Bandung, 1/9 (ANTARA) - DPRD Provinsi Jawa Barat, merasa kecolongan dengan pembuatan kartu ucapan "Selamat Idul Fitri 1431 Hijriah" oleh Gubernur Jabar yang menelan biaya hingga miliaran rupiah dari APBD.
"Hikmah dari kejadian ini harus lebih detail lagi, intinya kami dari DPRD jangan sampai kecolongan lagi atas kejadian pembuatan kartu lebaran gubernur untuk tahun depan," kata salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Donny Ahmad Munir, usai melakukan sidak ke Kantor Pos Besar Bandung, Rabu.
Donny menyatakan, sebelumnya Badan Anggaran DPRD Jawa Barat pernah meminta agar eksekutif melakukan rasionalisasi sekian persen untuk belanja aparatur negara.
Ia juga mempertanyakan, mengapa pembuatan kartu ucapan Lebaran tersebut harus dibuat terpisah antara Gubernur dengan Wakil Gubernur Jabar.
"Saya kira kartu tersebut sangat tidak efisien karena hanya ada foto gubernur saja," ujarnya.
Selain itu, anggaran pengiriman kartu ucapan selamat Lebaran dari Gubernur Jawa Barat yang menghabiskan dana hingga Rp525 juta tidak dibahas dalam Badan Anggaran.
"Mungkin anggaran untuk pengiriman kartu ucapan selamat Lebaran dari gubernur ini dibahas di Komisi. Soalnya saya tidak tahu pembahasan anggaran tersebut," katanya.
Menurutnya, secara politis pengiriman kartu Lebaran sah-sah saja, apalagi jika anggarannya sudah disahkan.
Sebelumnya, empat anggota DPRD Jawa Barat yang tergabung dalam Komisi A, E dan Badan Anggaran yakni Didin Supriadin dari Fraksi Demokrat, Dony Ahmad Munir dari Fraksi PPP, Budi Hermansyah dari Hanura, dan Ahmad Riza Al Habsi dari Fraksi PDIP, melakukan sidak ke kantor Pos Besar Bandung, di Jalan Asia Afrika.
Kedatangan anggota dewan tersebut diterima langsung oleh Wakil Kepala Kantor Pos Besar Bandung Memed Irawan dan Wakil Kepala I Bidang Mail Logistik dan Operasional Ani Santana.
Menurut Dony, tujuan dilakukan sidak tersebut ialah untuk melihat sejauh mana efektivitas pengiriman kartu lebaran gubernur.
"Kami datang ke sini untuk meminta informasi yang jelas mengenai kartu lebaran gubernur. Kami ngin tahu apakah kartu lebaran gubernur yang merupakan kartu pemerintah karena dibiayai APBD layak disebut kartu pemerintah atau tidak," ujar Donny.***3***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Hikmah dari kejadian ini harus lebih detail lagi, intinya kami dari DPRD jangan sampai kecolongan lagi atas kejadian pembuatan kartu lebaran gubernur untuk tahun depan," kata salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Donny Ahmad Munir, usai melakukan sidak ke Kantor Pos Besar Bandung, Rabu.
Donny menyatakan, sebelumnya Badan Anggaran DPRD Jawa Barat pernah meminta agar eksekutif melakukan rasionalisasi sekian persen untuk belanja aparatur negara.
Ia juga mempertanyakan, mengapa pembuatan kartu ucapan Lebaran tersebut harus dibuat terpisah antara Gubernur dengan Wakil Gubernur Jabar.
"Saya kira kartu tersebut sangat tidak efisien karena hanya ada foto gubernur saja," ujarnya.
Selain itu, anggaran pengiriman kartu ucapan selamat Lebaran dari Gubernur Jawa Barat yang menghabiskan dana hingga Rp525 juta tidak dibahas dalam Badan Anggaran.
"Mungkin anggaran untuk pengiriman kartu ucapan selamat Lebaran dari gubernur ini dibahas di Komisi. Soalnya saya tidak tahu pembahasan anggaran tersebut," katanya.
Menurutnya, secara politis pengiriman kartu Lebaran sah-sah saja, apalagi jika anggarannya sudah disahkan.
Sebelumnya, empat anggota DPRD Jawa Barat yang tergabung dalam Komisi A, E dan Badan Anggaran yakni Didin Supriadin dari Fraksi Demokrat, Dony Ahmad Munir dari Fraksi PPP, Budi Hermansyah dari Hanura, dan Ahmad Riza Al Habsi dari Fraksi PDIP, melakukan sidak ke kantor Pos Besar Bandung, di Jalan Asia Afrika.
Kedatangan anggota dewan tersebut diterima langsung oleh Wakil Kepala Kantor Pos Besar Bandung Memed Irawan dan Wakil Kepala I Bidang Mail Logistik dan Operasional Ani Santana.
Menurut Dony, tujuan dilakukan sidak tersebut ialah untuk melihat sejauh mana efektivitas pengiriman kartu lebaran gubernur.
"Kami datang ke sini untuk meminta informasi yang jelas mengenai kartu lebaran gubernur. Kami ngin tahu apakah kartu lebaran gubernur yang merupakan kartu pemerintah karena dibiayai APBD layak disebut kartu pemerintah atau tidak," ujar Donny.***3***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010