Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan kesiapan mengevaluasi penentuan status zonasi kelurahan dan RW zona merah di daerah itu dengan meminta perangkat daerah terkait mengkaji kembali status zonasi penyebaran COVID-19.
"Kontak eratnya aman, kemudian kelurahan itu dinyatakan merah. Ini yang harus dievaluasi," katanya pada rapat koordinasi dengan aparat wilayah Pemerintah Kota Bogor di Taman Ekspresi, Sempur, Kota Bogor, Kamis.
Dia menjelaskan evaluasi penentuan status zonasi kelurahan dan RW zona merah itu, misalnya ada satu orang ber-KTP di suatu kelurahan di Kota Bogor, tetapi bekerja di Jakarta, dan setelah positif COVID-19 kemudian dirawat di rumah sakit di Jakarta.
Bima menegaskan perubahan definisi zona merah penting karena terkait dengan strategi dan konsep pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) yang diterapkan Pemerintah Kota Bogor.
"Kelurahan dinyatakan zona merah jika ada orang yang sedang menjalani isolasi di kelurahan tersebut, atau minimal ada tiga orang yang sedang menjalani isolasi mandiri," katanya.
Menurut Bima, sistem zonasi di tingkat kelurahan harus dievaluasi, dengan mengubah definisi kelurahan zona merah.
"Jangan sampai ada satu OTG (Orang Tanpa Gejala) diisolasi di luar kelurahan tapi kelurahan itu dinyatakan zona merah. Tidak seperti itu, karena akan menimbulkan efek yang berbeda," katanya.
Ia menegaskan penentuan zonasi merah akan lebih difokuskan ke skala mikro atau RW.
"Dinyatakan merah jika ada beberapa hal yang mendukung penetapan zona merah," katanya.
Jika satu kelurahan ada beberapa RW zona merah, kata dia, maka dinyatakan kelurahan tersebut sebagai zona merah.
"Di kelurahan yang masuk zona merah akan diterapkan kebijakan protokol kesehatan secara ketat," katanya.
Bima Arya juga menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bogor Rahmat Hidayat untuk segera merumuskan instruksi wali kota mengenai evaluasi kelurahan atau RW zona merah.
Suatu kelurahan dinyatakan zona merah jika minimal 50 persen RW di kelurahan tersebut merah, sedangkan untuk RW disebut zona merah jika minimal 50 persen RT di RW tersebut merah.
Baca juga: Positif COVID-19 Kota Bogor bertambah 23 orang jadi 964 kasus
Baca juga: Wali Kota Bogor pimpin operasi disiplin protokol kesehatan di sejumlah restoran
Baca juga: Pemkot Bogor mundurkan jam malam, kabupaten tetap pukul 19.00 WIB
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Kontak eratnya aman, kemudian kelurahan itu dinyatakan merah. Ini yang harus dievaluasi," katanya pada rapat koordinasi dengan aparat wilayah Pemerintah Kota Bogor di Taman Ekspresi, Sempur, Kota Bogor, Kamis.
Dia menjelaskan evaluasi penentuan status zonasi kelurahan dan RW zona merah itu, misalnya ada satu orang ber-KTP di suatu kelurahan di Kota Bogor, tetapi bekerja di Jakarta, dan setelah positif COVID-19 kemudian dirawat di rumah sakit di Jakarta.
Bima menegaskan perubahan definisi zona merah penting karena terkait dengan strategi dan konsep pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) yang diterapkan Pemerintah Kota Bogor.
"Kelurahan dinyatakan zona merah jika ada orang yang sedang menjalani isolasi di kelurahan tersebut, atau minimal ada tiga orang yang sedang menjalani isolasi mandiri," katanya.
Menurut Bima, sistem zonasi di tingkat kelurahan harus dievaluasi, dengan mengubah definisi kelurahan zona merah.
"Jangan sampai ada satu OTG (Orang Tanpa Gejala) diisolasi di luar kelurahan tapi kelurahan itu dinyatakan zona merah. Tidak seperti itu, karena akan menimbulkan efek yang berbeda," katanya.
Ia menegaskan penentuan zonasi merah akan lebih difokuskan ke skala mikro atau RW.
"Dinyatakan merah jika ada beberapa hal yang mendukung penetapan zona merah," katanya.
Jika satu kelurahan ada beberapa RW zona merah, kata dia, maka dinyatakan kelurahan tersebut sebagai zona merah.
"Di kelurahan yang masuk zona merah akan diterapkan kebijakan protokol kesehatan secara ketat," katanya.
Bima Arya juga menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bogor Rahmat Hidayat untuk segera merumuskan instruksi wali kota mengenai evaluasi kelurahan atau RW zona merah.
Suatu kelurahan dinyatakan zona merah jika minimal 50 persen RW di kelurahan tersebut merah, sedangkan untuk RW disebut zona merah jika minimal 50 persen RT di RW tersebut merah.
Baca juga: Positif COVID-19 Kota Bogor bertambah 23 orang jadi 964 kasus
Baca juga: Wali Kota Bogor pimpin operasi disiplin protokol kesehatan di sejumlah restoran
Baca juga: Pemkot Bogor mundurkan jam malam, kabupaten tetap pukul 19.00 WIB
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020