Garut, 20/12 (ANTARA) - Ketua Forum peserta seleksi CPNS Kabupaten Garut 2009, Soviyan Munawar ST dan Sekretarisnya Andrianto, SE mendesak dilakukan pengusutan berbagai indikasi kecurangan pada seleksi penerimaan CPNS di daerah tersebut.
Forum tersebut meminta agar bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD serta aparat penegak hukum, mengusut dan menindak tegas berbagai bentuk indikasi kecurangan dan praktek KKN dalam proses seleksi CPNS tersebut, katanya di Garut, Minggu.
Para peserta CPNS yang tidak puas mengharapkan, supaya seluruh proses penerimaan CPNS berlangsung transparan, jujur serta dapat dipertanggung jawabkan, katanya.
Sehingga tetap sampai kapan pun akan mendesak diumumkan nya keaslian berita acara hasil penilaian dari tim penilai provinsi Jawa Barat dan dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, untuk disamakan dengan pengumuman berdasarkan surat keputusan (SK) bupati setempat.
Selain itu, minta penjelasan tentang teknis dan prosedur penilaian terhadap berkas jawaban seluruh peserta seleksi CPNS, karena yang diumumkan pada 11 Desember lalu hanya nama-nama yang lulus, kata Soviyan Munawar.
Sehingga seluruhnya agar segera diumumkan berdasarkan peringkat perolehan nilai kelulusan, menyusul kuat nya kecurigaan seluruh proses pelaksanaan seleksi hanya sekedar formalitas, sebagaimana diungkapkan dr H. Helmi Budiman dari Fraksi PKS DPRD setempat.
Bahkan Ketua Komisi A membidangi pemerintahan, Nono Kusyono mengaku pula pihak nya tak diberi dokumen hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tim dari Unpad Bandung.
Wakil Ketua DPRD Garut H. Ruhiat Prawira menyatakan, dukungan atas kuat nya keinginan masyarakat menghendaki keterbukaan
Untuk itu sebaiknya sejak dari awal atau pada setiap proses penerimaan CPNS dilaksanakan secara terbuka, agar tak menimbulkan berbagai kecurigaan, katanya.
Koordinator Forum Studi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Garut, Ir Sutarman mempertanyakan pula mekanisme seleksi CPNS, karena dari 12515 peserta yang hadir mengikuti seleksi memperebutkan 410 kuota dari pelamar umum.
Kemungkinan terdapat hasil nilai sama, sehingga diperlukan keterbukaan mekanisme nya, tegas Sutarman yang juga Kepala Bagian Ekonomi Setda setempat.
Selain itu, agar secepat nya mengumumkan keaslian hasil seleksi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, agar masyarakat bisa membandingkan nya dengan pengumuman penerimaan CPNS yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, Jumat (11/12).
Diingatkan saatnya kini memperlihatkan kejujuran atau jangan selalu main "petak-umpet", kita telah sangat lelah dengan berbagai indikasi kebohongan dan korup, sebab akhir nya masyarakat yang menjadi korban, katanya.
Sutarman dengan nada geram menyatakan pula kesedihan nya, menyusul kini semakin merebak indikasi menjual belikan peluang menjadi CPNS mencapai Rp70 juta per orang, maka harus segera diklarifikasi tentang benar dan tidak nya sinyalemen itu, agar kalangan birokrat mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat.
Menurut dia, jika benar untuk menjadi CPNS di Pemkab Garut harus dengan cara menyuap, maka kapan bisa dimulai menerima calon pegawai yang benar-benar bersih untuk dijadikan birokrat profesional yang bermoral, karena jika sejak awal bermain kotor dipastikan di kemudian hari bisa menjadi pejabat yang korup.
