Bandung, 19/10 (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengakui Indonesia belum memiliki visi yang jelas dalam penempatan dan pengembangan TKI berkompetensi tinggi agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing lain.
"Kita hanya berlomba-lomba menempatkan TKI penata laksana rumah tangga. Tentu saja ini tidak membanggakan," kata Jumhur dalam surat elektronik saat membuka rapat koordinasi ketenagakerjaan di Yogyakarta, Selasa.
Pada acara yang diselenggarakan BNP2TKI dengan sejumlah perwakilan RI untuk wilayah Asia Pasifik dan Amerika, Jumhur menegaskan kiprah TKI di luar negeri belum menonjol.
Menurut dia, Indonesia harus secara perlahan mengurangi penempatan TKI sektor informal atau penata laksana rumah tangga (PLRT) dengan memperbanyak program TKI formal terampil serta semiterampil agar berbagai peluang kerja sektor keahlian yang disediakan oleh banyak negara dapat diisi para TKI.
"Sehingga citra Indonesia lebih baik lagi di dunia internasioanal selain meningkatkan posisi tawar bangsa di hadapan bangsa lain," katanya pada acara yang antara lain dihadiri Dubes RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar itu.
Jumhur mengatakan, proporsi jumlah TKI informal PLRT masih mendominasi negara tujuan penempatan yaitu Timur Tengah dan kawasan Asia Pasifik.
"Dari keseluruhan TKI di luar negeri sekitar enam juta, TKI PLRT berkisar 60 persen atau sebanyak 3,6 juta orang yang tersebar di negara-negara Timur Tengah serta beberapa negara Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Brunei," ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk penempatan TKI PLRT ke Malaysia memang masih menunggu pencabutan moratorium antara Indonesia dan Malaysia, sampai jaminan perlindungan dan kemartabatan TKI dapat dipenuhi pihak Malaysia.
"Ini harus jadi momentum untuk membangun kualitas TKI PLRT yang berketerampilan dan menyiapkan peningkatan penempatan TKI formal di luar negeri," ujar Jumhur.
Penempatan TKI PLRT seringkali menyulitkan peran pemerintah dalam melakukan perlindungan di luar negeri, akibat penyiapannya di tanah air yang tidak ditopang kualitas memadai, katanya.
Untuk memperbaiki kondisi itu, katanya, BNP2TKI terus melakukan upaya pelatihan bagi calon TKI PLRT agar berkualitas dan BNP2TKI selalu berkoordinasi dengan perwakilan RI guna mengoptimalkan perlindungan TKI yang bermartabat bahkan bentuk perlindungan para TKI PLRT akan dikembangkan melalui penerapan sistem pengawasan dan "live out system" (tidak tinggal di rumah majikan).
"Jadi, nanti kita lakukan kelembagaan pemantauan TKI PLRT yang melibatkan agensi asing penempatan TKI di negara penempatan, kemudian juga pola 'live out' dengan menyediakan semacam rumah penampungan berupa asrama bagi TKI sehingga mereka tidak berada selama 24 jam penuh di rumah majikan. Dengan pola 'live out' keberadaan TKI dapat terkontrol serta terlindungi," katanya.
Terkait penempatan TKI formal untuk Asia Pasifik, Jumhur menyebut lebih 30.000 peluang kerja terbuka untuk TKI, baik bidang kesehatan atau keperawatan, pramusaji restuaran, konstruksi, perikanan, manufaktur, pengelasan, perkebunan, peternakan, perminyakan, serta jasa keuangan maupun IT (information technology).
"Peluang yang besar dan amat terbuka itu harus kita isi guna mewujudkan 'Indonesian incorporated' yang tenaga ahli atau pekerjanya berada di berbagai wilayah dunia sekaligus diakui kemampuannya di mana pun," katanya.***3***
Budi S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Kita hanya berlomba-lomba menempatkan TKI penata laksana rumah tangga. Tentu saja ini tidak membanggakan," kata Jumhur dalam surat elektronik saat membuka rapat koordinasi ketenagakerjaan di Yogyakarta, Selasa.
Pada acara yang diselenggarakan BNP2TKI dengan sejumlah perwakilan RI untuk wilayah Asia Pasifik dan Amerika, Jumhur menegaskan kiprah TKI di luar negeri belum menonjol.
Menurut dia, Indonesia harus secara perlahan mengurangi penempatan TKI sektor informal atau penata laksana rumah tangga (PLRT) dengan memperbanyak program TKI formal terampil serta semiterampil agar berbagai peluang kerja sektor keahlian yang disediakan oleh banyak negara dapat diisi para TKI.
"Sehingga citra Indonesia lebih baik lagi di dunia internasioanal selain meningkatkan posisi tawar bangsa di hadapan bangsa lain," katanya pada acara yang antara lain dihadiri Dubes RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar itu.
Jumhur mengatakan, proporsi jumlah TKI informal PLRT masih mendominasi negara tujuan penempatan yaitu Timur Tengah dan kawasan Asia Pasifik.
"Dari keseluruhan TKI di luar negeri sekitar enam juta, TKI PLRT berkisar 60 persen atau sebanyak 3,6 juta orang yang tersebar di negara-negara Timur Tengah serta beberapa negara Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Brunei," ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk penempatan TKI PLRT ke Malaysia memang masih menunggu pencabutan moratorium antara Indonesia dan Malaysia, sampai jaminan perlindungan dan kemartabatan TKI dapat dipenuhi pihak Malaysia.
"Ini harus jadi momentum untuk membangun kualitas TKI PLRT yang berketerampilan dan menyiapkan peningkatan penempatan TKI formal di luar negeri," ujar Jumhur.
Penempatan TKI PLRT seringkali menyulitkan peran pemerintah dalam melakukan perlindungan di luar negeri, akibat penyiapannya di tanah air yang tidak ditopang kualitas memadai, katanya.
Untuk memperbaiki kondisi itu, katanya, BNP2TKI terus melakukan upaya pelatihan bagi calon TKI PLRT agar berkualitas dan BNP2TKI selalu berkoordinasi dengan perwakilan RI guna mengoptimalkan perlindungan TKI yang bermartabat bahkan bentuk perlindungan para TKI PLRT akan dikembangkan melalui penerapan sistem pengawasan dan "live out system" (tidak tinggal di rumah majikan).
"Jadi, nanti kita lakukan kelembagaan pemantauan TKI PLRT yang melibatkan agensi asing penempatan TKI di negara penempatan, kemudian juga pola 'live out' dengan menyediakan semacam rumah penampungan berupa asrama bagi TKI sehingga mereka tidak berada selama 24 jam penuh di rumah majikan. Dengan pola 'live out' keberadaan TKI dapat terkontrol serta terlindungi," katanya.
Terkait penempatan TKI formal untuk Asia Pasifik, Jumhur menyebut lebih 30.000 peluang kerja terbuka untuk TKI, baik bidang kesehatan atau keperawatan, pramusaji restuaran, konstruksi, perikanan, manufaktur, pengelasan, perkebunan, peternakan, perminyakan, serta jasa keuangan maupun IT (information technology).
"Peluang yang besar dan amat terbuka itu harus kita isi guna mewujudkan 'Indonesian incorporated' yang tenaga ahli atau pekerjanya berada di berbagai wilayah dunia sekaligus diakui kemampuannya di mana pun," katanya.***3***
Budi S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010