DPRD Kota Bogor mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah karena penyebaran penyebaran COVID-19 di Kota Bogor masih tinggi dan trennya terus meningkat.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Dampak COVID-19 DPRD Kota Bogor, Devi Prihatini Sultani, mengatakan hal itu kepada pers, usai rapat kerja antara Pansus DPRD dan Pemerintah Kota Bogor, di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin.
Menurut Devi Prihatini, penularan COVID-19 di Kota Bogor trendnya terus meningkat dan saat ini tingkat penularannya sangat tinggi yakni sekitar 70-an kasus positif per hari.
"Saya mengkhawatirkan pada libur Natal dan tahun baru, di mana banyak pergerakan masyarakat ke luar kota, maka dapat meningkatkan penularan COVID-19 dan menimbulkan klaster baru," katanya.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menuturkan penularan COVID-19 masih tinggi, kalau Pemerintah Kota Bogor ingin melakukan persiapan fasilitas protokol kesehatan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya di sekolah agar dilakukan setelah pertengahan Januari.
"Kalau akan dilakukan persiapan pelaksanaan PTM, agar dilakukan kepada SMA, SMK, dan MA lebih dulu di daerah hijau atau kuning, sedangkan untuk SMP/MTs serta SD/MI agar persiapannya dilakukan belakangan," katanya.
Devi juga menjelaskan, persiapan fasilitas protokol kesehatan serta sarana dan prasarana itu hanya untuk persiapan di sekolah, tapi untuk pelaksanaan PTM di sekokah harus mempertimbangkan semua apsek.
Selain kesiapan fasilitas protokol kesehatan serta sarana dan prasarana di sekolah, guru yang akan mengajar juga harus dipastikan sehat melalui tes swab, serta mendapat persetujuan dari orang tua siswa dan komite sekolah.
"Kalau ada orang tua siswa yang tidak setuju anaknya mengikuti PTM maka tidak boleh dipaksa, tapi sekolah tetap menyediakan pola PJJ (pembelajaran jarak jauh,": katanya.
Pansus di DPRD juga mengusulkan, tidak hanya sebatas menerapkan protokol kesehatan, menyediakan fasilitas protokol kesehatan di sekolah, tapi semua siswa harus dapat diperhatikan dengan baik.
Menurut Devi, bahkan kondisi siswa dalam perjalanan pergi dan pulang dari sekolah juga harus diperhatikan. "Kalau siswa pergi dan dari sekolah menggunakan transportasi umum, maka harus dipastikan ada jaga jarak dalam kendaraan umum tersebut," katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, setelah melakukan rapat dengan Pansus DPRD, Pemerintah Kota Bogor segera menganalisis datanya, misalnya PTM, ada anggota Pansus yang menyatakan setuju dan tidak setuju,
"Untuk PTM, kami belum membahasnya, karena kasus COVID-19 penularannya masih signifikan. Dinas Pendidikan diberikan keleluasaan untuk menyiapkan skenario pelaksanaan OTM yang terbaik," katanya.
Baca juga: Disdik Kota Bogor verifikasi kesiapan sekolah untuk PTM Januari 2021
Baca juga: Guru diusulkan divaksinasi sebelum dimulai PTM
Baca juga: Komisi X DPR RI pantau pelaksanaan PJJ dan persiapan PTM Kota Bogor
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Dampak COVID-19 DPRD Kota Bogor, Devi Prihatini Sultani, mengatakan hal itu kepada pers, usai rapat kerja antara Pansus DPRD dan Pemerintah Kota Bogor, di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin.
Menurut Devi Prihatini, penularan COVID-19 di Kota Bogor trendnya terus meningkat dan saat ini tingkat penularannya sangat tinggi yakni sekitar 70-an kasus positif per hari.
"Saya mengkhawatirkan pada libur Natal dan tahun baru, di mana banyak pergerakan masyarakat ke luar kota, maka dapat meningkatkan penularan COVID-19 dan menimbulkan klaster baru," katanya.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menuturkan penularan COVID-19 masih tinggi, kalau Pemerintah Kota Bogor ingin melakukan persiapan fasilitas protokol kesehatan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya di sekolah agar dilakukan setelah pertengahan Januari.
"Kalau akan dilakukan persiapan pelaksanaan PTM, agar dilakukan kepada SMA, SMK, dan MA lebih dulu di daerah hijau atau kuning, sedangkan untuk SMP/MTs serta SD/MI agar persiapannya dilakukan belakangan," katanya.
Devi juga menjelaskan, persiapan fasilitas protokol kesehatan serta sarana dan prasarana itu hanya untuk persiapan di sekolah, tapi untuk pelaksanaan PTM di sekokah harus mempertimbangkan semua apsek.
Selain kesiapan fasilitas protokol kesehatan serta sarana dan prasarana di sekolah, guru yang akan mengajar juga harus dipastikan sehat melalui tes swab, serta mendapat persetujuan dari orang tua siswa dan komite sekolah.
"Kalau ada orang tua siswa yang tidak setuju anaknya mengikuti PTM maka tidak boleh dipaksa, tapi sekolah tetap menyediakan pola PJJ (pembelajaran jarak jauh,": katanya.
Pansus di DPRD juga mengusulkan, tidak hanya sebatas menerapkan protokol kesehatan, menyediakan fasilitas protokol kesehatan di sekolah, tapi semua siswa harus dapat diperhatikan dengan baik.
Menurut Devi, bahkan kondisi siswa dalam perjalanan pergi dan pulang dari sekolah juga harus diperhatikan. "Kalau siswa pergi dan dari sekolah menggunakan transportasi umum, maka harus dipastikan ada jaga jarak dalam kendaraan umum tersebut," katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, setelah melakukan rapat dengan Pansus DPRD, Pemerintah Kota Bogor segera menganalisis datanya, misalnya PTM, ada anggota Pansus yang menyatakan setuju dan tidak setuju,
"Untuk PTM, kami belum membahasnya, karena kasus COVID-19 penularannya masih signifikan. Dinas Pendidikan diberikan keleluasaan untuk menyiapkan skenario pelaksanaan OTM yang terbaik," katanya.
Baca juga: Disdik Kota Bogor verifikasi kesiapan sekolah untuk PTM Januari 2021
Baca juga: Guru diusulkan divaksinasi sebelum dimulai PTM
Baca juga: Komisi X DPR RI pantau pelaksanaan PJJ dan persiapan PTM Kota Bogor
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020