Bandung, 30/7 (ANTARA) - Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Jawa Barat, tengah memfokuskan rencana untuk pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan rumah layak huni (TLH) di beberapa kabupaten/kota yang masih banyak memiliki konsentrasi permukiman kumuh.
"Dinas kami tengah fokus pada pembangunan Rusunawa untuk mengatasi permukiman kumuh di perkotaan maupun kabupaten, dengan peruntukkan pekerja industri, urban annual atau pendatang serta mahasiswa di beberapa kota dan kabupaten di Jabar," ujar Kepala Dinas KIMRUM Jabar, Bambang Rianto, di Bandung, Jumat.
Menurutnya, pembangunan rumah susun tersebut harus segera direalisasikan, mengingat jumlah permukiman kumuh di Jabar mencapai 2.858 titik, yang sebagian besar berada di Karawang dan Cirebon.
Sementara di Kota Bandung, termasuk yang terpadat kendati titik permukiman kumuh terbilang lebih sedikit dari dua kota lainnya.
"Kota Cirebon misalnya, itu juga menjadi bagian dari fokus perhatian, karena backlog pemukiman setiap tahunnya meningkat, seiring berkembangnya ekonomi dan industri yang ada di sana," tambahnya.
Bambang menyebutkan, rencana pembangunan hingga 2013 ini memerlukan langkah dan kebijakan sinergis dari pihak pemerintah kabupaten kota di Jabar, sehingga kebutuhan pemukiman rumah formal dengan standar Rumah Layak Huni dan Sehat (RLH) bisa tercapai.
Saat ini, data terakhir pertumbuhan pembangunan perumahan layak huni formal periode 2005 - 2009 sudah mencapai total 1.O75.588 unit dengan dukungan pelaku pembangunan dari Real estat Indonesia, Perumnas, APERSI serta INKOPAR.
Sementara itu, pihak pengembang masih mengeluhkan kendala perijinan yang masih memakan waktu lama di tingkat kabupaten kota.
Sekretaris APERSI Jabar, Wawan Hendrawan mengatakan, untuk mengurus perijinan pembangunan rumah sangat sederhana atau layak huni, ia harus menghabiskan waktu 8 bulan, sementara kebutuhan masyarakat akan rumah formal dengan regulasi mudah, trennya semakin meningkat.
"Peran pengembang juga sangat besar, ia di sini menjadi investor, pembuka lapangan pekerjaan serta pemasaran terhadap konsumen, sehingga kami juga sepatutnya diberi kemudahan dalam perizinan, khususnya di tingkat kabupaten kota," tandas Wawan.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Dinas kami tengah fokus pada pembangunan Rusunawa untuk mengatasi permukiman kumuh di perkotaan maupun kabupaten, dengan peruntukkan pekerja industri, urban annual atau pendatang serta mahasiswa di beberapa kota dan kabupaten di Jabar," ujar Kepala Dinas KIMRUM Jabar, Bambang Rianto, di Bandung, Jumat.
Menurutnya, pembangunan rumah susun tersebut harus segera direalisasikan, mengingat jumlah permukiman kumuh di Jabar mencapai 2.858 titik, yang sebagian besar berada di Karawang dan Cirebon.
Sementara di Kota Bandung, termasuk yang terpadat kendati titik permukiman kumuh terbilang lebih sedikit dari dua kota lainnya.
"Kota Cirebon misalnya, itu juga menjadi bagian dari fokus perhatian, karena backlog pemukiman setiap tahunnya meningkat, seiring berkembangnya ekonomi dan industri yang ada di sana," tambahnya.
Bambang menyebutkan, rencana pembangunan hingga 2013 ini memerlukan langkah dan kebijakan sinergis dari pihak pemerintah kabupaten kota di Jabar, sehingga kebutuhan pemukiman rumah formal dengan standar Rumah Layak Huni dan Sehat (RLH) bisa tercapai.
Saat ini, data terakhir pertumbuhan pembangunan perumahan layak huni formal periode 2005 - 2009 sudah mencapai total 1.O75.588 unit dengan dukungan pelaku pembangunan dari Real estat Indonesia, Perumnas, APERSI serta INKOPAR.
Sementara itu, pihak pengembang masih mengeluhkan kendala perijinan yang masih memakan waktu lama di tingkat kabupaten kota.
Sekretaris APERSI Jabar, Wawan Hendrawan mengatakan, untuk mengurus perijinan pembangunan rumah sangat sederhana atau layak huni, ia harus menghabiskan waktu 8 bulan, sementara kebutuhan masyarakat akan rumah formal dengan regulasi mudah, trennya semakin meningkat.
"Peran pengembang juga sangat besar, ia di sini menjadi investor, pembuka lapangan pekerjaan serta pemasaran terhadap konsumen, sehingga kami juga sepatutnya diberi kemudahan dalam perizinan, khususnya di tingkat kabupaten kota," tandas Wawan.***3***
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010