Tasikmalaya, 9/12 (ANTARA) - Anak yang mengalami putus sekolah dan tidak menikmati jaminan pendidikan gratis di karena belum terdata dengan benar dari program bantuan operasional sekolah (BOS), kata Ketua Komisi VIII DPR RI.
"Kalau ada anak yang tidak sekolah, itu disebabkan karena belum terdata," kata wakil ketua komisi VIII DPR RI, Hj Yeyeh Yusroh saat menghadiri penerimaan kunjungan kerja ke Tasikmalaya di pendopo Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa malam.
Menurutnya pemerintah yang mencanangkan program BOS agar semua lapisan masyarakat khususnya anak dari keluarga kurang mampu agar dapat menikmati pendidikan yang layak.
Ia menilai program BOS selama ini mampu menanggulangi seluruh masyarakat Indonesia yang putus sekolah agar bisa belajar menikmati pendidikan minimal sembilan tahun.
"Jadi kalau ada ada usia SD sekarang tidak bersekolah berarti data yang tidak benar," katanya dihadapan pejabat pemerintah kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
Ia menerangkan seluruh anak bangsa usia wajib belajar sembilan tahun perlu mendapatkan dana bantuan pendidikan dari pemerintah setiap perkepalanya.
Ia menjelaskan pendidikan di bawah departemen pendidikan maupun departemen agama semua mendapatkan bantuan pendidikan yang sudah diakomodasikan oleh pemerintah untuk SD maupun madrasah.
"BOS itu dihitung per kepala jadi semua anak mendapatkan wajar sembilan tahun," katanya.***3***
Sementara itu ia berharap komisi VIII yang salah satunya membidangi masalah pendidikan bisa berjalan sesuai sasaran.
Dijelaskannya kunjungan kerja ke wilayah kota dan kabupaten Tasikmalaya merupakan peninjauan dalam penyelenggaran pendidikan wajib belajar sembilan tahun ditingkat pemerintah daerah.
"Kunjungan ini untuk meninjau penyelenggaraan pendidikan untuk mendapatkan data-data faktual," katanya. ***1***
Feri Purnama
(U.PK-FPM/C/Y003/Y003) 09-12-2009 19:58:10
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009
"Kalau ada anak yang tidak sekolah, itu disebabkan karena belum terdata," kata wakil ketua komisi VIII DPR RI, Hj Yeyeh Yusroh saat menghadiri penerimaan kunjungan kerja ke Tasikmalaya di pendopo Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa malam.
Menurutnya pemerintah yang mencanangkan program BOS agar semua lapisan masyarakat khususnya anak dari keluarga kurang mampu agar dapat menikmati pendidikan yang layak.
Ia menilai program BOS selama ini mampu menanggulangi seluruh masyarakat Indonesia yang putus sekolah agar bisa belajar menikmati pendidikan minimal sembilan tahun.
"Jadi kalau ada ada usia SD sekarang tidak bersekolah berarti data yang tidak benar," katanya dihadapan pejabat pemerintah kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
Ia menerangkan seluruh anak bangsa usia wajib belajar sembilan tahun perlu mendapatkan dana bantuan pendidikan dari pemerintah setiap perkepalanya.
Ia menjelaskan pendidikan di bawah departemen pendidikan maupun departemen agama semua mendapatkan bantuan pendidikan yang sudah diakomodasikan oleh pemerintah untuk SD maupun madrasah.
"BOS itu dihitung per kepala jadi semua anak mendapatkan wajar sembilan tahun," katanya.***3***
Sementara itu ia berharap komisi VIII yang salah satunya membidangi masalah pendidikan bisa berjalan sesuai sasaran.
Dijelaskannya kunjungan kerja ke wilayah kota dan kabupaten Tasikmalaya merupakan peninjauan dalam penyelenggaran pendidikan wajib belajar sembilan tahun ditingkat pemerintah daerah.
"Kunjungan ini untuk meninjau penyelenggaraan pendidikan untuk mendapatkan data-data faktual," katanya. ***1***
Feri Purnama
(U.PK-FPM/C/Y003/Y003) 09-12-2009 19:58:10
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009