus dan tak buru-buru soal capres-cawapres karena itu hak prerogatif ketua umum Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri menegaskan bahwa Rakor Pra Rakernas ini adalah murni konsolidasi struktur dan lapangan.
Selama ini, kader-kader partai di wilayahnya terus bekerja membantu masyarakat. Khususnya di tengah dampak pandemi terhadap rakyat.
Soal capres-cawapres, Sulsel dipastikan tetap tegak lurus menyerahkan keputusan di tangan Ketua Umum Megawati sesuai amanat kongres.
"Dan bagi kami, sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau struktur dan lapangan siap, siapapun capres-cawapresnya, kami berjuang dengan penuh keyakinan untuk menang. Jadi itu alasannya kami tegak lurus menjalankan perintah ketua umum melakukan konsolidasi khususnya melalui pendidikan politik dan kaderisasi," kata Wittiri.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan safari politik ke Jabar bagian selatan. Hal ini demi memperkuat terus konsolidasi pemenangan di sana.
Ono menekankan bahwa bagi kader PDIP Jabar, soal capres-cawapres tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat.
"Justru hal-hal yang disebut terakhirlah yang lebih krusial dilakukan," ujarnya.
Semua pihak, kata dia, juga harus memahami slogan 'Jas Merah' alias jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sehingga PDIP akan selalu belajar dari pengalaman, dan dikontekskan dengan pengalaman di 2014, Ketua Umum Megawati bahkan memutuskan Joko Widodo sebagai calon Presiden di 6 bulan sebelum pemilihan.
Namun saat ini, lanjut dia, sejumlah pihak berusaha 'memaksa' partainya buru-buru menetapkan calon.
"Dan kami pastikan, relawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh ibu ketua umum," tegas Ono.
Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa semua pernyataan itu membuktikan soliditas seluruh kader dan struktur partainya di pusat maupun daerah.
"Seperti yang selalu dipesankan oleh Megawati, bahwa menjaga kepercayaan rakyat adalah hal utama. Dan itu bukan dilakukan dengan pencitraan tokoh semata, tetapi lewat kerja-kerja konsolidasi serta pengorganisasian rakyat secara langsung di kehidupan sehari-hari. Itulah kunci kemenangan kita di 2024," kata Hasto.
Baca juga: Pendaftar kajian perbandingan kepemimpinan SBY dan Jokowi capai 53 orang
Baca juga: PDIP tak asal pilih kandidat untuk maju di Pilpres 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Sejumlah ketua DPD PDIP mengatakan hal itu saat mengikuti Rapat Koordinasi Pra Rapat Kerja Nasional di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sejak Sabtu (30/10) hingga Minggu.
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Muslahuddin Daud, mengatakan Rakor Pra Rakernas ini menjadi krusial sebagai bagian dari persiapan pemenangan pemilu dan Pilpres 2024.
Dengan melakukan evaluasi dan penguatan kembali terhadap konsolidasi kepengurusan, baik itu di struktur, badan, dan sayap partai di daerah.
"Tentu di Rakernas nanti akan lebih lengkapi lagi dibahas strategi menuju kemenangan. Dan setelah itu tentu saja turunan rakernas akan diimplementasikan di tingkat bawah sampai anak ranting," kata Muslahuddin dalam siaran persnya.
Soal Capres-cawapres, Muslahuddin mengatakan bahwa seluruh kader PDIP di Aceh tegak lurus bahwa keputusan itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Yang penting tugas kami adalah siapkan struktur dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan," ujar Muslahuddin.
Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat mengatakan perhatian utama pihaknya saat ini adalah melaksanakan arahan serta instruksi DPP PDIP agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader.
Sementara soal capres-cawapres, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP.
"Tapi kami pastikan kami tak terganggu isu capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," urai Rachmat.
Pihaknya di NTB fokus dan tak buru-buru soal capres-cawapres karena itu hak prerogatif ketua umum Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri menegaskan bahwa Rakor Pra Rakernas ini adalah murni konsolidasi struktur dan lapangan.
Selama ini, kader-kader partai di wilayahnya terus bekerja membantu masyarakat. Khususnya di tengah dampak pandemi terhadap rakyat.
Soal capres-cawapres, Sulsel dipastikan tetap tegak lurus menyerahkan keputusan di tangan Ketua Umum Megawati sesuai amanat kongres.
"Dan bagi kami, sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau struktur dan lapangan siap, siapapun capres-cawapresnya, kami berjuang dengan penuh keyakinan untuk menang. Jadi itu alasannya kami tegak lurus menjalankan perintah ketua umum melakukan konsolidasi khususnya melalui pendidikan politik dan kaderisasi," kata Wittiri.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan safari politik ke Jabar bagian selatan. Hal ini demi memperkuat terus konsolidasi pemenangan di sana.
Ono menekankan bahwa bagi kader PDIP Jabar, soal capres-cawapres tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat.
"Justru hal-hal yang disebut terakhirlah yang lebih krusial dilakukan," ujarnya.
Semua pihak, kata dia, juga harus memahami slogan 'Jas Merah' alias jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sehingga PDIP akan selalu belajar dari pengalaman, dan dikontekskan dengan pengalaman di 2014, Ketua Umum Megawati bahkan memutuskan Joko Widodo sebagai calon Presiden di 6 bulan sebelum pemilihan.
Namun saat ini, lanjut dia, sejumlah pihak berusaha 'memaksa' partainya buru-buru menetapkan calon.
"Dan kami pastikan, relawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh ibu ketua umum," tegas Ono.
Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa semua pernyataan itu membuktikan soliditas seluruh kader dan struktur partainya di pusat maupun daerah.
"Seperti yang selalu dipesankan oleh Megawati, bahwa menjaga kepercayaan rakyat adalah hal utama. Dan itu bukan dilakukan dengan pencitraan tokoh semata, tetapi lewat kerja-kerja konsolidasi serta pengorganisasian rakyat secara langsung di kehidupan sehari-hari. Itulah kunci kemenangan kita di 2024," kata Hasto.
Baca juga: Pendaftar kajian perbandingan kepemimpinan SBY dan Jokowi capai 53 orang
Baca juga: PDIP tak asal pilih kandidat untuk maju di Pilpres 2024
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021