Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp14,1 triliun bagi 4,31 juta debitur atau setara 108 persen dari total target debitur sebanyak 4 juta per 30 April 2021.
“UMi sekarang sudah 4,3 juta debitur, pinjamannya Rp14,1 triliun di 494 kabupaten/kota, 34 provinsi. Ini adalah kenaikan yang cukup konsisten dalam empat tahun terakhir,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menyatakan target debitur dan penyaluran terus meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu pada 2017 mencapai Rp753,24 miliar kepada 307 ribu debitur atau 102 persen dari target 300 ribu debitur.
Kemudian Rp1,56 triliun kepada 557 ribu debitur atau 111 persen dari target 500 ribu debitur pada 2018 dan Rp2,71 triliun kepada 809 ribu debitur atau 135 persen dari target 600 ribu debitur pada 2019.
Selanjutnya Rp6,01 triliun kepada 1,76 juta debitur atau 220 persen dari target 800 ribu debitur pada 2020 dan Rp3,1 triliun kepada 879 ribu debitur atau 49 persen dari target 1,8 juta debitur per 30 April 2021.
Tak hanya itu Sri Mulyani menuturkan dari sisi jumlah penyalur dan wilayah terlayani pembiayaan UMi juga mengalami peningkatan yakni sebanyak sembilan penyalur pada 2017 terhadap 372 kabupaten/kota dan 18 penyalur terhadap 422 kabupaten/kota pada 2018.
Berikutnya 40 penyalur terhadap 458 kabupaten/kota pada 2019, 46 penyalur terhadap 491 kabupaten/kota pada 2020, dan 47 penyalur terhadap 494 kabupaten/kota pada 2021.
Ia menjelaskan penyaluran pembiayaan UMi terkonsentrasi di Pulau Jawa mengikuti sebaran jumlah penduduknya yang mencapai 55 persen dan jumlah pelaku usaha mikro sebanyak 61 persen pada 2017 sampai 2021.
Secara rinci, untuk Sumatera penyaluran UMi dilakukan kepada 741 ribu debitur atau 17,17 persen dari total realisasi, Jawa 3,1 juta debitur atau 71,83 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara 185 ribu debitur atau 4,29 persen.
Selanjutnya Maluku dan Papua 13 ribu debitur atau 0,3 persen, Sulawesi 201 ribu debitur atau 4,66 persen, serta Kalimantan 75 ribu debitur atau 1,74 persen.
Sri Mulyani menuturkan melalui pembiayaan UMi ini menunjukkan instrumen pemerintah berupaya menjangkau seluruh segmen UMKM yang beragam dari pinjaman Rp10 juta hingga Rp10 miliar.
“Ini tujuannya karena memang COVID-19 tidak memandang hulu dan semuanya terkena sehingga kita mencoba memberikan dukungan melalui berbagai jalur,” tegasnya.
Sementara itu ia menuturkan untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari anggaran Rp15,4 triliun dengan target 12,8 juta usaha mikro telah tersalurkan Rp11,8 triliun bagi 9,8 juta usaha mikro pada tahap I.
Berdasarkan penyaluran BPUM per wilayah meliputi Sumatera Rp2,42 triliun bagi 2,01 juta debitur, Jawa Rp6,59 triliun bagi 5,49 juta debitur, serta Bali dan Nusa Rp1,04 triliun bagi 867.427 debitur.
Kemudian Maluku dan Papua Rp0,14 triliun bagi 85.753 debitur, Sulawesi Rp0,95 triliun bagi 792.875 debitur serta Kalimantan Rp0,61 triliun bagi 510.452 debitur.
Dalam hal ini, Kemenkop UKM sedang menyiapkan penyaluran tahap II untuk 3 juta usaha mikro dengan anggaran Rp3,6 triliun.