Pengumuman SK Bupati Garut tentang hasil seleksi penerimaan CPNS melalui dua surat kabar terbitan lokal itu pun, tak tertera tanda tangan Bupati Aceng H.M Fikri, yang menurut sumber Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, tak sempat ditanda tangani karena Bupati sedang sibuk.***1***
John Doddy Hidayat
(U.PK-HT/B/M019/M019) 20-12-2009 18:42:01
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009
Forum tersebut meminta agar bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD serta aparat penegak hukum, mengusut dan menindak tegas berbagai bentuk indikasi kecurangan dan praktek KKN dalam proses seleksi CPNS tersebut, katanya di Garut, Minggu.
Para peserta CPNS yang tidak puas mengharapkan, supaya seluruh proses penerimaan CPNS berlangsung transparan, jujur serta dapat dipertanggung jawabkan, katanya.
Sehingga tetap sampai kapan pun akan mendesak diumumkan nya keaslian berita acara hasil penilaian dari tim penilai provinsi Jawa Barat dan dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, untuk disamakan dengan pengumuman berdasarkan surat keputusan (SK) bupati setempat.
Selain itu, minta penjelasan tentang teknis dan prosedur penilaian terhadap berkas jawaban seluruh peserta seleksi CPNS, karena yang diumumkan pada 11 Desember lalu hanya nama-nama yang lulus, kata Soviyan Munawar.
Sehingga seluruhnya agar segera diumumkan berdasarkan peringkat perolehan nilai kelulusan, menyusul kuat nya kecurigaan seluruh proses pelaksanaan seleksi hanya sekedar formalitas, sebagaimana diungkapkan dr H. Helmi Budiman dari Fraksi PKS DPRD setempat.
Bahkan Ketua Komisi A membidangi pemerintahan, Nono Kusyono mengaku pula pihak nya tak diberi dokumen hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tim dari Unpad Bandung.
Wakil Ketua DPRD Garut H. Ruhiat Prawira menyatakan, dukungan atas kuat nya keinginan masyarakat menghendaki keterbukaan
Untuk itu sebaiknya sejak dari awal atau pada setiap proses penerimaan CPNS dilaksanakan secara terbuka, agar tak menimbulkan berbagai kecurigaan, katanya.
Koordinator Forum Studi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Garut, Ir Sutarman mempertanyakan pula mekanisme seleksi CPNS, karena dari 12515 peserta yang hadir mengikuti seleksi memperebutkan 410 kuota dari pelamar umum.
Kemungkinan terdapat hasil nilai sama, sehingga diperlukan keterbukaan mekanisme nya, tegas Sutarman yang juga Kepala Bagian Ekonomi Setda setempat.
Selain itu, agar secepat nya mengumumkan keaslian hasil seleksi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, agar masyarakat bisa membandingkan nya dengan pengumuman penerimaan CPNS yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, Jumat (11/12).
Diingatkan saatnya kini memperlihatkan kejujuran atau jangan selalu main "petak-umpet", kita telah sangat lelah dengan berbagai indikasi kebohongan dan korup, sebab akhir nya masyarakat yang menjadi korban, katanya.
Sutarman dengan nada geram menyatakan pula kesedihan nya, menyusul kini semakin merebak indikasi menjual belikan peluang menjadi CPNS mencapai Rp70 juta per orang, maka harus segera diklarifikasi tentang benar dan tidak nya sinyalemen itu, agar kalangan birokrat mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat.
Menurut dia, jika benar untuk menjadi CPNS di Pemkab Garut harus dengan cara menyuap, maka kapan bisa dimulai menerima calon pegawai yang benar-benar bersih untuk dijadikan birokrat profesional yang bermoral, karena jika sejak awal bermain kotor dipastikan di kemudian hari bisa menjadi pejabat yang korup.
Pengumuman SK Bupati Garut tentang hasil seleksi penerimaan CPNS melalui dua surat kabar terbitan lokal itu pun, tak tertera tanda tangan Bupati Aceng H.M Fikri, yang menurut sumber Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, tak sempat ditanda tangani karena Bupati sedang sibuk.***1***
John Doddy Hidayat
(U.PK-HT/B/M019/M019) 20-12-2009 18:42:01
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009