Himpunan Perumahan Rakyat menyebutkan, usaha penjualan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mulai menggeliat meski saat ini kondisinya masih pandemi COVID-19.
"Sejak bulan Juni masyarakat mulai kembali mengajukan kredit rumah, akad juga sudah mulai dilakukan," kata Ketua Himpunan Perumahan Rakyat (Himperra) Kabupaten Garut, Widi Nugraha di Garut, Selasa.
Ia menuturkan, usaha perumahan terutama rumah subsidi sudah mulai banyak diajukan masyarakat ke perbankan, bahkan ada yang proses akad dengan persentase peningkatan sekitar 30 persen dibanding awal pandemi turun drastis hingga 60 persen.
Menurut dia, turunnya usaha perumahan itu karena persoalan ekonomi masyarakat, selain itu pihak perbankan enggan mengambil risiko dalam kondisi pandemi COVID-19.
"Dari perbankan juga sudah menyambut baik, percepatan (permohonan kredit) khususnya untuk MBR tak dipersulit," kata Widi.
Ia menambahkan, penutupan perumahan bagi masyarakat masih tinggi, bahkan tidak seimbang dengan ketersediaan lahan yang bisa dijadikan pemukiman di Garut.
Pelaku usaha perumahan, kata dia, berusaha mencari lahan pemukiman yang lebih jauh untuk mendapatkan harga yang murah.
"Untuk MBR harus cari tempat yang lebih jauh biar harga tanah lebih murah," katanya.
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, membenarkan, ketersediaan tanah di Garut masih cukup sempit dari 310 ribu hektare lahan, sekitar 82 persen merupakan lahan konservasi.
"Hanya ada 18 persen untuk perumahan, jadi tidak terlalu banyak," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut anggarkan Rp7,5 miliar untuk pembuatan masker anak-anak sekolah
Baca juga: Bupati Garut sayangkan warga masih abai protokol kesehatan COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Sejak bulan Juni masyarakat mulai kembali mengajukan kredit rumah, akad juga sudah mulai dilakukan," kata Ketua Himpunan Perumahan Rakyat (Himperra) Kabupaten Garut, Widi Nugraha di Garut, Selasa.
Ia menuturkan, usaha perumahan terutama rumah subsidi sudah mulai banyak diajukan masyarakat ke perbankan, bahkan ada yang proses akad dengan persentase peningkatan sekitar 30 persen dibanding awal pandemi turun drastis hingga 60 persen.
Menurut dia, turunnya usaha perumahan itu karena persoalan ekonomi masyarakat, selain itu pihak perbankan enggan mengambil risiko dalam kondisi pandemi COVID-19.
"Dari perbankan juga sudah menyambut baik, percepatan (permohonan kredit) khususnya untuk MBR tak dipersulit," kata Widi.
Ia menambahkan, penutupan perumahan bagi masyarakat masih tinggi, bahkan tidak seimbang dengan ketersediaan lahan yang bisa dijadikan pemukiman di Garut.
Pelaku usaha perumahan, kata dia, berusaha mencari lahan pemukiman yang lebih jauh untuk mendapatkan harga yang murah.
"Untuk MBR harus cari tempat yang lebih jauh biar harga tanah lebih murah," katanya.
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, membenarkan, ketersediaan tanah di Garut masih cukup sempit dari 310 ribu hektare lahan, sekitar 82 persen merupakan lahan konservasi.
"Hanya ada 18 persen untuk perumahan, jadi tidak terlalu banyak," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut anggarkan Rp7,5 miliar untuk pembuatan masker anak-anak sekolah
Baca juga: Bupati Garut sayangkan warga masih abai protokol kesehatan COVID-19
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020