Organisasi daerah tertua di Jawa Barat yakni Paguyuban Pasundan (berusia 107 tahun) mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar pada Desember 2020 karena terus meningkatnya angka kasus positif COVID-19 di tanah air, termasuk di Provinsi Jawa Barat (Jabar).
“Seharusnya dengan kondisi pandemik seperti ini KPU dan pemerintah bisa lebih bijak dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Tidak memaksakan untuk tetap diselenggarakan pemilu, ketika jumlah positif COVID-19 ini terus melonjak setiap harinya, karena tidak ada jaminan baik dari KPU dan pemerintah daerah," kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Paguyuban Pasundan Prof Dr HM Didi Turmudzi MSi, di Bandung, Rabu.
Prof Didi menuturkan PB Paguyuban Pasundan sudah berkonsultasi kebeberapa dokter ahli khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan (FK Unpas), yang mengatakan jika pelaksanaan pilkada justru akan meningkatkan resiko penularan COVID-19.
“Bayangkan jika pilkada dipaksakan pelaksanaannya, bagiamana orang dengan mudah tertular COVID-19. Sekarang saja sudah ada PSBB, sehari bisa tembus 4000 orang apalagi dalam pilkada yang biasanya ada kampanye dan lainnya, yang jelas- jelas mengundang warga berkumpul dan berkerumun,” ujarnya.
Pihaknya menuturkan dalam pelaskanaan, Pilkada Serentak akan membuat warga untuk berkumpul di TPS dan hal tersebut menjadi sangat rawan karena bisa menjadi titik baru virus corona.
"Jadi berkumpul atau bergerombol ini mengkhawatirkan jika tetap dipaksanakan untuk dilaksanakan,” kata Prof Didi
Oleh karena itu, ia berharap KPU akan kembali meninjau pelaksanaan pilkada agar ditunda hingga condisi pandemic membaik.
“Usulan penundaan pilkada ini akan sempaikan melalui surat terbuka kepada KPU Jabar dan pusat. Semoga mereka bisa lebih bijak. Karena nyawa manusia saat ini sedang dipertaruhkan, jangan sampai dianggap main-main khususnya di Jawa Barat umumnya warga Indonesia,” kata dia.
Baca juga: Ketum Paguyuban Pasundan dorong pengurusnya berkiprah di kancah nasional
Baca juga: Prof Didi Turmudzi kembali pimpin Paguyuban Pasundan 2020-2025
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
“Seharusnya dengan kondisi pandemik seperti ini KPU dan pemerintah bisa lebih bijak dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Tidak memaksakan untuk tetap diselenggarakan pemilu, ketika jumlah positif COVID-19 ini terus melonjak setiap harinya, karena tidak ada jaminan baik dari KPU dan pemerintah daerah," kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Paguyuban Pasundan Prof Dr HM Didi Turmudzi MSi, di Bandung, Rabu.
Prof Didi menuturkan PB Paguyuban Pasundan sudah berkonsultasi kebeberapa dokter ahli khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan (FK Unpas), yang mengatakan jika pelaksanaan pilkada justru akan meningkatkan resiko penularan COVID-19.
“Bayangkan jika pilkada dipaksakan pelaksanaannya, bagiamana orang dengan mudah tertular COVID-19. Sekarang saja sudah ada PSBB, sehari bisa tembus 4000 orang apalagi dalam pilkada yang biasanya ada kampanye dan lainnya, yang jelas- jelas mengundang warga berkumpul dan berkerumun,” ujarnya.
Pihaknya menuturkan dalam pelaskanaan, Pilkada Serentak akan membuat warga untuk berkumpul di TPS dan hal tersebut menjadi sangat rawan karena bisa menjadi titik baru virus corona.
"Jadi berkumpul atau bergerombol ini mengkhawatirkan jika tetap dipaksanakan untuk dilaksanakan,” kata Prof Didi
Oleh karena itu, ia berharap KPU akan kembali meninjau pelaksanaan pilkada agar ditunda hingga condisi pandemic membaik.
“Usulan penundaan pilkada ini akan sempaikan melalui surat terbuka kepada KPU Jabar dan pusat. Semoga mereka bisa lebih bijak. Karena nyawa manusia saat ini sedang dipertaruhkan, jangan sampai dianggap main-main khususnya di Jawa Barat umumnya warga Indonesia,” kata dia.
Baca juga: Ketum Paguyuban Pasundan dorong pengurusnya berkiprah di kancah nasional
Baca juga: Prof Didi Turmudzi kembali pimpin Paguyuban Pasundan 2020-2025
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020