Pemerintah Kota Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat mematangkan dan mengumumkan lanjutan penerapan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) di daerah itu untuk dua pekan ke depan.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Kota Bogor, Minggu petang, mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers ketika menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mengumumkan persiapan penerapan PSBB di DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan pemkot dan forkopimda akan melakukan rapat koordinasi pada Senin (14/9) untuk membicarakan langkah-langkah yang diambil sebagai lanjutan penerapan PSBMK Kota Bogor setelah 14 September 2020.
"Hasilnya segera diumumkan setelah usai rapat koordinasi," katanya.
Pemerintah Kota Bogor, kata dia, akan terus melanjutkan penerapan PSBMK periode dua pekan ke depan, tetapi modelnya akan dimatangkan pada rapat koordinasi antara pemkot dan forkopimda pada Senin (14/9).
Bima menilai penerapan PSBMK oleh Pemerintah Kota Bogor pada 29 Agustus hingga 14 September 2010, sudah merupakan langkah tepat, yakni pembatasan sosial di tingkat mikro dan berbasis komunitas, sehingga pengawasan juga lebih efektif.
"PSBMK diberlakukan di tingkat RW dengan menggiatkan petugas dan relawan di wilayah, yang sistemnya sudah dibangun," katanya.
Pada penerapan PSBMK, menurut dia, ada pengurangan aktivitas warga maupun sektor usaha, untuk menekan peningkatan kasus positif COVID-19, tetapi tidak menutup sama sekali sektor usaha.
Pada penerapan PSBMK, kata dia, waktu operasional sektor usaha dikurangi hanya sampai pukul 18.00 WIB, sedangkan aktivitas warga di luar rumah dikurangi sampai pukul 21.00 WIB, seperti diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020.
"Dengan pengurangan waktu operasional ini, tren kasus positif COVOD-19 mulai menurun dan perekonomian di Kota Bogor tetap menggeliat," katanya.
Baca juga: Kota Bogor antisipasi dampak PSBB DKI Jakarta
Baca juga: Pemkot Bogor berupaya cermat jaga keseimbangan ekonomi dan kesehatan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Kota Bogor, Minggu petang, mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers ketika menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mengumumkan persiapan penerapan PSBB di DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan pemkot dan forkopimda akan melakukan rapat koordinasi pada Senin (14/9) untuk membicarakan langkah-langkah yang diambil sebagai lanjutan penerapan PSBMK Kota Bogor setelah 14 September 2020.
"Hasilnya segera diumumkan setelah usai rapat koordinasi," katanya.
Pemerintah Kota Bogor, kata dia, akan terus melanjutkan penerapan PSBMK periode dua pekan ke depan, tetapi modelnya akan dimatangkan pada rapat koordinasi antara pemkot dan forkopimda pada Senin (14/9).
Bima menilai penerapan PSBMK oleh Pemerintah Kota Bogor pada 29 Agustus hingga 14 September 2010, sudah merupakan langkah tepat, yakni pembatasan sosial di tingkat mikro dan berbasis komunitas, sehingga pengawasan juga lebih efektif.
"PSBMK diberlakukan di tingkat RW dengan menggiatkan petugas dan relawan di wilayah, yang sistemnya sudah dibangun," katanya.
Pada penerapan PSBMK, menurut dia, ada pengurangan aktivitas warga maupun sektor usaha, untuk menekan peningkatan kasus positif COVID-19, tetapi tidak menutup sama sekali sektor usaha.
Pada penerapan PSBMK, kata dia, waktu operasional sektor usaha dikurangi hanya sampai pukul 18.00 WIB, sedangkan aktivitas warga di luar rumah dikurangi sampai pukul 21.00 WIB, seperti diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020.
"Dengan pengurangan waktu operasional ini, tren kasus positif COVOD-19 mulai menurun dan perekonomian di Kota Bogor tetap menggeliat," katanya.
Baca juga: Kota Bogor antisipasi dampak PSBB DKI Jakarta
Baca juga: Pemkot Bogor berupaya cermat jaga keseimbangan ekonomi dan kesehatan
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020