Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa penerapan era normal baru bukan semata dilakukan dengan pendekatan ekonomi, tetapi tetap mendahulukan pendekatan kesehatan.
"Tujuan negara itu membangun kesejahteraan. Kesejahteraan itu indikatornya dalam pembangunan manusia kan ada tiga," katanya, di Jakarta, Sabtu.
Indikator pertama, katanya, adalah kesehatan yang baik. Kedua, ekonominya baik, kemudian ketiga adalah pendidikan yang baik.
Hal tersebut disampaikannya saat seminar virtual Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang dihadiri oleh para rektor PTKIN dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tema "Isu-isu Nasional di Rra COVID-19".
Baca juga: KPAI minta pemerintah tunda kebijakan normal baru di pesantren
Oleh sebab itu, kata dia, berbicara era normal baru tidak bicara soal pendekatan ekonomi semata, tetapi yang didahulukan adalah bagaimana protokol kesehatan menurut standar WHO terlaksana.
"Jadi, misalnya di sekolah Bapak, itu akan diatur. Nanti harus pakai masker, yang menyediakan masker siapa, tempat cuci tangan ada di sudut mana saja? Itu akan diatur semua. Kemudian jarak, tempat duduk kuliah dan sebagainya, nanti pasti akan diatur semua. Sehingga kita tidak pertimbangan ekonomi semata-mata," kata Mahfud, mencontohkan.
Mengenai perangkat hukum untuk penerapan kehidupan normal baru, kata dia, baru saja keluar sekitar seminggu lalu Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar protokol di berbagai sektor.
"Pertama, dulu Peraturan Menteri Kesehatan tentang PSBB. Yang baru saja keluar seminggu yang lalu itu Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar protokol di berbagai sektor. Kalau di industri ini standar kesehatan, kalau di kantor pemerintah begini, kalau di mal begini, kalau di warung ini, kalau di pabrik ini. Sudah dibuat semua standarnya," katanya.
Baca juga: Bursah Zarnubi minta pemerintah belajar dari kegagalan Korsel terapkan normal baru
Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, pemerintah saat ini juga sudah mampu mengukur tingkat penularan virus corona di setiap daerah menggunakan pendekatan keilmuan, yakni Ro dan Rt.
Ro merupakan indeks rata-rata orang yang akan ditularkan oleh satu orang yang terinfeksi virus, dengan perkiraan WHO Ro global saat ini antara 1,4 sampai 2,5.
Baca juga: Lima tips penting hadapi zaman normal baru
Sementara Rt merupakan indeks awal penularan virus corona sebelum pemerintah melakukan berbagai langkah intervensi untuk menekan penyebaran.
"Kita sudah bisa mengukur semua. Satu orang menulari dua, tiga, itu sudah bisa diukur 'scientific'-nya. Itu ada istilah Rt ada istilah Ro. Kita setiap minggu akan meng-update. Sudah kita ukur semua," katanya.
Seminar virtual tersebut diikuti jajaran rektor, antara lain Rektor UIN Banten, UIN Palembang, UIN Bandung, UIN Banjarmasin, UIN Lampung, IAIN Surakarta, UIN Makassar, IAIN Papua, UIN Padangsidempuan, dan IAIN Jember.
Baca juga: Psikolog sebut masyarakat terbagi tiga tipe saat sambut normal baru
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Tujuan negara itu membangun kesejahteraan. Kesejahteraan itu indikatornya dalam pembangunan manusia kan ada tiga," katanya, di Jakarta, Sabtu.
Indikator pertama, katanya, adalah kesehatan yang baik. Kedua, ekonominya baik, kemudian ketiga adalah pendidikan yang baik.
Hal tersebut disampaikannya saat seminar virtual Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang dihadiri oleh para rektor PTKIN dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tema "Isu-isu Nasional di Rra COVID-19".
Baca juga: KPAI minta pemerintah tunda kebijakan normal baru di pesantren
Oleh sebab itu, kata dia, berbicara era normal baru tidak bicara soal pendekatan ekonomi semata, tetapi yang didahulukan adalah bagaimana protokol kesehatan menurut standar WHO terlaksana.
"Jadi, misalnya di sekolah Bapak, itu akan diatur. Nanti harus pakai masker, yang menyediakan masker siapa, tempat cuci tangan ada di sudut mana saja? Itu akan diatur semua. Kemudian jarak, tempat duduk kuliah dan sebagainya, nanti pasti akan diatur semua. Sehingga kita tidak pertimbangan ekonomi semata-mata," kata Mahfud, mencontohkan.
Mengenai perangkat hukum untuk penerapan kehidupan normal baru, kata dia, baru saja keluar sekitar seminggu lalu Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar protokol di berbagai sektor.
"Pertama, dulu Peraturan Menteri Kesehatan tentang PSBB. Yang baru saja keluar seminggu yang lalu itu Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar protokol di berbagai sektor. Kalau di industri ini standar kesehatan, kalau di kantor pemerintah begini, kalau di mal begini, kalau di warung ini, kalau di pabrik ini. Sudah dibuat semua standarnya," katanya.
Baca juga: Bursah Zarnubi minta pemerintah belajar dari kegagalan Korsel terapkan normal baru
Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, pemerintah saat ini juga sudah mampu mengukur tingkat penularan virus corona di setiap daerah menggunakan pendekatan keilmuan, yakni Ro dan Rt.
Ro merupakan indeks rata-rata orang yang akan ditularkan oleh satu orang yang terinfeksi virus, dengan perkiraan WHO Ro global saat ini antara 1,4 sampai 2,5.
Baca juga: Lima tips penting hadapi zaman normal baru
Sementara Rt merupakan indeks awal penularan virus corona sebelum pemerintah melakukan berbagai langkah intervensi untuk menekan penyebaran.
"Kita sudah bisa mengukur semua. Satu orang menulari dua, tiga, itu sudah bisa diukur 'scientific'-nya. Itu ada istilah Rt ada istilah Ro. Kita setiap minggu akan meng-update. Sudah kita ukur semua," katanya.
Seminar virtual tersebut diikuti jajaran rektor, antara lain Rektor UIN Banten, UIN Palembang, UIN Bandung, UIN Banjarmasin, UIN Lampung, IAIN Surakarta, UIN Makassar, IAIN Papua, UIN Padangsidempuan, dan IAIN Jember.
Baca juga: Psikolog sebut masyarakat terbagi tiga tipe saat sambut normal baru
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020