Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menegaskan akan memecat kader-nya secara tidak hormat apabila memaksakan untuk datang ke acara kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat.
"Kalau ada yang terbukti menghadiri acara tersebut dipastikan dicabut keanggotaannya. Kita tegas, ketika ada yang berangkat ke KLB itu langsung kita pecat," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi Romli di Cikarang, Jumat.
Romli memastikan kader-nya solid mengikuti instruksi pusat untuk tidak menghadiri KLB yang dianggap ilegal, bertentangan dengan aturan partai.
"Kalaupun ada yang berangkat, saya khawatir dia mengatasnamakan Kabupaten Bekasi dengan memanipulasi dokumen, membuat kop surat dan stempel palsu. Kalau terjadi begitu nanti urusannya ke ranah hukum," ujarnya.
Menurut dia KLB dapat dilaksanakan dalam kondisi mendesak berkaitan kelangsungan roda organisasi, sementara hingga saat ini kepengurusan partai masih solid.
KLB juga hanya dapat diselenggarakan atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat serta majelis tinggi partai sebab jika persetujuan itu tidak ada maka seharusnya tidak perlu dilaksanakan KLB.
"Kalau kita lihat di berita ada KLB versi mereka, kalau mereka mengerti dan tahu bagaimana memahami aturan organisasi partai, tidak bakal ada KLB. Khan KLB itu terjadi karena ada sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan, ini tidak ada apa-apa," ungkap-nya.
Selain persyaratan tadi, kata dia, KLB dinyatakan sah apabila dihadiri minimal dua-pertiga jumlah dewan pimpinan daerah dan setengah jumlah dewan pimpinan cabang, berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga yang ditetapkan Kemenkumham.
"Ini yang jadi pertanyaan, makanya kita bingung, ini dari mana peserta-nya karena kita juga baru deklarasi kesetiaan, dan 34 ketua DPD se-Indonesia juga melakukan hal yang sama," tutur-nya.
Romli menyatakan terpilihnya Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah sah sesuai aturan partai sebab pada Kongres V Partai Demokrat di Jakarta tahun lalu, AHY terpilih secara aklamasi dan didukung oleh seluruh peserta yang hadir.
"Saya berangkat ke kongres 2020 kemarin, dan menjadi peserta pada kongres itu. AHY terpilih secara aklamasi, tidak ada satupun peserta yang menolak. Jadi untuk apalagi kepemimpinan AHY dipersoalkan, khan kita semua yang pilih,” ujarnya.
Baca juga: Sempat memanas, jelang KLB Partai Demokrat
Baca juga: Partai Demokrat mohon ke pemerintah cegah KLB inkonstitusional
Baca juga: Max Sopacua nyatakan sosok Moeldoko calon kuat ketum di KLB
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kalau ada yang terbukti menghadiri acara tersebut dipastikan dicabut keanggotaannya. Kita tegas, ketika ada yang berangkat ke KLB itu langsung kita pecat," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi Romli di Cikarang, Jumat.
Romli memastikan kader-nya solid mengikuti instruksi pusat untuk tidak menghadiri KLB yang dianggap ilegal, bertentangan dengan aturan partai.
"Kalaupun ada yang berangkat, saya khawatir dia mengatasnamakan Kabupaten Bekasi dengan memanipulasi dokumen, membuat kop surat dan stempel palsu. Kalau terjadi begitu nanti urusannya ke ranah hukum," ujarnya.
Menurut dia KLB dapat dilaksanakan dalam kondisi mendesak berkaitan kelangsungan roda organisasi, sementara hingga saat ini kepengurusan partai masih solid.
KLB juga hanya dapat diselenggarakan atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat serta majelis tinggi partai sebab jika persetujuan itu tidak ada maka seharusnya tidak perlu dilaksanakan KLB.
"Kalau kita lihat di berita ada KLB versi mereka, kalau mereka mengerti dan tahu bagaimana memahami aturan organisasi partai, tidak bakal ada KLB. Khan KLB itu terjadi karena ada sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan, ini tidak ada apa-apa," ungkap-nya.
Selain persyaratan tadi, kata dia, KLB dinyatakan sah apabila dihadiri minimal dua-pertiga jumlah dewan pimpinan daerah dan setengah jumlah dewan pimpinan cabang, berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga yang ditetapkan Kemenkumham.
"Ini yang jadi pertanyaan, makanya kita bingung, ini dari mana peserta-nya karena kita juga baru deklarasi kesetiaan, dan 34 ketua DPD se-Indonesia juga melakukan hal yang sama," tutur-nya.
Romli menyatakan terpilihnya Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah sah sesuai aturan partai sebab pada Kongres V Partai Demokrat di Jakarta tahun lalu, AHY terpilih secara aklamasi dan didukung oleh seluruh peserta yang hadir.
"Saya berangkat ke kongres 2020 kemarin, dan menjadi peserta pada kongres itu. AHY terpilih secara aklamasi, tidak ada satupun peserta yang menolak. Jadi untuk apalagi kepemimpinan AHY dipersoalkan, khan kita semua yang pilih,” ujarnya.
Baca juga: Sempat memanas, jelang KLB Partai Demokrat
Baca juga: Partai Demokrat mohon ke pemerintah cegah KLB inkonstitusional
Baca juga: Max Sopacua nyatakan sosok Moeldoko calon kuat ketum di KLB
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021