Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat meminta bantuan sosial (bansos) tahun 2021 kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk masyarakatnya yang terdampak pandemi COVID-19, karena tak lagi menganggarkan bansos serupa di tahun depan.
"Tetap kita akan mencoba mencari dari sumber lain, entah itu dari bantuan provinsi atau bantuan pemerintah pusat," ungkap Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Jumat.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat sepakat tidak lagi menganggarkan bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di tahun anggaran 2021.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Romli menyebutkan, jika Pemkab Bogor ingin tetap melakukan pengadaan bansos di tahun 2021, bisa menggunakan pos biaya tak terduga (BTT) yang dianggarkan senilai Rp28 miliar. Tapi, pos anggaran tersebut juga diperlukan bagi pembiayaan kebencanaan yang bersifat darurat.
"BTT kita siapkan walaupun tidak sebesar anggaran yang sekarang (tahun 2020)," kata politisi PPP itu.
Seperti diketahui, tahun 2020 Pemkab Bogor memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi berupa beras melalui anggaran daerah senilai Rp188 miliar. Bantuan tersebut dibagikan kepada 200 ribu keluarga, masing-masing menerima 30 kilogram beras sebanyak tiga kali.
Anggaran tersebut berasal dari BTT tahun 2020 yang semula dianggarkan Rp20 miliar, kemudian dinaikkan menjadi Rp477 miliar ketika memasuki pandemi COVID-19. Khusus alokasi untuk penanganan COVID-19 senilai Rp384 miliar, sedangkan sisanya Rp92,95 miliar untuk penanganan pascabencana banjir dan longsor di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Sementara, Rp384 miliar dana penanganan COVID-19 dibagi menjadi tiga pos anggaran, yaitu untuk penanganan kesehatan senilai Rp191 miliar penanganan dampak ekonomi senilai Rp4 miliar dan anggaran penyediaan bantuan sosial Rp188,99 miliar.
Baca juga: DPRD-Pemkab Bogor sepakat tidak anggarkan bansos pandemi pada 2021
Baca juga: Bansos Jawa Barat tahap III terdistribusi 100 persen
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Tetap kita akan mencoba mencari dari sumber lain, entah itu dari bantuan provinsi atau bantuan pemerintah pusat," ungkap Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Jumat.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat sepakat tidak lagi menganggarkan bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di tahun anggaran 2021.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Romli menyebutkan, jika Pemkab Bogor ingin tetap melakukan pengadaan bansos di tahun 2021, bisa menggunakan pos biaya tak terduga (BTT) yang dianggarkan senilai Rp28 miliar. Tapi, pos anggaran tersebut juga diperlukan bagi pembiayaan kebencanaan yang bersifat darurat.
"BTT kita siapkan walaupun tidak sebesar anggaran yang sekarang (tahun 2020)," kata politisi PPP itu.
Seperti diketahui, tahun 2020 Pemkab Bogor memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi berupa beras melalui anggaran daerah senilai Rp188 miliar. Bantuan tersebut dibagikan kepada 200 ribu keluarga, masing-masing menerima 30 kilogram beras sebanyak tiga kali.
Anggaran tersebut berasal dari BTT tahun 2020 yang semula dianggarkan Rp20 miliar, kemudian dinaikkan menjadi Rp477 miliar ketika memasuki pandemi COVID-19. Khusus alokasi untuk penanganan COVID-19 senilai Rp384 miliar, sedangkan sisanya Rp92,95 miliar untuk penanganan pascabencana banjir dan longsor di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Sementara, Rp384 miliar dana penanganan COVID-19 dibagi menjadi tiga pos anggaran, yaitu untuk penanganan kesehatan senilai Rp191 miliar penanganan dampak ekonomi senilai Rp4 miliar dan anggaran penyediaan bantuan sosial Rp188,99 miliar.
Baca juga: DPRD-Pemkab Bogor sepakat tidak anggarkan bansos pandemi pada 2021
Baca juga: Bansos Jawa Barat tahap III terdistribusi 100 persen
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020