Bogor, 4/8 (ANTARA) - Kinerja para anggota DPRD Kota Bogor, Jawa Barat dinilai rendah, karena para anggota dewan masih belum fokus terhadap "platform", sehingga kapasitas dan kapabilitas masing-masing anggota masih jauh dari harapan publik.
Pandangan ini disampaikan oleh tenaga ahli DPRD Kota Bogor, Radjab Tampubolon, dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bogor dengan tema "Tindak Lanjut Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif" di Ruang Rapat I Balaikota Bogor, Rabu.
"Kinerja (anggota DPRD) masih rendah, masih jauh dari harapan publik, dan itu dapat dilihat dari kapasitas dan kapabilitas anggota dewan yang masih belum fokus terhadap 'platform'," katanya.
Radjab mengatakan, meski dari tingkat pendidikan anggota DPRD Kota Bogor 2009-2014 sudah lebih baik dibanding periode sebelumnya, tapi masih terdapat kesenjangan antara produk legislasi DPRD dengan artikulasi atau aspirasi masyarakat.
"Selain itu masih terdapat kesenjangan antara program prioritas pemerintah daerah dengan alokasi anggaran dalam APBD atau peraturan daerah (Perda) kebijakan anggaran," katanya.
Menurut dia, kondisi ini menjadi sorotan tajam mengingat seharusnya setiap anggota DPRD harus fokus pada "platform" yang menjadi substansi sebagai wakil rakyat.
Namun, ia memaklumi kondisi tersebut karena selama ini para wakil rakyat tidak mengenyam pendidikan formal khusus untuk berkarir profesional menjadi anggota DPRD.
Kondisi ini, kata dia, menjadi wajar apabila keahlian anggota DPRD selalu kalah dari wali kota atau organisasi perangkat daerah (OPD).
"Pengalaman mengelola pemerintahan anggota DPRD selalu 'kalah' dibandingkan dengan wali kota dan OPD-nya," kata pria yang kini menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor .
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, kata dia, para anggota DPRD Kota Bogor harus lebih giat meningkatkan kapabilitas dan kapasitasnya lebih tinggi dari pemerintah daerah.
"Kalau kinerja Pemda berjalan 100 km/jam, maka anggota DPRD harus berjalan lima kali lebih cepat dari itu, menjadi 500 km/jam," ujar Radjab yang disambut gelak tawa para peserta.
Ia mencoba memberi kiat bagaimana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para anggota DPRD untuk lebih unggul dari pemerintah daerah, yakni dengan mengembangkan wawasan lebih cepat, juga para anggota dewan harus mau belajar tentang masalah yang terkait dengan Kota Bogor.
Caranya, seperti mengikuti pelatihan atau sekolah. Selain itu, menerapkan pemikiran di luar kotak juga diperlukan sambil menerapkan standar manajemen internasional.
Sementara itu, Ketua Umum DPN Ampera Anwar Esfa yang juga hadir sebagai salah satu pembicara menyatakan bahwa rendahnya kinerja anggota dewan menjadi cerminan bagaimana sistem rekruitmen partai-partai politik.
Sistem rekruitmen yang bergaya ala "Triad", karena sistem tersebut membuat anggota dewan tidak bisa berkembang.
"Sistem ini yang harus diperbaiki. Tatanan internal partai juga harus diperbaiki. Jika masih menggunakan sistem 'Triad', maka kinerja para anggota dewan akan sama saja dengan yang sudah-sudah," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, pakar politik Valina Singka Subekti yang juga salah satu pembicara juga menyoroti kinerja anggota DPRD yang punya kebiasaan malas dan sering absen pada saat rapat.
"Kondisi anggota DPRD yang malas sangat memprihatikan, karena mereka mewakili ratusan masyarakat. Seharusnya para anggota dewan menyadari posisi mereka yang terhormat sebagai penyalur aspirasi rakyat," katanya.
Valina mengungkapkan anggota dewan harus mengedepankan fungsi pengawasan yang sangat sentral dan penting. Program-program pembangunan yang diatur dalam Perda dapat diatur optimal dengan adanya fungsi pengawasan.
"Posisi dan kedudukan kepala pemerintahan sangat kuat, maka ia harus diawasai oleh lembaga perwakilan, dalam hal ini legislatif. Karena itu DPR atau DPRD harus kuat, kalau tidak akan semena-mena," ujarnya.
Ia menambahkan agar anggota dewan memahami kedudukan mereka sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka harus mengawasi Perda, APBD dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Studi Kajian untuk Pembangunan (SkuP) juga menghadirkan sejumlah pembicara, seperti mantan anggota KPU yang juga Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Dadang Solihin dan Kajari Bogor Andi M. Taufik.
