Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendatangi Gedung DPRD, Cibinong, Bogor, meminta sejumlah pertolongan untuk membangkitkan geliat ekonomi di sektor perhotelan.
"Meski hotel tetap dibolehkan buka, tapi pengunjung di bawah lima persen. Karyawan sendiri kita gilir masuknya juga," ungkap Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Budi Sulistyo usai menyampaikan aspirasinya ke wakil rakyat pada Senin.
Ia berharap ada sejumlah pelonggaran aturan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti memperbolehkan rapat-rapat dan resepsi pernikahan di hotel, serta pengunjung restoran dibolehkan makan di tempat.
Budi meyakini bahwa pelonggaran aturan di sektor perhotelan tak berdampak pada meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Bogor. Menurutnya, selain mayoritas pegawai sudah divaksin, kasus harian penularan COVID-19 di Kabupaten Bogor juga sudah mulai menurun.
"Hotel dan restoran ini sudah melakukan protokol kesehatan, CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) sudah dijalani, pegawainya pun sudah divaksin. Jadi berkunjung harusnya sudah aman," kata Budi.
Di samping itu ia juga berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyurati Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengenai dispensasi pembayaran listrik agar jaringan listrik tak diputus ketika telat pembayaran dari jatuh tempo.
"Semoga Pemkab Bogor sudi menyurati pihak PLN untuk melonggarkan kebijakan pemutusan listrik, kalau listrik diputus maka usaha hotel dan restoran kami pun akan mati, lalu bagaimana nasib para karyawan," tuturnya.
Sementara Wakil Ketua PHRI Bidang Kabupaten Bogor Boboy Ruswanto menuturkan keluh kesah pengurus PHRI ke DPRD Kabupaten Bogor merupakan langkah yang elegan ketimbang memasang bendera putih di hotel-hotel dan restoran.
"Kami tidak ingin memasang bendera putih tanda kita protes atau menyerah dengan situasi sekarang, keluh kesah ini diharapkan mendapatkan dukungan kebijakan dari Pemkab Bogor baik itu poin aturan PPKM hingga relaksasi pajak ataupun lainnya," kata Boboy.
Baca juga: Bisnis hotel di Kota Bogor hadapi kondisi terburuk, kata Ketua PHRI
Baca juga: Tingkat hunian hotel di Kota Bogor pekan ini 41 persen
Baca juga: Sosialisasi CHSE bentuk dukungan pemerintah kepada hotel dan restoran
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Meski hotel tetap dibolehkan buka, tapi pengunjung di bawah lima persen. Karyawan sendiri kita gilir masuknya juga," ungkap Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Budi Sulistyo usai menyampaikan aspirasinya ke wakil rakyat pada Senin.
Ia berharap ada sejumlah pelonggaran aturan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti memperbolehkan rapat-rapat dan resepsi pernikahan di hotel, serta pengunjung restoran dibolehkan makan di tempat.
Budi meyakini bahwa pelonggaran aturan di sektor perhotelan tak berdampak pada meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Bogor. Menurutnya, selain mayoritas pegawai sudah divaksin, kasus harian penularan COVID-19 di Kabupaten Bogor juga sudah mulai menurun.
"Hotel dan restoran ini sudah melakukan protokol kesehatan, CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) sudah dijalani, pegawainya pun sudah divaksin. Jadi berkunjung harusnya sudah aman," kata Budi.
Di samping itu ia juga berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyurati Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengenai dispensasi pembayaran listrik agar jaringan listrik tak diputus ketika telat pembayaran dari jatuh tempo.
"Semoga Pemkab Bogor sudi menyurati pihak PLN untuk melonggarkan kebijakan pemutusan listrik, kalau listrik diputus maka usaha hotel dan restoran kami pun akan mati, lalu bagaimana nasib para karyawan," tuturnya.
Sementara Wakil Ketua PHRI Bidang Kabupaten Bogor Boboy Ruswanto menuturkan keluh kesah pengurus PHRI ke DPRD Kabupaten Bogor merupakan langkah yang elegan ketimbang memasang bendera putih di hotel-hotel dan restoran.
"Kami tidak ingin memasang bendera putih tanda kita protes atau menyerah dengan situasi sekarang, keluh kesah ini diharapkan mendapatkan dukungan kebijakan dari Pemkab Bogor baik itu poin aturan PPKM hingga relaksasi pajak ataupun lainnya," kata Boboy.
Baca juga: Bisnis hotel di Kota Bogor hadapi kondisi terburuk, kata Ketua PHRI
Baca juga: Tingkat hunian hotel di Kota Bogor pekan ini 41 persen
Baca juga: Sosialisasi CHSE bentuk dukungan pemerintah kepada hotel dan restoran
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021