Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Asrorun Niam Sholeh mengatakan delegasi MUI akan menuju China untuk melakukan pengecekan kehalalan terhadap berbagai hal terkait vaksin COVID-19.
"Rencana komisi fatwa akan lakukan pemeriksaan ke pabrik (vaksin) di China," kata Niam saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan MUI berencana ke China pada 14 Oktober 2020 untuk melakukan audit kehalalan vaksin tersebut. Biofarma sebagai BUMN farmasi di Indonesia sudah mendaftarkan sertifikasi halal vaksin COVID-19 Sinovac, dari China.
Biofarma menjalin kemitraan dengan China untuk pengembangan vaksin Sinovac tersebut. Pemerintah juga mengembangkan berbagai vaksin buatan dalam negeri dan juga pengembangan bermitra dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum MUI nonaktif mengatakan vaksin COVID-19 memang sebaiknya halal. Sementara jika pada kenyataannya tidak halal maka bukan menjadi persoalan untuk digunakan menilik ada unsur darurat akibat infeksi virus corona jenis baru SARS-CoV-2.
Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan Ma'ruf menegaskan kehalalan vaksin bukan persoalan utama yang akan mempersulit pendistribusian vaksin COVID-19 dari China.
"Jadi ini tidak akan menghambat apapun. Itulah yang dijelaskan oleh wakil presiden, maka jangan ada anggapan proses untuk kehalalan vaksin itu akan menghambat, karena itu sama sekali tidak menghambat," kata dia.
"Wakil presiden menjelaskan vaksin itu kalau halal ya bagus, tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya tidak halal ya tidak masalah karena itu dalam kondisi darurat sehingga kemudian tidak masalah dipakai. Bisa dipakai juga kalaupun misalnya dia tidak halal, karena kondisinya darurat," kata Masduki.
Baca juga: MUI: Kehalalan vaksin COVID-19 tak bisa dideklarasikan mandiri
Baca juga: MUI sebut belum terima pengajuan uji kehalalan vaksin COVID-19
Baca juga: Jubir Wapres: MUI bakal dilibatkan dalam pemeriksaan vaksin di China
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Rencana komisi fatwa akan lakukan pemeriksaan ke pabrik (vaksin) di China," kata Niam saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan MUI berencana ke China pada 14 Oktober 2020 untuk melakukan audit kehalalan vaksin tersebut. Biofarma sebagai BUMN farmasi di Indonesia sudah mendaftarkan sertifikasi halal vaksin COVID-19 Sinovac, dari China.
Biofarma menjalin kemitraan dengan China untuk pengembangan vaksin Sinovac tersebut. Pemerintah juga mengembangkan berbagai vaksin buatan dalam negeri dan juga pengembangan bermitra dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum MUI nonaktif mengatakan vaksin COVID-19 memang sebaiknya halal. Sementara jika pada kenyataannya tidak halal maka bukan menjadi persoalan untuk digunakan menilik ada unsur darurat akibat infeksi virus corona jenis baru SARS-CoV-2.
Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan Ma'ruf menegaskan kehalalan vaksin bukan persoalan utama yang akan mempersulit pendistribusian vaksin COVID-19 dari China.
"Jadi ini tidak akan menghambat apapun. Itulah yang dijelaskan oleh wakil presiden, maka jangan ada anggapan proses untuk kehalalan vaksin itu akan menghambat, karena itu sama sekali tidak menghambat," kata dia.
"Wakil presiden menjelaskan vaksin itu kalau halal ya bagus, tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya tidak halal ya tidak masalah karena itu dalam kondisi darurat sehingga kemudian tidak masalah dipakai. Bisa dipakai juga kalaupun misalnya dia tidak halal, karena kondisinya darurat," kata Masduki.
Baca juga: MUI: Kehalalan vaksin COVID-19 tak bisa dideklarasikan mandiri
Baca juga: MUI sebut belum terima pengajuan uji kehalalan vaksin COVID-19
Baca juga: Jubir Wapres: MUI bakal dilibatkan dalam pemeriksaan vaksin di China
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020