Cianjur, 15/3 (ANTARA)- Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (LBHC), Jabar, Selasa, nyatakan menghargai atas aksi pemboikotan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang dilakukan lima pasangan calon peserta Pilkada Cianjur 2011.
Ketua LBHC D Muharam Junaedi, Selasa, mengatakan, pihaknya mengajak publik untuk menghargai sikap pemboikotan yang dilakukan kelima pasangan calon tersebut.
Pasalnya kata dia, apa yang dilakukan kelima pasangan calon tersebut merupakan hak politiknya, karenanya perlu dihargai sebagai sikap dan langkah politik dari masing-masing pasangan tersebut.
"Apa yang dilakukan pasangan calon tersebut, harus didukung publik, sebagai bentuk dari pendidikan politik bagi masyarakat," katanya.
Pihaknya mengkhawatirkan, aksi pemboikotan PSU yang dilakukan pasangan calon tersebut dapat mengakibatkan adanya gugat menggugat kembali usai pelaksanaan, ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sehingga pihaknya meminta agar, KPU Cianjur, sebagai penyelenggara dapat bersikap arif dan bijaksana, serta kembali melakukan mediasi dengan kelima pasangan itu.
"Adanya aksi pemboikotan tersebut, dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas dan legitimasi hasil PSU nanti," tandasnya.
Sedangkan Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Cianjur, Iwan Permana SH, menyatakan, tidak akan melakukan pemboikotan terhadap pelaksanaan PSU tanggal 21 Maret, meskipun pasangan calon yang diusungnya akan memboikot pelaksanaan.
Untuk mensukseskan PSU tersebut, pihaknya akan menginstruksikan fungsionaris PDI-P dan kadernya, mulai dari tingkat cabang sampai ke ranting-ranting, untuk berpartisifasi menyukseskan PSU.
"Pemboikotan yang dilakukan pasangan calon dari PDI-P itu, adalah penyataan pribadi bukan partai. Sehingga, kami selaku partai pengusung tidak pernah menginstruksikan boikot PSU," ucapnya.
Sedangkan untuk menyamakan visi antara partai dan pasangan calon, tambah dia, dalam waktu dekat pihaknya akan memangil Hidayat Makbul-Sumitra (Hamas) pasangan calon tersebut, untuk dimintai klarifikasi.
Fikri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
Ketua LBHC D Muharam Junaedi, Selasa, mengatakan, pihaknya mengajak publik untuk menghargai sikap pemboikotan yang dilakukan kelima pasangan calon tersebut.
Pasalnya kata dia, apa yang dilakukan kelima pasangan calon tersebut merupakan hak politiknya, karenanya perlu dihargai sebagai sikap dan langkah politik dari masing-masing pasangan tersebut.
"Apa yang dilakukan pasangan calon tersebut, harus didukung publik, sebagai bentuk dari pendidikan politik bagi masyarakat," katanya.
Pihaknya mengkhawatirkan, aksi pemboikotan PSU yang dilakukan pasangan calon tersebut dapat mengakibatkan adanya gugat menggugat kembali usai pelaksanaan, ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sehingga pihaknya meminta agar, KPU Cianjur, sebagai penyelenggara dapat bersikap arif dan bijaksana, serta kembali melakukan mediasi dengan kelima pasangan itu.
"Adanya aksi pemboikotan tersebut, dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas dan legitimasi hasil PSU nanti," tandasnya.
Sedangkan Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Cianjur, Iwan Permana SH, menyatakan, tidak akan melakukan pemboikotan terhadap pelaksanaan PSU tanggal 21 Maret, meskipun pasangan calon yang diusungnya akan memboikot pelaksanaan.
Untuk mensukseskan PSU tersebut, pihaknya akan menginstruksikan fungsionaris PDI-P dan kadernya, mulai dari tingkat cabang sampai ke ranting-ranting, untuk berpartisifasi menyukseskan PSU.
"Pemboikotan yang dilakukan pasangan calon dari PDI-P itu, adalah penyataan pribadi bukan partai. Sehingga, kami selaku partai pengusung tidak pernah menginstruksikan boikot PSU," ucapnya.
Sedangkan untuk menyamakan visi antara partai dan pasangan calon, tambah dia, dalam waktu dekat pihaknya akan memangil Hidayat Makbul-Sumitra (Hamas) pasangan calon tersebut, untuk dimintai klarifikasi.
Fikri
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011