Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menerapkan kebijakan tegas dan progresif dalam mengatasi penularan COVID-19 yang akhir-akhir ini kembali melonjak pascalebaran.
"Pemerintah secara khusus harus semakin memastikan jaminan perlindungan para dokter, tenaga kesehatan, dan petugas di seluruh rumah sakit baik negeri maupun swasta yang sampai saat ini semakin berat bebannya dalam menangani pasien COVID-19," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya, Jumat.
Pernyataan Haedar Nashir itu merespon luapan daya tampung rumah sakit di sejumlah provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.
Menurutnya, lonjakan kasus di lima provinsi besar di pulau Jawa tersebut merupakan representasi dari peningkatan luar biasa penyebaran COVID-19 di Tanah Air.
“Kondisi sangat memprihatinkan ini perlu perhatian superserius khususnya dari pemerintah pusat dan daerah maupun seluruh rakyat Indonesia. Pandemi ini nyata dan telah meluas di hampir seluruh negara," kata dia.
Ia mengatakan penanganan COVID-19 mengharuskan kerja simultan, terpadu, dan kesungguhan dari semua instansi atau institusi di pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat agar semuanya tidak tertuju dan membebankan secara berlebihan kepada pihak Rumah Sakit.
Pasalnya serta para dokter dan tenaga kesehatan saat ini semakin kewalahan selaku benteng terakhir melawan pandemi COVID-19. Apabila jumlah dokter dan tenaga kesehatan mengalami pengurangan akan berdampak signifikan pada proses penanganan pasien.
"Penting ditambah dan diperluas sarana-prasarana isolasi oleh pemerintah agar semakin mencukupi, mempermudah, dan mengintensifkan usaha penanganan COVID-19," katanya.
Di sisi lain, Muhammadiyah melalui Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) dengan dukungan 117 Rumah Sakit, Aisyiyah, Amal Usaha, dan seluruh organ kelembagaannya dari pusat sampai bawah terus berupaya nyata dalam penanganan pandemi COVID-19 di negeri ini.
Ratusan miliar dana telah dikeluarkan secara mandiri di tengah beban sangat besar tunggakan BPJS dan beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak ringan bagi seluruh rumah sakit yang tersebar di seluruh Tanah Air.
“Muhammadiyah tidak akan surut dalam berkonstribusi untuk kepentingan bangsa dan kemanusian semesta dengan spirit bahwa selama mampu memberi maka akan terus kami lakukan sebagaimana Islam mengajarkan praktik Surat Al-Ma’un," katanya.
Baca juga: Muhamamdiyah: pandemi COVID-19 bukan hasil konspirasi
Baca juga: Muhammadiyah meminta pemerintah jelaskan kebijakan soal kenormalan baru
Baca juga: Muhammadiyah ajak masyarakat jangan larut teori konspirasi COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Pemerintah secara khusus harus semakin memastikan jaminan perlindungan para dokter, tenaga kesehatan, dan petugas di seluruh rumah sakit baik negeri maupun swasta yang sampai saat ini semakin berat bebannya dalam menangani pasien COVID-19," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya, Jumat.
Pernyataan Haedar Nashir itu merespon luapan daya tampung rumah sakit di sejumlah provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.
Menurutnya, lonjakan kasus di lima provinsi besar di pulau Jawa tersebut merupakan representasi dari peningkatan luar biasa penyebaran COVID-19 di Tanah Air.
“Kondisi sangat memprihatinkan ini perlu perhatian superserius khususnya dari pemerintah pusat dan daerah maupun seluruh rakyat Indonesia. Pandemi ini nyata dan telah meluas di hampir seluruh negara," kata dia.
Ia mengatakan penanganan COVID-19 mengharuskan kerja simultan, terpadu, dan kesungguhan dari semua instansi atau institusi di pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat agar semuanya tidak tertuju dan membebankan secara berlebihan kepada pihak Rumah Sakit.
Pasalnya serta para dokter dan tenaga kesehatan saat ini semakin kewalahan selaku benteng terakhir melawan pandemi COVID-19. Apabila jumlah dokter dan tenaga kesehatan mengalami pengurangan akan berdampak signifikan pada proses penanganan pasien.
"Penting ditambah dan diperluas sarana-prasarana isolasi oleh pemerintah agar semakin mencukupi, mempermudah, dan mengintensifkan usaha penanganan COVID-19," katanya.
Di sisi lain, Muhammadiyah melalui Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) dengan dukungan 117 Rumah Sakit, Aisyiyah, Amal Usaha, dan seluruh organ kelembagaannya dari pusat sampai bawah terus berupaya nyata dalam penanganan pandemi COVID-19 di negeri ini.
Ratusan miliar dana telah dikeluarkan secara mandiri di tengah beban sangat besar tunggakan BPJS dan beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak ringan bagi seluruh rumah sakit yang tersebar di seluruh Tanah Air.
“Muhammadiyah tidak akan surut dalam berkonstribusi untuk kepentingan bangsa dan kemanusian semesta dengan spirit bahwa selama mampu memberi maka akan terus kami lakukan sebagaimana Islam mengajarkan praktik Surat Al-Ma’un," katanya.
Baca juga: Muhamamdiyah: pandemi COVID-19 bukan hasil konspirasi
Baca juga: Muhammadiyah meminta pemerintah jelaskan kebijakan soal kenormalan baru
Baca juga: Muhammadiyah ajak masyarakat jangan larut teori konspirasi COVID-19
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021