Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menginginkan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat dunia usaha menerapkan konsep jarak sosial (social distancing) yang dinilai ampuh mengatasi penyebaran wabah virus corona.
"Sebagaimana sekolah yang diliburkan selama 14 hari, seyogyanya pemerintah juga perlu meminta dunia usaha untuk merumahkan karyawannya atau menginstruksikan pegawai untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk tugas-tugas khusus yang mengharuskan mereka berada di luar seperti sopir angkutan, pedagang bahan pokok, dan lain-lain," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Penanggulangan COVID-19, DPR dukung penerapan isolasi terbatas
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, mereka yang memiliki tugas khusus berada di luar juga harus mendapatkan pemberlakuan standar penjagaan dan disiplin yang ketat.
Selain itu, ujar dia, memang hal tersebut pasti akan dapat berdampak ekonomi secara sosial, akan tetapi keselamatan rakyat yang harus lebih diutamakan.
Untuk saat ini, ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian apa yang harus dilakukan serta bukan hanya retorika dan seremoni.
Baca juga: Gubernur Jawa Barat instruksikan bupati/wali kota kurangi kegiatan massa
Anis berpendapat bahwa imbauan untuk bekerja dan belajar di rumah masing-masing dinilai tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya instruksi langsung, terutama kepada para pelaku dunia usaha.
Dalam rangka menjaga perekonomian nasional dapat tetap berjalan dan tumbuh, lanjutnya, pemerintah perlu fokus menguatkan daya beli masyarakat karena konsumsi dalam negeri adalah kekuatan agar ekonomi tetap stabil.
Sebelumnya, pengusaha Sandiaga Uno menyatakan, pemerintah perlu mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian antara lain dengan membantu mendorong kemudahan berusaha bagi kalangan pelaku UMKM di berbagai daerah.
"UMKM itu tahan terhadap krisis atau turbulensi ekonomi. Maka, pemerintah harus menjaga kemudahan berusaha para pelakunya," katanya.
Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, UMKM adalah bentuk usaha yang akan menolong ekonomi Indonesia jika terjadi turbulensi seperti saat ini.
Baca juga: Legislator minta Pemkab Sukabumi buat kebijakan untuk pabrik terkait COVID-19
Sandiaga mengemukakan pula, pemerintah harus mengutamakan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
"Selain kesehatan, ekonomi masyarakat juga harus dijaga dengan memberikan kepastian lapangan pekerjaan agar konsumsi tetap terjaga. Jadi, pemerintah terlebih dahulu mementingkan kepentingan masyarakat," papar Sandi.
Ia mengingatkan, dampak COVID-19 bakal membuat ekonomi global melambat, kenaikan harga minyak dan turbulensi di pasar keuangan dunia. Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan realistis dalam mengatasinya.
Baca juga: MUI serukan jika COVID-19 tak terkendali jangan Shalat Jumat di wilayah terkait
Dia juga menegaskan pemerintah perlu memenuhi pasokan kebutuhan masyarakat sehari-hari sebagai langkah antisipasi kedua, mulai dari kuantitas hingga distribusinya ke masyarakat.
Baca juga: Mendagri minta pemda kurangi kegiatan seremonial
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Sebagaimana sekolah yang diliburkan selama 14 hari, seyogyanya pemerintah juga perlu meminta dunia usaha untuk merumahkan karyawannya atau menginstruksikan pegawai untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk tugas-tugas khusus yang mengharuskan mereka berada di luar seperti sopir angkutan, pedagang bahan pokok, dan lain-lain," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Penanggulangan COVID-19, DPR dukung penerapan isolasi terbatas
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, mereka yang memiliki tugas khusus berada di luar juga harus mendapatkan pemberlakuan standar penjagaan dan disiplin yang ketat.
Selain itu, ujar dia, memang hal tersebut pasti akan dapat berdampak ekonomi secara sosial, akan tetapi keselamatan rakyat yang harus lebih diutamakan.
Untuk saat ini, ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian apa yang harus dilakukan serta bukan hanya retorika dan seremoni.
Baca juga: Gubernur Jawa Barat instruksikan bupati/wali kota kurangi kegiatan massa
Anis berpendapat bahwa imbauan untuk bekerja dan belajar di rumah masing-masing dinilai tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya instruksi langsung, terutama kepada para pelaku dunia usaha.
Dalam rangka menjaga perekonomian nasional dapat tetap berjalan dan tumbuh, lanjutnya, pemerintah perlu fokus menguatkan daya beli masyarakat karena konsumsi dalam negeri adalah kekuatan agar ekonomi tetap stabil.
Sebelumnya, pengusaha Sandiaga Uno menyatakan, pemerintah perlu mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian antara lain dengan membantu mendorong kemudahan berusaha bagi kalangan pelaku UMKM di berbagai daerah.
"UMKM itu tahan terhadap krisis atau turbulensi ekonomi. Maka, pemerintah harus menjaga kemudahan berusaha para pelakunya," katanya.
Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, UMKM adalah bentuk usaha yang akan menolong ekonomi Indonesia jika terjadi turbulensi seperti saat ini.
Baca juga: Legislator minta Pemkab Sukabumi buat kebijakan untuk pabrik terkait COVID-19
Sandiaga mengemukakan pula, pemerintah harus mengutamakan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
"Selain kesehatan, ekonomi masyarakat juga harus dijaga dengan memberikan kepastian lapangan pekerjaan agar konsumsi tetap terjaga. Jadi, pemerintah terlebih dahulu mementingkan kepentingan masyarakat," papar Sandi.
Ia mengingatkan, dampak COVID-19 bakal membuat ekonomi global melambat, kenaikan harga minyak dan turbulensi di pasar keuangan dunia. Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan realistis dalam mengatasinya.
Baca juga: MUI serukan jika COVID-19 tak terkendali jangan Shalat Jumat di wilayah terkait
Dia juga menegaskan pemerintah perlu memenuhi pasokan kebutuhan masyarakat sehari-hari sebagai langkah antisipasi kedua, mulai dari kuantitas hingga distribusinya ke masyarakat.
Baca juga: Mendagri minta pemda kurangi kegiatan seremonial
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020