Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memutuskan untuk mengajukan menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti halnya di DKI Jakarta dan daerah penyangga ibu kota lainnya dengan mengajukannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan.
Keputusan tersebut ditetapkan usai menggelar rapat terbatas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Command Center Gedung Diskomimfosantik Kabupaten Bekasi, Kompleks Perkantoran Bupati Bekasi di Cikarang Pusat, Rabu.
"Ya kami sudah bahas dalam rapat koordinasi hari ini dan kami putuskan akan menerapkan PSBB," kata Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.
Dia mengatakan kebijakan ini diputuskan menyusul penerapan status PSBB yang akan diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Jumat (10/4) mendatang.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat resmi ajukan PSBB Bogor, Depok dan Bekasi
"Tentu saja kita sebagai daerah penopang juga akan melakukan hal yang sama. Kita telah berkirim surat ke pusat melalui provinsi. Hari ini telah kita kirimkan suratnya," kata dia.
Eka menjelaskan status PSBB di Kabupaten Bekasi tidak akan menutup akses antar wilayah dan daerah melainkan hanya lebih memperketat aktivitas masyarakat serta kerumunan masyarakat.
"Kami tidak akan menutup akses jalan warga, hanya diperketat saja seperti DKI Jakarta," ucapnya.
Sebelumnya, kata dia, di Kabupaten Bekasi juga sudah menerapkan belajar di rumah bagi anak sekolah, pegawai yang bekerja juga dirumahkan dengan sistem piket hanya saja saat PSBB mulai diberlakukan akan ada sanksi bagi para pelanggar.
Baca juga: Gubernur Jabar dan dua gubernur lainnya usulkan penerapan PSBB
"Bila ada masyarakat yang tidak mengindahkan maka akan ada tindakan sanksi tegas dari pihak kepolisian," katanya.
Sementara untuk dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat, pemerintah daerah akan memberikan bantuan langsung kepada warga yang terdampak.
"Jadi PSBB ini masyarakat akan kita berikan bantuan mulai dari pedagang dan online atau ojek pangkalan mendapatkan bantuan dari pemerintah," ungkapnya.
Eka mengatakan Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang juga diajukan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan PSBB.
"Semalam sudah ada rapat dengan Pak Gubernur. Sudah disetujui dan tadi surat pengajuannya juga sudah kita kirimkan ke Jawa Barat," katanya.
Baca juga: Polda Jabar siapkan penerapan PSBB di Bogor dan sekitarnya
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Keputusan tersebut ditetapkan usai menggelar rapat terbatas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Command Center Gedung Diskomimfosantik Kabupaten Bekasi, Kompleks Perkantoran Bupati Bekasi di Cikarang Pusat, Rabu.
"Ya kami sudah bahas dalam rapat koordinasi hari ini dan kami putuskan akan menerapkan PSBB," kata Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.
Dia mengatakan kebijakan ini diputuskan menyusul penerapan status PSBB yang akan diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Jumat (10/4) mendatang.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat resmi ajukan PSBB Bogor, Depok dan Bekasi
"Tentu saja kita sebagai daerah penopang juga akan melakukan hal yang sama. Kita telah berkirim surat ke pusat melalui provinsi. Hari ini telah kita kirimkan suratnya," kata dia.
Eka menjelaskan status PSBB di Kabupaten Bekasi tidak akan menutup akses antar wilayah dan daerah melainkan hanya lebih memperketat aktivitas masyarakat serta kerumunan masyarakat.
"Kami tidak akan menutup akses jalan warga, hanya diperketat saja seperti DKI Jakarta," ucapnya.
Sebelumnya, kata dia, di Kabupaten Bekasi juga sudah menerapkan belajar di rumah bagi anak sekolah, pegawai yang bekerja juga dirumahkan dengan sistem piket hanya saja saat PSBB mulai diberlakukan akan ada sanksi bagi para pelanggar.
Baca juga: Gubernur Jabar dan dua gubernur lainnya usulkan penerapan PSBB
"Bila ada masyarakat yang tidak mengindahkan maka akan ada tindakan sanksi tegas dari pihak kepolisian," katanya.
Sementara untuk dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat, pemerintah daerah akan memberikan bantuan langsung kepada warga yang terdampak.
"Jadi PSBB ini masyarakat akan kita berikan bantuan mulai dari pedagang dan online atau ojek pangkalan mendapatkan bantuan dari pemerintah," ungkapnya.
Eka mengatakan Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang juga diajukan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan PSBB.
"Semalam sudah ada rapat dengan Pak Gubernur. Sudah disetujui dan tadi surat pengajuannya juga sudah kita kirimkan ke Jawa Barat," katanya.
Baca juga: Polda Jabar siapkan penerapan PSBB di Bogor dan sekitarnya
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020