Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menyatakan sudah meminta pemerintah untuk membuka kembali penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk menyelesaikan status kerja pegawai honorer di daerah yang ditargetkan bisa dituntaskan 2021.
"Kami dari Komisi X mendesak agar pemerintah segera membuka kembali jalur ini," kata Himmatul Aliyah usai kunjungan kerja di Pendopo, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis.
Ia menuturkan persoalan pekerja status honorer yaitu masalah guru di daerah harus diselesaikan oleh pemerintah pusat, yang salah satunya segera membuka kembali jalur penerimaan P3K.
"Karena ada yang pensiun 'kan ada yang harus diisi, apalagi kita kekurangan guru sangat banyak," katanya.
Ia menyampaikan jalur P3K tidak bisa disamakan dengan penerimaan jalur CPNS, karena tujuan dari dibukanya P3K agar persoalan honorer tidak berlarut-larut sehingga semuanya bisa terakomodasi.
"Jalur P3K ini tidak bisa disamaratakan dengan jalur CPNS karena P3K ini kemarin hanya untuk menyelesaikan permasalahan honorer yang berlarut-larut sehingga diambil jalan keluarnya adalah dengan dilakukanlah penerimaan P3K," katanya.
Ia menyampaikan pada 2020 pemerintah sudah seharusnya menyelesaikan masalah guru honorer dengan membuka jalur P3K.
"Guru honorer di tahun 2021 ini diharapkan bisa terselesaikan, karena memang seharusnya tahun kemarin, sudah harus selesai di tahun 2020," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut siapkan Rp40 miliar untuk guru honorer yang masuk P3K
Baca juga: Semua guru honorer di Garut diusulkan ikut seleksi PPPK
Baca juga: Bupati Bogor beri hibah Rp132 miliar untuk insentif guru honorer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kami dari Komisi X mendesak agar pemerintah segera membuka kembali jalur ini," kata Himmatul Aliyah usai kunjungan kerja di Pendopo, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis.
Ia menuturkan persoalan pekerja status honorer yaitu masalah guru di daerah harus diselesaikan oleh pemerintah pusat, yang salah satunya segera membuka kembali jalur penerimaan P3K.
"Karena ada yang pensiun 'kan ada yang harus diisi, apalagi kita kekurangan guru sangat banyak," katanya.
Ia menyampaikan jalur P3K tidak bisa disamakan dengan penerimaan jalur CPNS, karena tujuan dari dibukanya P3K agar persoalan honorer tidak berlarut-larut sehingga semuanya bisa terakomodasi.
"Jalur P3K ini tidak bisa disamaratakan dengan jalur CPNS karena P3K ini kemarin hanya untuk menyelesaikan permasalahan honorer yang berlarut-larut sehingga diambil jalan keluarnya adalah dengan dilakukanlah penerimaan P3K," katanya.
Ia menyampaikan pada 2020 pemerintah sudah seharusnya menyelesaikan masalah guru honorer dengan membuka jalur P3K.
"Guru honorer di tahun 2021 ini diharapkan bisa terselesaikan, karena memang seharusnya tahun kemarin, sudah harus selesai di tahun 2020," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut siapkan Rp40 miliar untuk guru honorer yang masuk P3K
Baca juga: Semua guru honorer di Garut diusulkan ikut seleksi PPPK
Baca juga: Bupati Bogor beri hibah Rp132 miliar untuk insentif guru honorer
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021