Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito memastikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan anggaran untuk membiayai pendirian posko tangguh untuk penanganan COVID-19 tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
Wiku dalam telekonferensi pers di Jakarta, Kamis, mengatakan Satgas Penanganan COVID-19 berharap pemerintah daerah dan Kemenkeu dapat segera mendirikan posko tangguh tersebut dalam waktu dekat.
“Posko di daerah ini juga secara rutin diawasi oleh Satgas COVID-19, Kemendagri, dan seluruh K/L untuk memastikan kegiatan yang dilakukan masing-masing posko berjalan efektif,” ujar Wiku.
Pendirian posko tangguh tersebut sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo agar kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 menggunakan pendekatan level mikro hingga di tingkat RT, RW, desa, kampung, banjar atau nagari.
Koordinasi penanganan COVID-19 di daerah juga perlu melibatkan pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat setempat.
“Posko berfungsi untuk mengoordinasikan, kendalikan, memantau, evaluasi, serta eksekusi penanganan COVID-19 di masing-masing daerah, terdiri dari TNI, Polri, Pemda, dan unsur lain yang digerakkan pemda seperti BPBD, dan dinas-dinas terkait,” ujarnya.
Posko tangguh penanganan COVID-19 juga akan berfungsi untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, dan sebagai pusat kendali diseminasi informasi.
“Pada prinsipnya, posko-posko yang tersebar secara nasional ini berfungsi mempermudah proses perubahan perilaku, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan serta pemulihan ekonomi,” tukas Wiku
Selain itu, Posko tangguh juga akan menguatkan pelaksanaan 3T yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan) pasien COVID-19 di desa. Posko juga akan menginformasikan puskesmas setempat adanya kasus COVID-19, memfasilitasi puskesmas menelusuri kontak erat, mendata tamu yang masuk atau keluar desa, mengakomodasi penderita yang bergejala untuk dirawat, dan memonitor serta memastikan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri.
Baca juga: Bupati Karawang minta tiap desa miliki ruang isolasi pasien COVID-19
Baca juga: Cianjur tambah ratusan ruang isolasi di kecamatan dan desa
Baca juga: Bupati Garut minta pemerintah desa harus bergerak cegah penyebaran COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021