Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Herryansyah.S Sos MBA mengatakan untuk menghadapi pandemi COVID-19 dibutuhkan kerja sama yang harmonis antara umaro dan ulama serta elemen masyarakat lainnya, sehingga lebih efektif dalam penanganannya.
"Saya jujur merasa sedih melihat Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan pemerintah seperti 'ngos-ngosan' berjalan sendirian berusaha keras menelurkan berbagai kebijakan memerangi COVID-19," kata Herryansyah dalam keterangannya, Rabu.
Namun di sisi lain ada oknum-oknun di lingkarannya yang tidak ada sense of crisis (peka terhadap krisis), dan terus memelihara "manajemen konflik dan buying time (mengulur waktu)" untuk menciptakan tembok jarak presiden dengan tokoh Islam baik ulama, kyai, habaib, dan ajengan, dibanding menyatukan di antara mereka bersama, di tengah berpacunya waktu hadapi keganasan pandemi.
Herryansyah mengapresiasi Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin yang telah meminta peran aktif ulama Islam dan tokoh-tokoh agama dalam memerangi COVID-19, namun kurang efektif jika hanya wapres saja yang bicara.
Untuk hadapi pandemi COVID-19 perlu merajut rekonsiliasi hubungan dengan para tokoh-tokoh muslim ulama, kyai, habaib, tengku, ajengan berbasis kultural yang selama ini dianggap berseberangan dengan pemerintah.
Ia mengingatkan kembali ketika terjadinya proses rekonsiliasi ketika tsunami menerjang Aceh tahun 2004 silam. GAM yang berpuluh tahun bersenjata konflik dengan pemerintah dan sudah menimbulkan ribuan korban jiwa. Namun bisa duduk bersama demi menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang menimpa kedua belah pihak, tanpa rekonsiliasi mustahil penanganan pasca tsunami akan mudah dirasakan rakyat Aceh.
Apalagi cuma rekonsiliasi konflik pasca Pilpres 2019 di tengah pandemi yang merenggut kesempatan hidup dan usaha jutaan orang.
Herry memetakan ketokohan dikalangan warga nahdiyin menjad 2 (dua) jenis. Pertama, ketokohan nahdiyin struktural (didasari posisi di organisasi islam). Kedua, ketokohan nahdiyin kultural yang ribuan jumlahnya dikampung-kampung yang mengajar ngaji di pesantren, memimpin majelis maulud dan ratib, dan menjadi tempat berkeluh kesah umat.
"Pimpinan nahdiyin kultural ini yang berpengaruh di desa-desa dengan basis khas pesantren mereka. Ketika sebagian para ulama, ajengan dan kyai nahdiyin kecewa dengan sikap politik pemerintah maka ulama dan kiai kultural akan cenderung pasif dalam mensosialisasikan program pemerintah menangani wabah covid ditingkat akar rumput.
Herry pun menambahkan kurangnya tokoh nasional yang masih disegani oleh ulama-ulama, santri dan akar rumput nahdiyin di wilayah Jabar, Banten Jateng, Sumatera, Sulawesi dan Jatim.
"Yang ada sebagian kelompok Islam, ulama dan kyai merasakan bahwa kelompok Islam makin termarginal ketika punya wapres dari kalangan ulama. Disini perlu peran aktif Ma'ruf Amin mengembalikan kepercayaan para ulama kultural," kata Herry.
Baca juga: Tekan penyebaran COVID-19 kunci minimalkan tekanan ekonomi
Baca juga: Jangan terjebak capres karena survei, kata pengamat
Baca juga: Pengamat Sosial UI nilai yang dilakukan Raffi Ahmad tak tepat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Saya jujur merasa sedih melihat Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan pemerintah seperti 'ngos-ngosan' berjalan sendirian berusaha keras menelurkan berbagai kebijakan memerangi COVID-19," kata Herryansyah dalam keterangannya, Rabu.
Namun di sisi lain ada oknum-oknun di lingkarannya yang tidak ada sense of crisis (peka terhadap krisis), dan terus memelihara "manajemen konflik dan buying time (mengulur waktu)" untuk menciptakan tembok jarak presiden dengan tokoh Islam baik ulama, kyai, habaib, dan ajengan, dibanding menyatukan di antara mereka bersama, di tengah berpacunya waktu hadapi keganasan pandemi.
Herryansyah mengapresiasi Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin yang telah meminta peran aktif ulama Islam dan tokoh-tokoh agama dalam memerangi COVID-19, namun kurang efektif jika hanya wapres saja yang bicara.
Untuk hadapi pandemi COVID-19 perlu merajut rekonsiliasi hubungan dengan para tokoh-tokoh muslim ulama, kyai, habaib, tengku, ajengan berbasis kultural yang selama ini dianggap berseberangan dengan pemerintah.
Ia mengingatkan kembali ketika terjadinya proses rekonsiliasi ketika tsunami menerjang Aceh tahun 2004 silam. GAM yang berpuluh tahun bersenjata konflik dengan pemerintah dan sudah menimbulkan ribuan korban jiwa. Namun bisa duduk bersama demi menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang menimpa kedua belah pihak, tanpa rekonsiliasi mustahil penanganan pasca tsunami akan mudah dirasakan rakyat Aceh.
Apalagi cuma rekonsiliasi konflik pasca Pilpres 2019 di tengah pandemi yang merenggut kesempatan hidup dan usaha jutaan orang.
Herry memetakan ketokohan dikalangan warga nahdiyin menjad 2 (dua) jenis. Pertama, ketokohan nahdiyin struktural (didasari posisi di organisasi islam). Kedua, ketokohan nahdiyin kultural yang ribuan jumlahnya dikampung-kampung yang mengajar ngaji di pesantren, memimpin majelis maulud dan ratib, dan menjadi tempat berkeluh kesah umat.
"Pimpinan nahdiyin kultural ini yang berpengaruh di desa-desa dengan basis khas pesantren mereka. Ketika sebagian para ulama, ajengan dan kyai nahdiyin kecewa dengan sikap politik pemerintah maka ulama dan kiai kultural akan cenderung pasif dalam mensosialisasikan program pemerintah menangani wabah covid ditingkat akar rumput.
Herry pun menambahkan kurangnya tokoh nasional yang masih disegani oleh ulama-ulama, santri dan akar rumput nahdiyin di wilayah Jabar, Banten Jateng, Sumatera, Sulawesi dan Jatim.
"Yang ada sebagian kelompok Islam, ulama dan kyai merasakan bahwa kelompok Islam makin termarginal ketika punya wapres dari kalangan ulama. Disini perlu peran aktif Ma'ruf Amin mengembalikan kepercayaan para ulama kultural," kata Herry.
Baca juga: Tekan penyebaran COVID-19 kunci minimalkan tekanan ekonomi
Baca juga: Jangan terjebak capres karena survei, kata pengamat
Baca juga: Pengamat Sosial UI nilai yang dilakukan Raffi Ahmad tak tepat
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021