DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menentukan arah pembangunan pada revisi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
"Mau ke mana nih arah pembangunannya? Wisata, pertanian, industri atau apa. Kan 'branding'-nya (Kabupaten Bogor, red.) 'sport and tourism', tapi jalan ke lokasi wisata saja masih rusak. Kami berharap sih lebih fokus," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Bogor, Jumat (26/2).
Politikus Partai Gerindra itu berharap Pemkab Bogor lebih mematangkan arah pembangunan, menyesuaikan dengan potensi daerah, dibandingkan dengan membuat perencanaan yang hanya mengacu pada pemerintah pusat.
Di samping itu, kata dia, Pemkab Bogor harus serius melakukan pendampingan terhadap pemerintah desa dalam mengembangkan infrastruktur di wilayah.
Pasalnya, kata dia, tidak sedikit lokasi wisata berada di atas lahan milik Perhutani hingga PTPN.
"Makanya pemda harus melakukan pendampingan. Jangan biarkan desa jalan sendirian. Apalagi banyak anggaran desa yang dipangkas untuk penanganan COVID-19," kata Rudy.
Namun, hingga saat ini DPRD Kabupaten Bogor belum menerima draf revisi RPJMD meski telah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021.
"Jangan dinanti-nanti. Kan sudah masuk Propemperda 2021. Tapi kami belum mendapat draf revisinya sama sekali," tuturnya.
Baca juga: Pembangunan Jalur Puncak II Bogor tetap harus dilanjut
Baca juga: Pembangunan infrastruktur di Bogor yang jadi prioritas pusat
Baca juga: DPRD Bogor sesalkan banyak pembangunan tidak selesai pada tahun 2020
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Mau ke mana nih arah pembangunannya? Wisata, pertanian, industri atau apa. Kan 'branding'-nya (Kabupaten Bogor, red.) 'sport and tourism', tapi jalan ke lokasi wisata saja masih rusak. Kami berharap sih lebih fokus," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Bogor, Jumat (26/2).
Politikus Partai Gerindra itu berharap Pemkab Bogor lebih mematangkan arah pembangunan, menyesuaikan dengan potensi daerah, dibandingkan dengan membuat perencanaan yang hanya mengacu pada pemerintah pusat.
Di samping itu, kata dia, Pemkab Bogor harus serius melakukan pendampingan terhadap pemerintah desa dalam mengembangkan infrastruktur di wilayah.
Pasalnya, kata dia, tidak sedikit lokasi wisata berada di atas lahan milik Perhutani hingga PTPN.
"Makanya pemda harus melakukan pendampingan. Jangan biarkan desa jalan sendirian. Apalagi banyak anggaran desa yang dipangkas untuk penanganan COVID-19," kata Rudy.
Namun, hingga saat ini DPRD Kabupaten Bogor belum menerima draf revisi RPJMD meski telah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021.
"Jangan dinanti-nanti. Kan sudah masuk Propemperda 2021. Tapi kami belum mendapat draf revisinya sama sekali," tuturnya.
Baca juga: Pembangunan Jalur Puncak II Bogor tetap harus dilanjut
Baca juga: Pembangunan infrastruktur di Bogor yang jadi prioritas pusat
Baca juga: DPRD Bogor sesalkan banyak pembangunan tidak selesai pada tahun 2020
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021