Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat (Jabar) Asep Wahyuwijaya mengungkapkan bahwa APBD Jabar ikut terdampak pandemi COVID-19, saat menanggapi ribut-ribut permintaan tambahan bantuan provinsi (banprov) dari Kabupaten Bogor.
"Jadi maksudnya sejak dini kita harus saling bisa memahami juga situasinya, sehingga ekspektasinya bisa lebih dirasionalisasikan dengan kondisi eksisting anggaran ke depannya juga. Saya tentu berharap, permohonannya bisa direalisasikan maksimal," ujar pria yang akrab disapa AW itu, di Bandung, Jumat.
Baca juga: DPRD-Pemprov Jabar teken kesepakatan Rancangan APBD 2020, nilainya Rp46 triliun lebih
Menurutnya, pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak dan retribusi dari masyarakat itu akan ikut melambat ketika perekonomian masyarakatnya terhambat.
"Dampak COVID-19 ini kan cukup besar konsekuensinya ke masalah kehidupan ekonomi kita. Jadi, bukan hanya warga saja yang terdampak, tapi ujung-ujungnya ya ke pemerintah juga," ujar anggota Komisi V DPRD Jabar itu pula.
AW mengatakan, permintaan bantuan provinsi dari pemerintah daerah memang merupakan hal lazim, hanya saja kondisi APBD Jabar tahun 2021 yang ia prediksi akan mengalami kontraksi itu berpotensi mempengaruhi besaran bantuan keuangan yang akan diberikan.
Baca juga: Bawaslu Jabar ingatkan petahana tak pakai APBD untuk modal politik
"Permohonannya berapa, lalu diberikannya berapa, tentu Pemprov Jabar yang akan membuat pertimbangan dan memutuskannya, karena pemprov kan tidak semata-mata memandang Kabupaten Bogor saja," ujar AW.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bogor mengusulkan kepada Pemkab Bogor agar mengajukan tambahan bantuan provinsi pada tahun 2021, setelah pada tahun 2020 meningkat hingga dua kali lipat menjadi Rp255 miliar dari tahun 2019 yang hanya senilai Rp122 miliar.
Baca juga: APBD Jabar alokasikan Rp23 miliar untuk pelebaran Jalan Cikarang-Cibarusah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Jadi maksudnya sejak dini kita harus saling bisa memahami juga situasinya, sehingga ekspektasinya bisa lebih dirasionalisasikan dengan kondisi eksisting anggaran ke depannya juga. Saya tentu berharap, permohonannya bisa direalisasikan maksimal," ujar pria yang akrab disapa AW itu, di Bandung, Jumat.
Baca juga: DPRD-Pemprov Jabar teken kesepakatan Rancangan APBD 2020, nilainya Rp46 triliun lebih
Menurutnya, pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak dan retribusi dari masyarakat itu akan ikut melambat ketika perekonomian masyarakatnya terhambat.
"Dampak COVID-19 ini kan cukup besar konsekuensinya ke masalah kehidupan ekonomi kita. Jadi, bukan hanya warga saja yang terdampak, tapi ujung-ujungnya ya ke pemerintah juga," ujar anggota Komisi V DPRD Jabar itu pula.
AW mengatakan, permintaan bantuan provinsi dari pemerintah daerah memang merupakan hal lazim, hanya saja kondisi APBD Jabar tahun 2021 yang ia prediksi akan mengalami kontraksi itu berpotensi mempengaruhi besaran bantuan keuangan yang akan diberikan.
Baca juga: Bawaslu Jabar ingatkan petahana tak pakai APBD untuk modal politik
"Permohonannya berapa, lalu diberikannya berapa, tentu Pemprov Jabar yang akan membuat pertimbangan dan memutuskannya, karena pemprov kan tidak semata-mata memandang Kabupaten Bogor saja," ujar AW.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bogor mengusulkan kepada Pemkab Bogor agar mengajukan tambahan bantuan provinsi pada tahun 2021, setelah pada tahun 2020 meningkat hingga dua kali lipat menjadi Rp255 miliar dari tahun 2019 yang hanya senilai Rp122 miliar.
Baca juga: APBD Jabar alokasikan Rp23 miliar untuk pelebaran Jalan Cikarang-Cibarusah
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020