Bandung, 14/12 (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebaiknya menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki keahlian tertentu.
"Pemprov Jabar sebaiknya menghentikan aktifitas pengiriman TKI ke luar negeri, kecuali sudah ada perjanjian bilateral untuk melindungi TKI ," kata Ina di Executive Longue Universitas Padjadjaran, kawasan Dipati Ukur, Bandung, Selasa.
Ina yang ditemui dalam acara Diskusi Civitas Unpad bertema "Buruh Migran, Problem, dan Solusi" mengatakan, pemerintah pusat maupun provinsi tampaknya tidak memiliki kebijakan yang terarah dalam pengiriman TKI keluar negeri.
Menurut Ina yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad, sampai saat ini belum ada perjanjian bilateral untuk perlindungan terhadap pekerja asal Indonesia, sehingga keberadaan mereka di luar negeri pun selalu tidak berdaya di hadapan agen dan majikan.
"Sudah cukup banyak cerita pilu yang dihadapi TKI yang mayoritas bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri," kata Ina.
Ia mengatakan, Jawa Barat nerupakan provinsi daerah asal TKI yang cukup besar, dari 1,2juta orang TKI 60 persennya berasal dari Jawa Barat, seperti dari daerah Indramayu, Subang, Cianjur,Ciamis,dan Purwakarta.
Selanjutnya kata Ina, mayoritas TKI yang dikirim ke luar negeri pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan maksimal setingkat Sekolah Dasar(SD).
"Daerah dengan tingkat pendidikan terendah (SD) terbesar adalah Cianjur dan Indramayu,"ungkap Ina.
Menurut Ina, kebutuhan ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong TKI dari berbagai daerah kabupaten atau kota untuk bekerja diluar negeri.
Ina menambahkan, masih belum ada perbaikan yang signifikan selama beberapa tahun kebelakang yang dilakukan pemerintah yang dapat memperbaiki kualitas TKI agar kualifikasi dan kehliannya bertambah.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Pemprov Jabar sebaiknya menghentikan aktifitas pengiriman TKI ke luar negeri, kecuali sudah ada perjanjian bilateral untuk melindungi TKI ," kata Ina di Executive Longue Universitas Padjadjaran, kawasan Dipati Ukur, Bandung, Selasa.
Ina yang ditemui dalam acara Diskusi Civitas Unpad bertema "Buruh Migran, Problem, dan Solusi" mengatakan, pemerintah pusat maupun provinsi tampaknya tidak memiliki kebijakan yang terarah dalam pengiriman TKI keluar negeri.
Menurut Ina yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad, sampai saat ini belum ada perjanjian bilateral untuk perlindungan terhadap pekerja asal Indonesia, sehingga keberadaan mereka di luar negeri pun selalu tidak berdaya di hadapan agen dan majikan.
"Sudah cukup banyak cerita pilu yang dihadapi TKI yang mayoritas bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri," kata Ina.
Ia mengatakan, Jawa Barat nerupakan provinsi daerah asal TKI yang cukup besar, dari 1,2juta orang TKI 60 persennya berasal dari Jawa Barat, seperti dari daerah Indramayu, Subang, Cianjur,Ciamis,dan Purwakarta.
Selanjutnya kata Ina, mayoritas TKI yang dikirim ke luar negeri pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan maksimal setingkat Sekolah Dasar(SD).
"Daerah dengan tingkat pendidikan terendah (SD) terbesar adalah Cianjur dan Indramayu,"ungkap Ina.
Menurut Ina, kebutuhan ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong TKI dari berbagai daerah kabupaten atau kota untuk bekerja diluar negeri.
Ina menambahkan, masih belum ada perbaikan yang signifikan selama beberapa tahun kebelakang yang dilakukan pemerintah yang dapat memperbaiki kualitas TKI agar kualifikasi dan kehliannya bertambah.***2***
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010