Bogor, 14/6 (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Anak Kota Bogor belum memiliki gedung yang bisa mengoptimalkan sejumlah program perlindungan anak-anak.
"Cukup terkendala bagi kita untuk mengoptimalkan kegiatan karena LPA belum memiliki gedung operasional," kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bogor, drg Aisyah Wangraini, di Bogor, Senin.
Aisyah mengatakan, karena tidak memiliki gedung operasional, LPA Bogor mengandalkan kantor dinas terkait untuk eksistensi kegiatan seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kepolisian.
Dalam sebuah lembaga, kepengurusan LPA Bogor sudah terbentuk dan sudah banyak melakukan kegiatan termasuk menjadi mediasi anak-anak Kota Bogor yang terlibat hukum.
Dalam kegiatannya, LPA Kota Bogor baru dikenal secara lisan, berkerjasama dengan Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Mapolresta Bogor dan Dinas Pendidikan.
"Setiap ada kasus dengan anak-anak, LPA langsung terlibat dalam penanganannya. Karena tidak ada gedung operasional, setiap kasus yang melibatkan LPA terpaksa mengandalkan dinas-dinas terkait yang kita jadikan tempat bertemu," katanya.
Bahkan ia mengungkapkan telepon seluler menjadi salah satu alat penting untuk berdiskusi dan berdialog tentang suatu kasus, sampai-sampai kotak surat di ponsel selalu terisi penuh.
Menurut Aisyah, keberadaan gedung sekretariat itu sangat penting guna menunjang kinerja LPA misalnya sebagai tempat pertemuan, ruang administrasi kearsipan dan menyediakan ruang perlindungan anak.
"Kita sudah pernah melakukan pembicaraan secara pribadi dengan Walikota soal gedung, namun hingga kini belum ada tanggapan. Memang LPA belum mengajukan secara resmi, nanti akan dicoba," katanya.
Menurut wanita yang juga berprofesi sebagai dokter gigi ini, kondisi Kota Bogor sebagai kota terbesar penyangga Jakarta, mempunyai banyak kasus yang melibatkan anak-anak.
"Permasalahan yang melibatkan anak-anak sering terjadi di Bogor. Terlebih masalah seks, LPA memiliki keinginan, memiliki sebuah konseling untuk anak dan orang tua, serta pelajar. Karena kunci setiap permasalahan adalah komunikasi," katanya.
Laily R
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Cukup terkendala bagi kita untuk mengoptimalkan kegiatan karena LPA belum memiliki gedung operasional," kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bogor, drg Aisyah Wangraini, di Bogor, Senin.
Aisyah mengatakan, karena tidak memiliki gedung operasional, LPA Bogor mengandalkan kantor dinas terkait untuk eksistensi kegiatan seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kepolisian.
Dalam sebuah lembaga, kepengurusan LPA Bogor sudah terbentuk dan sudah banyak melakukan kegiatan termasuk menjadi mediasi anak-anak Kota Bogor yang terlibat hukum.
Dalam kegiatannya, LPA Kota Bogor baru dikenal secara lisan, berkerjasama dengan Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Mapolresta Bogor dan Dinas Pendidikan.
"Setiap ada kasus dengan anak-anak, LPA langsung terlibat dalam penanganannya. Karena tidak ada gedung operasional, setiap kasus yang melibatkan LPA terpaksa mengandalkan dinas-dinas terkait yang kita jadikan tempat bertemu," katanya.
Bahkan ia mengungkapkan telepon seluler menjadi salah satu alat penting untuk berdiskusi dan berdialog tentang suatu kasus, sampai-sampai kotak surat di ponsel selalu terisi penuh.
Menurut Aisyah, keberadaan gedung sekretariat itu sangat penting guna menunjang kinerja LPA misalnya sebagai tempat pertemuan, ruang administrasi kearsipan dan menyediakan ruang perlindungan anak.
"Kita sudah pernah melakukan pembicaraan secara pribadi dengan Walikota soal gedung, namun hingga kini belum ada tanggapan. Memang LPA belum mengajukan secara resmi, nanti akan dicoba," katanya.
Menurut wanita yang juga berprofesi sebagai dokter gigi ini, kondisi Kota Bogor sebagai kota terbesar penyangga Jakarta, mempunyai banyak kasus yang melibatkan anak-anak.
"Permasalahan yang melibatkan anak-anak sering terjadi di Bogor. Terlebih masalah seks, LPA memiliki keinginan, memiliki sebuah konseling untuk anak dan orang tua, serta pelajar. Karena kunci setiap permasalahan adalah komunikasi," katanya.
Laily R
Editor : Teguh Handoko
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010