Peserta seminar adalah para mahasiswa, LSM, dan pegawai pemerintahan dari berbagai instansi.*
(KR-LR/A035)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Pandangan ini disampaikan oleh tenaga ahli DPRD Kota Bogor, Radjab Tampubolon, dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bogor dengan tema "Tindak Lanjut Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif" di Ruang Rapat I Balaikota Bogor, Rabu.
"Kinerja (anggota DPRD) masih rendah, masih jauh dari harapan publik, dan itu dapat dilihat dari kapasitas dan kapabilitas anggota dewan yang masih belum fokus terhadap 'platform'," katanya.
Radjab mengatakan, meski dari tingkat pendidikan anggota DPRD Kota Bogor 2009-2014 sudah lebih baik dibanding periode sebelumnya, tapi masih terdapat kesenjangan antara produk legislasi DPRD dengan artikulasi atau aspirasi masyarakat.
"Selain itu masih terdapat kesenjangan antara program prioritas pemerintah daerah dengan alokasi anggaran dalam APBD atau peraturan daerah (Perda) kebijakan anggaran," katanya.
Menurut dia, kondisi ini menjadi sorotan tajam mengingat seharusnya setiap anggota DPRD harus fokus pada "platform" yang menjadi substansi sebagai wakil rakyat.
Namun, ia memaklumi kondisi tersebut karena selama ini para wakil rakyat tidak mengenyam pendidikan formal khusus untuk berkarir profesional menjadi anggota DPRD.
Kondisi ini, kata dia, menjadi wajar apabila keahlian anggota DPRD selalu kalah dari wali kota atau organisasi perangkat daerah (OPD).
"Pengalaman mengelola pemerintahan anggota DPRD selalu 'kalah' dibandingkan dengan wali kota dan OPD-nya," kata pria yang kini menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor .
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, kata dia, para anggota DPRD Kota Bogor harus lebih giat meningkatkan kapabilitas dan kapasitasnya lebih tinggi dari pemerintah daerah.
"Kalau kinerja Pemda berjalan 100 km/jam, maka anggota DPRD harus berjalan lima kali lebih cepat dari itu, menjadi 500 km/jam," ujar Radjab yang disambut gelak tawa para peserta.
Ia mencoba memberi kiat bagaimana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para anggota DPRD untuk lebih unggul dari pemerintah daerah, yakni dengan mengembangkan wawasan lebih cepat, juga para anggota dewan harus mau belajar tentang masalah yang terkait dengan Kota Bogor.
Caranya, seperti mengikuti pelatihan atau sekolah. Selain itu, menerapkan pemikiran di luar kotak juga diperlukan sambil menerapkan standar manajemen internasional.
Sementara itu, Ketua Umum DPN Ampera Anwar Esfa yang juga hadir sebagai salah satu pembicara menyatakan bahwa rendahnya kinerja anggota dewan menjadi cerminan bagaimana sistem rekruitmen partai-partai politik.
Sistem rekruitmen yang bergaya ala "Triad", karena sistem tersebut membuat anggota dewan tidak bisa berkembang.
"Sistem ini yang harus diperbaiki. Tatanan internal partai juga harus diperbaiki. Jika masih menggunakan sistem 'Triad', maka kinerja para anggota dewan akan sama saja dengan yang sudah-sudah," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, pakar politik Valina Singka Subekti yang juga salah satu pembicara juga menyoroti kinerja anggota DPRD yang punya kebiasaan malas dan sering absen pada saat rapat.
"Kondisi anggota DPRD yang malas sangat memprihatikan, karena mereka mewakili ratusan masyarakat. Seharusnya para anggota dewan menyadari posisi mereka yang terhormat sebagai penyalur aspirasi rakyat," katanya.
Valina mengungkapkan anggota dewan harus mengedepankan fungsi pengawasan yang sangat sentral dan penting. Program-program pembangunan yang diatur dalam Perda dapat diatur optimal dengan adanya fungsi pengawasan.
"Posisi dan kedudukan kepala pemerintahan sangat kuat, maka ia harus diawasai oleh lembaga perwakilan, dalam hal ini legislatif. Karena itu DPR atau DPRD harus kuat, kalau tidak akan semena-mena," ujarnya.
Ia menambahkan agar anggota dewan memahami kedudukan mereka sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka harus mengawasi Perda, APBD dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Studi Kajian untuk Pembangunan (SkuP) juga menghadirkan sejumlah pembicara, seperti mantan anggota KPU yang juga Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Dadang Solihin dan Kajari Bogor Andi M. Taufik.
Peserta seminar adalah para mahasiswa, LSM, dan pegawai pemerintahan dari berbagai instansi.*
(KR-LR/A035)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010