Cimahi, 23/12 (ANTARA) - DPRD Kota Cimahi berjanji akan melakukan efisiensi anggaran yang dialkokasikan untuk membiayai kegiatan DPRD, yakni dengan melakukan pengurangan lamanya kegiatan yang dilakukan tiap Pansus seperti studi banding.
Untuk tahun 2010, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan atau operasional DPRD Kota Cimahi jumlahnya mencapai Rp 25 miliar, kata Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnain kepada wartawan di Cimahi, Kamis.
Meski begitu, Ahmad tak tahu persis berapa jumlah anggaran yang dikhususkan untuk studi banding anggota dewan tersebut.
"Kita akan berupaya lakukan efisiensi anggaran. Jika sebelumnya mungkin kegiatan berlangsung dua hingga tiga hari, kedepan bisa satu hari, sekarang pun ruangan kita sudah baik," ujar Ahmad.
Namun, ia menyebutkan DPRD memerlukan studi banding juga dalam rangka pengawasan perkembangan daerah lain.
Efisiensi, lanjut dia, bisa dilakukan dengan dengan melakukan penggabungan pembahasan Raperda dalam kepanitiaan seperti satu Pansus membahas dua sampai tiga pembahasan Raperda.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi Ike Hikmawati menuturkan, hal serupa untuk melakukan efisiensi anggaran. Ia mengatakan, didalam Prolegda 2011 memungkinkan pembahasan naskah akademik dari beberapa Raperda untuk digabungkan. Itu diharapkan akan bisa lebih menghemat anggaran apalagi pihaknya telah berkomitmen untuk menaikkan anggaran yang propublik meskipun kondisi keuangan Cimahi tengah "cekak" akibat menurunnya Rp 25 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kota Cimahi.
Menurutnya, pihaknya akan selalu mengawalnya agar anggaran publik benar-benar bisa mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
"Selama tahun 2010 tidak ada dana hibah, 2011 ada dana hibah Rp 2 milyar 250 juta, 2010 beasiswa SMA/SMK hanya untuk 850 orang, tahun 2011 naik jadi 1.400 orang. tahun 2010 untuk Gakinda (Keluarga Miskin Daerah) hanya Rp 1 miliar dan 2011 jadi Rp 2,3 miliar," kata Ike yang juga merupakan Wakil Ketua Banleg ini.
Perlunya menaikkan anggaran publik itu lantaran menurutnya, jumlah keluarga miskin di Cimahi saat ini jumlahnya mencapai 41 ribu orang. Dari jumlah itu, Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak mendapatkan fasilitas Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dengan dibuatkan kartunya baru mencapai 75 ribu orang.***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Untuk tahun 2010, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan atau operasional DPRD Kota Cimahi jumlahnya mencapai Rp 25 miliar, kata Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnain kepada wartawan di Cimahi, Kamis.
Meski begitu, Ahmad tak tahu persis berapa jumlah anggaran yang dikhususkan untuk studi banding anggota dewan tersebut.
"Kita akan berupaya lakukan efisiensi anggaran. Jika sebelumnya mungkin kegiatan berlangsung dua hingga tiga hari, kedepan bisa satu hari, sekarang pun ruangan kita sudah baik," ujar Ahmad.
Namun, ia menyebutkan DPRD memerlukan studi banding juga dalam rangka pengawasan perkembangan daerah lain.
Efisiensi, lanjut dia, bisa dilakukan dengan dengan melakukan penggabungan pembahasan Raperda dalam kepanitiaan seperti satu Pansus membahas dua sampai tiga pembahasan Raperda.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi Ike Hikmawati menuturkan, hal serupa untuk melakukan efisiensi anggaran. Ia mengatakan, didalam Prolegda 2011 memungkinkan pembahasan naskah akademik dari beberapa Raperda untuk digabungkan. Itu diharapkan akan bisa lebih menghemat anggaran apalagi pihaknya telah berkomitmen untuk menaikkan anggaran yang propublik meskipun kondisi keuangan Cimahi tengah "cekak" akibat menurunnya Rp 25 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kota Cimahi.
Menurutnya, pihaknya akan selalu mengawalnya agar anggaran publik benar-benar bisa mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
"Selama tahun 2010 tidak ada dana hibah, 2011 ada dana hibah Rp 2 milyar 250 juta, 2010 beasiswa SMA/SMK hanya untuk 850 orang, tahun 2011 naik jadi 1.400 orang. tahun 2010 untuk Gakinda (Keluarga Miskin Daerah) hanya Rp 1 miliar dan 2011 jadi Rp 2,3 miliar," kata Ike yang juga merupakan Wakil Ketua Banleg ini.
Perlunya menaikkan anggaran publik itu lantaran menurutnya, jumlah keluarga miskin di Cimahi saat ini jumlahnya mencapai 41 ribu orang. Dari jumlah itu, Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak mendapatkan fasilitas Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dengan dibuatkan kartunya baru mencapai 75 ribu orang.***1***
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010