Ngamprah, 20/8 (ANTARA) - Anggaran kesehatan program keluarga miskin daerah (gakinda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami pembengkakan.
Nilai yang harus dibayarkan hingga bulan Agustus senilai Rp 6 milliar padahal total anggaran yang disiapkan hanya sebesar Rp 4,3 miliar, kata Kepala Dinas Kesehatan KBB, Pupu Sari Rohayati di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jumat.
"Mengantisipasi kemungkinan pembengkakan anggaran untuk warga gakinda yang sakit, kami mengajukan anggaran tambahan pada APBD perubahan 2010," kata Pupu.
Ia mengatakan, paling tidak butuh tambahan anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk menutupi kekurangan gakinda. Tahun lalu, kata dia, juga kekurangan anggaran gakinda tertutupi lewat APBD Perubahan.
Dibandingkan tahun lalu, Ia menjelaskan, anggaran gakinda pada APBD 2010 mengalami penurunan sekitar Rp 500 juta. Meski demikian, Pupu yakin Pemkab Bandung Barat akan menambah kembali anggarannya pada APBD Perubahan 2010.
"Tahun lalupun anggaran gakinda hanya Rp 2 miliar, namun karena tunggakannya cukup besar akhirnya ditambah dalam APBD Perubahan 2009," sebutnya.
Warga KBB yang kesehatannya ditanggung program gakinda sebanyak 303.111, sedangkan yang masuk kuota jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) program pemerintah pusat sebanyak 273.681 orang. Tahun 2009 kuota penerima gakinda mencapai 238.256 jiwa dari sekitar 500.000 jiwa perkiraan masyarakat miskin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.005 pasien menggunakan fasilitas gakinda untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
"Kita berharap jumlah klaim gakinda dari rumah sakit rujukan yang telah bekerjasama dengan Pemkab Bandung Barat tidak sebanyak tahun 2009. Tahun lalu tagihan gakinda KBB mencapai Rp 9 miliar," ungkapnya.
Ia mengakui, membengkaknya tagihan gakinda karena fasilitas kesehatan untuk masyarakat tidak mampu secara ekonomi ini dimanfaatkan orang mampu. Mencegah kejadian serupa terulang kembali, Dinkes KBB melakukan verifikasi langsung ke alamat pemegang kartu gakinda dengan cara mencocokan nama dan alamatnya.
"Alamat dan nama pemegang kartu gakinda ditelusuri satu persatu.Sampai sekarang sudah delapan kecamatan yang verifikasinya sudah beres. Melalui verifikasi langsung seperti ini ternyata mampu menekan terjadinya salah sasaran gakinda. Tahun lalu memang ada kejadian orang yang tidak termasuk kriteria penerima gakinda malah dapat fsilitas kesehatan buat masyarakat tidak mampu tersebut," ungkapnya.
Hingga sekarang Dinkes KBB sudah menjalin kerja sama dengan delapan rumah sakit yang ada di sekitar Bandung antara lain, RS Cibabat, RS Dustira, RSHS, RS Jiwa, dan RS Mata Cicendo. ***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Nilai yang harus dibayarkan hingga bulan Agustus senilai Rp 6 milliar padahal total anggaran yang disiapkan hanya sebesar Rp 4,3 miliar, kata Kepala Dinas Kesehatan KBB, Pupu Sari Rohayati di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jumat.
"Mengantisipasi kemungkinan pembengkakan anggaran untuk warga gakinda yang sakit, kami mengajukan anggaran tambahan pada APBD perubahan 2010," kata Pupu.
Ia mengatakan, paling tidak butuh tambahan anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk menutupi kekurangan gakinda. Tahun lalu, kata dia, juga kekurangan anggaran gakinda tertutupi lewat APBD Perubahan.
Dibandingkan tahun lalu, Ia menjelaskan, anggaran gakinda pada APBD 2010 mengalami penurunan sekitar Rp 500 juta. Meski demikian, Pupu yakin Pemkab Bandung Barat akan menambah kembali anggarannya pada APBD Perubahan 2010.
"Tahun lalupun anggaran gakinda hanya Rp 2 miliar, namun karena tunggakannya cukup besar akhirnya ditambah dalam APBD Perubahan 2009," sebutnya.
Warga KBB yang kesehatannya ditanggung program gakinda sebanyak 303.111, sedangkan yang masuk kuota jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) program pemerintah pusat sebanyak 273.681 orang. Tahun 2009 kuota penerima gakinda mencapai 238.256 jiwa dari sekitar 500.000 jiwa perkiraan masyarakat miskin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.005 pasien menggunakan fasilitas gakinda untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
"Kita berharap jumlah klaim gakinda dari rumah sakit rujukan yang telah bekerjasama dengan Pemkab Bandung Barat tidak sebanyak tahun 2009. Tahun lalu tagihan gakinda KBB mencapai Rp 9 miliar," ungkapnya.
Ia mengakui, membengkaknya tagihan gakinda karena fasilitas kesehatan untuk masyarakat tidak mampu secara ekonomi ini dimanfaatkan orang mampu. Mencegah kejadian serupa terulang kembali, Dinkes KBB melakukan verifikasi langsung ke alamat pemegang kartu gakinda dengan cara mencocokan nama dan alamatnya.
"Alamat dan nama pemegang kartu gakinda ditelusuri satu persatu.Sampai sekarang sudah delapan kecamatan yang verifikasinya sudah beres. Melalui verifikasi langsung seperti ini ternyata mampu menekan terjadinya salah sasaran gakinda. Tahun lalu memang ada kejadian orang yang tidak termasuk kriteria penerima gakinda malah dapat fsilitas kesehatan buat masyarakat tidak mampu tersebut," ungkapnya.
Hingga sekarang Dinkes KBB sudah menjalin kerja sama dengan delapan rumah sakit yang ada di sekitar Bandung antara lain, RS Cibabat, RS Dustira, RSHS, RS Jiwa, dan RS Mata Cicendo. ***1***
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010