Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta adanya kebijakan yang saling bersinergi antara hulu dan hilir terhadap produk lokal sehingga pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat tetap eksis dan tumbuh pada situasi pandemi COVID-19.
"Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang terintegrasi di hulu dan hilir sehingga produk dari UMKM dapat terserap dengan baik di pasar," kata Atang Trisnanto, di Kota Bogor, Kamis.
Menurut Atang Trisnanto, Pemerintah Kota Bogor hendaknya tidak hanya memprioritaskan kebijakan di hulu yakni produksi tapi juga menggalakkan kebijakan di hilir yakni pemasaran produk UMKM lokal, sehingga UMKM tetap eksis dan dapat berkembang.
"Ada bantuan, dukungan dan stimulus, dari pemerintah maupun swasta terhadap UMKM yang membuat UMKM dapat terus eksis," katanya.
Selain itu, Magister Ilmu Ekonomi dari IPB ini menambahkan pemberdayaan UMKM tersebut juga memerlukan adanya dukungan bantuan modal maupun pemasaran produk.
"Persoalan yang banyak dihadapi pelaku UKM adalah persoalan modal, kesulitan menjangkau perbankan, serta kesulitan menembus pasar. Banyak UMKM yang sulit bersaing dengan produk pabrikan," katanya.
Menurut dia, Pemerintah Kota Bogor, DPRD Kota Bogor, maupun instansi lainnya di Kota Bogor, dapat membantu pelaku UMKM sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, menggunakan produk UMKM untuk kebutuhan makan dan minum di kantor, maupun pemeliharaan taman, dan bangunan.
Saat ini, DPRD Kota Bogor sudah menggunakan jasa penyediaan makan dan minum yang berasal dari UMKM. Pemeliharaan taman dan gedung DPRD juga telah menggunakan jasa pelaku usaha lokal.
"Pemanfaatan jasa UMKM ini meskipun mungkin belum memiliki dampak besar, paling tidak ini wujudkan keberpihakan terhadap UMKM," katanya.
Baca juga: Pemkot Depok dorong tiap kecamatan miliki UMKM center
Baca juga: Pertamina-Pemkab Garut kerja sama bantu UMKM di tengah COVID-19
Baca juga: 201.880 wajib pajak manfaatkan insentif PPh UMKM
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang terintegrasi di hulu dan hilir sehingga produk dari UMKM dapat terserap dengan baik di pasar," kata Atang Trisnanto, di Kota Bogor, Kamis.
Menurut Atang Trisnanto, Pemerintah Kota Bogor hendaknya tidak hanya memprioritaskan kebijakan di hulu yakni produksi tapi juga menggalakkan kebijakan di hilir yakni pemasaran produk UMKM lokal, sehingga UMKM tetap eksis dan dapat berkembang.
"Ada bantuan, dukungan dan stimulus, dari pemerintah maupun swasta terhadap UMKM yang membuat UMKM dapat terus eksis," katanya.
Selain itu, Magister Ilmu Ekonomi dari IPB ini menambahkan pemberdayaan UMKM tersebut juga memerlukan adanya dukungan bantuan modal maupun pemasaran produk.
"Persoalan yang banyak dihadapi pelaku UKM adalah persoalan modal, kesulitan menjangkau perbankan, serta kesulitan menembus pasar. Banyak UMKM yang sulit bersaing dengan produk pabrikan," katanya.
Menurut dia, Pemerintah Kota Bogor, DPRD Kota Bogor, maupun instansi lainnya di Kota Bogor, dapat membantu pelaku UMKM sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, menggunakan produk UMKM untuk kebutuhan makan dan minum di kantor, maupun pemeliharaan taman, dan bangunan.
Saat ini, DPRD Kota Bogor sudah menggunakan jasa penyediaan makan dan minum yang berasal dari UMKM. Pemeliharaan taman dan gedung DPRD juga telah menggunakan jasa pelaku usaha lokal.
"Pemanfaatan jasa UMKM ini meskipun mungkin belum memiliki dampak besar, paling tidak ini wujudkan keberpihakan terhadap UMKM," katanya.
Baca juga: Pemkot Depok dorong tiap kecamatan miliki UMKM center
Baca juga: Pertamina-Pemkab Garut kerja sama bantu UMKM di tengah COVID-19
Baca juga: 201.880 wajib pajak manfaatkan insentif PPh UMKM
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020