Ngamprah, 21/11 (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jabar, mengatakan akibat belum memiliki rumah sakit daerah representatif tingkat pelayanan kesehatan warga KBB masih menjadi persoalan.
Oleh karenanya, persoalan tersebut harus segera disikapi dengan pembangunan infrastruktur lewat tersedianya rumah sakit yang bisa melayani warga KBB, kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB, Pupu Sari Rohayati, Minggu.
Menurut Pupu, jika Pemkab Bandung Barat memiliki rumah sakit daerah sendiri akan memudahkan memberikan pelayanan kepada warganya.
"Karena warga yang butuh pengobatan tidak perlu jauh-jauh datang ke daerah lain. Jarak yang jauh malah memberatkan beban keluarga yang sedang mendapatkan ujian berupa penyakit," ujar Pupu.
Dikatakan Pupu, jumlah puskesmas di KBB tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Idealnya rasio antara jumlah puskesmas dengan penduduk 1:20.000 jiwa. Saat ini KBB baru memiliki 31 puskesmas, sementara jumlah penduduknya mencapai 1,5 juta jiwa. Berdasarkan perhitungan tersebut KBB harus menambah jumlah puskesmas sebanyak 50 Puskesmas.
Lebih lanjut Pupu mengatakan, akibat banyaknya tunggakan yang mesti dibayar oleh Pemkab Bandung Barat kepada empat rumah sakit secara langsung mengganggu aktivitas pelayanan. Sehingga, tak sedikit warga yang mengeluhkan buruknya pelayanan akibat dari tunggakan tersebut.
Menurut Pupu, tunggakan Gakinda (Keluarga Miskin Daerah) Pemkab Bandung Barat ke empat rumah sakit yakni Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat, RSUD Soreang, dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Jawa Barat-Cisarua jumlahnya mencapai Rp 4 miliar.
"Untuk membayarnya kita akan menggunakan dana dari APBD Perubahan 2010. Dengan begitu kita harapkan pelayanan yang diberikan kepada warga bisa lebih maksimal lagi," tandasnya.
Selain itu, pihaknya dalam menangani warga KBB yang termasuk Gakinda telah melakukan penandatanganan kesepahaman pelayanan kesehatan dengan empat rumah sakit tersebut bahkan pihaknya pun akan membuat komitmen dengan RS lainnya yakni RS Mata Cicendo dan RS Paru BP4.
Sebelumnya, Dinkes KBB telah menganggarkan pelayanan kesehatan untuk Gakinda TA 2010 sebesar Rp 1 miliar. Diakui Pupu, anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan keluarga miskin tersebut masih di bawah kebutuhan. Pihaknya pun memastikan anggaran tersebut tidak akan bisa menutupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
Dengan adanya tambahan suntikan setidaknya bisa menutupi kekurangan anggaran yang telah berjalan. Pada tahun 2009 lalu, anggaran untuk Gakinda ditetapkan sebesar Rp 2 miliar. Namun karena banyaknya masyarakat KBB yang memanfaatkan fasilitas Gakinda, nilai tagihannya membengkak hingga Rp 4,8 miliar ke-4 RS rujukan.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Oleh karenanya, persoalan tersebut harus segera disikapi dengan pembangunan infrastruktur lewat tersedianya rumah sakit yang bisa melayani warga KBB, kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB, Pupu Sari Rohayati, Minggu.
Menurut Pupu, jika Pemkab Bandung Barat memiliki rumah sakit daerah sendiri akan memudahkan memberikan pelayanan kepada warganya.
"Karena warga yang butuh pengobatan tidak perlu jauh-jauh datang ke daerah lain. Jarak yang jauh malah memberatkan beban keluarga yang sedang mendapatkan ujian berupa penyakit," ujar Pupu.
Dikatakan Pupu, jumlah puskesmas di KBB tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Idealnya rasio antara jumlah puskesmas dengan penduduk 1:20.000 jiwa. Saat ini KBB baru memiliki 31 puskesmas, sementara jumlah penduduknya mencapai 1,5 juta jiwa. Berdasarkan perhitungan tersebut KBB harus menambah jumlah puskesmas sebanyak 50 Puskesmas.
Lebih lanjut Pupu mengatakan, akibat banyaknya tunggakan yang mesti dibayar oleh Pemkab Bandung Barat kepada empat rumah sakit secara langsung mengganggu aktivitas pelayanan. Sehingga, tak sedikit warga yang mengeluhkan buruknya pelayanan akibat dari tunggakan tersebut.
Menurut Pupu, tunggakan Gakinda (Keluarga Miskin Daerah) Pemkab Bandung Barat ke empat rumah sakit yakni Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat, RSUD Soreang, dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Jawa Barat-Cisarua jumlahnya mencapai Rp 4 miliar.
"Untuk membayarnya kita akan menggunakan dana dari APBD Perubahan 2010. Dengan begitu kita harapkan pelayanan yang diberikan kepada warga bisa lebih maksimal lagi," tandasnya.
Selain itu, pihaknya dalam menangani warga KBB yang termasuk Gakinda telah melakukan penandatanganan kesepahaman pelayanan kesehatan dengan empat rumah sakit tersebut bahkan pihaknya pun akan membuat komitmen dengan RS lainnya yakni RS Mata Cicendo dan RS Paru BP4.
Sebelumnya, Dinkes KBB telah menganggarkan pelayanan kesehatan untuk Gakinda TA 2010 sebesar Rp 1 miliar. Diakui Pupu, anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan keluarga miskin tersebut masih di bawah kebutuhan. Pihaknya pun memastikan anggaran tersebut tidak akan bisa menutupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
Dengan adanya tambahan suntikan setidaknya bisa menutupi kekurangan anggaran yang telah berjalan. Pada tahun 2009 lalu, anggaran untuk Gakinda ditetapkan sebesar Rp 2 miliar. Namun karena banyaknya masyarakat KBB yang memanfaatkan fasilitas Gakinda, nilai tagihannya membengkak hingga Rp 4,8 miliar ke-4 RS rujukan.***3***
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010