Sebanyak 37.119 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat terkena dampak pandemi COVID-19 sehingga produksi menurun dan bahkan sebagian terpaksa berhenti beroperasi.
"Berdasarkan survei bulan April atau satu bulan setelah kasus positif pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden RI pada 2 Maret 2020, 97 persen UMKM menurun produksinya dan 40 persen di antaranya berhenti beroperasi. Hanya tiga persen yang meningkat," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji, Rabu.
Kusmana mengatakan, krisis akibat wabah COVID-19 saat ini berbeda dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998. "Kalau tahun 1998 UMKM tangguh hadapi krisis, sekarang sangat terdampak," kata dia.
Dia mengatakan produksi UMKM menurun drastis karena pemasaran yang terbatas akibat kebijakan karantina wilayah ditambah daya beli masyarakat yang terus menurun. “Cash flow UMKM jadi rendah,” kata Kusmana.
Menurut dia, Pemprov Jabar melalui instrumen perbankan mendukung stimulus ekonomi dari Pemerintah Pusat bagi UMKM. Stimulus pemerintah pusat yang sudah berjalan terbagi menjadi dua yakni kredit usaha rakyat (KUR) dan non KUR.
Pada KUR, pemerintah menanggung beban suku bunga dan menunda angsuran tiga bulan pertama.
“Tiga bulan berikutnya suku bunga tetap ditanggung pemerintah dan angsuran pokok ditunda enam bulan berikutnya,” ujar Kusmana.
Sementara itu non KUR atau komersial, pemerintah membebaskan pembayaran suku bunga di awal dan angsuran pokok hingga 50 persen.
“Tapi tiga bulan berikutnya suku bunga dan angsuran normal dimulai. Kami mendukung lewat berbagai lembaga perbankan seperti Bank BJB,” katanya.
Kusmana berharap dengan berbagai stimulus baik dari Pemda Provinsi Jabar maupun Pemerintah Pusat, UMKM di Jabar dapat segera bangkit dan kembali berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi regional.
Menurutnya UMKM Jabar punya modal besar untuk bangkit, pertama jumlah penduduk yang besar hampir 50 juta jiwa dan itu merupakan pangsa pasar yang besar dan kedua, gerakan cinta produk dalam negeri saat ini semakin terasa di masyarakat.
“Pandemi ini produk impor berkurang, inilah kesempatan bagi produk dalam negeri,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad mengingatkan UMKM yang sudah mulai buka diminta tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk keselamatan para pekerja dan lingkungan sekitar.
“Kegiatan ekonomi sudah berjalan, tapi protokol kesehatan di tempat kerja UMKM harus dijalankan,” katanya.
Baca juga: BNI salurkan Rp5 triliun dana pemerintah untuk kredit UMKM
Baca juga: UMKM jadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi
Baca juga: Pemprov Jawa Barat upayakan serap jutaan masker produksi UMKM
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Berdasarkan survei bulan April atau satu bulan setelah kasus positif pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden RI pada 2 Maret 2020, 97 persen UMKM menurun produksinya dan 40 persen di antaranya berhenti beroperasi. Hanya tiga persen yang meningkat," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji, Rabu.
Kusmana mengatakan, krisis akibat wabah COVID-19 saat ini berbeda dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998. "Kalau tahun 1998 UMKM tangguh hadapi krisis, sekarang sangat terdampak," kata dia.
Dia mengatakan produksi UMKM menurun drastis karena pemasaran yang terbatas akibat kebijakan karantina wilayah ditambah daya beli masyarakat yang terus menurun. “Cash flow UMKM jadi rendah,” kata Kusmana.
Menurut dia, Pemprov Jabar melalui instrumen perbankan mendukung stimulus ekonomi dari Pemerintah Pusat bagi UMKM. Stimulus pemerintah pusat yang sudah berjalan terbagi menjadi dua yakni kredit usaha rakyat (KUR) dan non KUR.
Pada KUR, pemerintah menanggung beban suku bunga dan menunda angsuran tiga bulan pertama.
“Tiga bulan berikutnya suku bunga tetap ditanggung pemerintah dan angsuran pokok ditunda enam bulan berikutnya,” ujar Kusmana.
Sementara itu non KUR atau komersial, pemerintah membebaskan pembayaran suku bunga di awal dan angsuran pokok hingga 50 persen.
“Tapi tiga bulan berikutnya suku bunga dan angsuran normal dimulai. Kami mendukung lewat berbagai lembaga perbankan seperti Bank BJB,” katanya.
Kusmana berharap dengan berbagai stimulus baik dari Pemda Provinsi Jabar maupun Pemerintah Pusat, UMKM di Jabar dapat segera bangkit dan kembali berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi regional.
Menurutnya UMKM Jabar punya modal besar untuk bangkit, pertama jumlah penduduk yang besar hampir 50 juta jiwa dan itu merupakan pangsa pasar yang besar dan kedua, gerakan cinta produk dalam negeri saat ini semakin terasa di masyarakat.
“Pandemi ini produk impor berkurang, inilah kesempatan bagi produk dalam negeri,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad mengingatkan UMKM yang sudah mulai buka diminta tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk keselamatan para pekerja dan lingkungan sekitar.
“Kegiatan ekonomi sudah berjalan, tapi protokol kesehatan di tempat kerja UMKM harus dijalankan,” katanya.
Baca juga: BNI salurkan Rp5 triliun dana pemerintah untuk kredit UMKM
Baca juga: UMKM jadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi
Baca juga: Pemprov Jawa Barat upayakan serap jutaan masker produksi UMKM
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020