Proses tersebut sedang menunggu data usulan dari daerah dengan tenggat waktu 28 Juni untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
“Mereka tahun lalu mendapat Rp2,4 juta dan tahun ini Rp1,2 juta. Ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: BSI optimalkan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
Baca juga: Bank Syariah Indonesia dorong pertumbuhan pembiayaan perumahan BSI Griya Hasanah
Baca juga: Kemenkeu beri pinjaman pembiayaan ke Perumnas untuk penyediaan satu juta rumah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
“UMi sekarang sudah 4,3 juta debitur, pinjamannya Rp14,1 triliun di 494 kabupaten/kota, 34 provinsi. Ini adalah kenaikan yang cukup konsisten dalam empat tahun terakhir,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menyatakan target debitur dan penyaluran terus meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu pada 2017 mencapai Rp753,24 miliar kepada 307 ribu debitur atau 102 persen dari target 300 ribu debitur.
Kemudian Rp1,56 triliun kepada 557 ribu debitur atau 111 persen dari target 500 ribu debitur pada 2018 dan Rp2,71 triliun kepada 809 ribu debitur atau 135 persen dari target 600 ribu debitur pada 2019.
Selanjutnya Rp6,01 triliun kepada 1,76 juta debitur atau 220 persen dari target 800 ribu debitur pada 2020 dan Rp3,1 triliun kepada 879 ribu debitur atau 49 persen dari target 1,8 juta debitur per 30 April 2021.
Tak hanya itu Sri Mulyani menuturkan dari sisi jumlah penyalur dan wilayah terlayani pembiayaan UMi juga mengalami peningkatan yakni sebanyak sembilan penyalur pada 2017 terhadap 372 kabupaten/kota dan 18 penyalur terhadap 422 kabupaten/kota pada 2018.
Berikutnya 40 penyalur terhadap 458 kabupaten/kota pada 2019, 46 penyalur terhadap 491 kabupaten/kota pada 2020, dan 47 penyalur terhadap 494 kabupaten/kota pada 2021.
Ia menjelaskan penyaluran pembiayaan UMi terkonsentrasi di Pulau Jawa mengikuti sebaran jumlah penduduknya yang mencapai 55 persen dan jumlah pelaku usaha mikro sebanyak 61 persen pada 2017 sampai 2021.
Secara rinci, untuk Sumatera penyaluran UMi dilakukan kepada 741 ribu debitur atau 17,17 persen dari total realisasi, Jawa 3,1 juta debitur atau 71,83 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara 185 ribu debitur atau 4,29 persen.
Selanjutnya Maluku dan Papua 13 ribu debitur atau 0,3 persen, Sulawesi 201 ribu debitur atau 4,66 persen, serta Kalimantan 75 ribu debitur atau 1,74 persen.
Sri Mulyani menuturkan melalui pembiayaan UMi ini menunjukkan instrumen pemerintah berupaya menjangkau seluruh segmen UMKM yang beragam dari pinjaman Rp10 juta hingga Rp10 miliar.
“Ini tujuannya karena memang COVID-19 tidak memandang hulu dan semuanya terkena sehingga kita mencoba memberikan dukungan melalui berbagai jalur,” tegasnya.
Sementara itu ia menuturkan untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari anggaran Rp15,4 triliun dengan target 12,8 juta usaha mikro telah tersalurkan Rp11,8 triliun bagi 9,8 juta usaha mikro pada tahap I.
Berdasarkan penyaluran BPUM per wilayah meliputi Sumatera Rp2,42 triliun bagi 2,01 juta debitur, Jawa Rp6,59 triliun bagi 5,49 juta debitur, serta Bali dan Nusa Rp1,04 triliun bagi 867.427 debitur.
Kemudian Maluku dan Papua Rp0,14 triliun bagi 85.753 debitur, Sulawesi Rp0,95 triliun bagi 792.875 debitur serta Kalimantan Rp0,61 triliun bagi 510.452 debitur.
Dalam hal ini, Kemenkop UKM sedang menyiapkan penyaluran tahap II untuk 3 juta usaha mikro dengan anggaran Rp3,6 triliun.
Proses tersebut sedang menunggu data usulan dari daerah dengan tenggat waktu 28 Juni untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
“Mereka tahun lalu mendapat Rp2,4 juta dan tahun ini Rp1,2 juta. Ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: BSI optimalkan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
Baca juga: Bank Syariah Indonesia dorong pertumbuhan pembiayaan perumahan BSI Griya Hasanah
Baca juga: Kemenkeu beri pinjaman pembiayaan ke Perumnas untuk penyediaan satu juta rumah
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021