Hasil survei yang dilakukan oleh Y-Publica menyebutkan elektabilitas PDI Perjuangan diprediksi masih unggul dalam Pemilihan Legislatif 2024.
"Jika pemilu digelar saat-saat sekarang, elektabilitas PDIP mencapai 30,3 persen, jauh di atas perolehan partai-partai politik yang lain," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Tingginya elektabilitas PDIP itu, katanya, tidak bisa dilepaskan dari posisi sebagai partai berkuasa pemenang Pemilu 2019 lalu.
PDI Perjuangan juga menjadi magnet bagi berbagai kekuatan politik untuk dapat masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, kata Rudi.
Posisi berikutnya diduduki oleh Gerindra dengan elektabilitas 15,2 persen dan Golkar 10,3 persen.
Menurut Rudi, rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo dan Prabowo berdampak pada semakin mantapnya posisi Gerindra sebagai "runner-up". Posisi Golkar makin tergerus, tidak berhasil mengembalikan kejayaannya seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Berturut-turut pada posisi papan tengah adalah PKS (6,4 persen), PKB (5,6 persen), Demokrat (3,5 persen), dan PPP (3,3 persen).
"NasDem yang sebelumnya naik perolehan suaranya pada Pemilu 2019 turun jauh hanya tersisa 2,9 persen, bisa jadi mengingat ketegangan antara Nasdem dengan kubu Jokowi dan PDIP," ujarnya.
Demikian pula dengan PAN yang anjlok elektabilitasnya menjadi tinggal 1,4 persen. Menurut Rudi, posisi PAN yang saat ini berada di luar pemerintahan ditambah dengan gonjang-ganjing kepemimpinan usai ricuh dalam kongres berkontribusi negatif bagi elektabilitas parpol besutan Amien Rais tersebut.
Sebaliknya dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menikmati kenaikan elektabilitas menjadi 2,7 persen.
"Meskipun PSI kecil dan saat ini tidak memiliki wakil di Senayan, tetapi keberhasilan PSI merebut sejumlah kursi di tingkat DPRD, khususnya DKI Jakarta berdampak signifikan dan memberi peluang PSI untuk lolos melewati ambang batas parlemen," lanjut Rudi.
Posisi PSI yang kuat mendukung Jokowi dan kritik keras yang dilancarkan anggota legislatif PSI terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan mendongkrak elektabilitas PSI.
Menurut Rudi, jika PSI tetap konsisten, tidak tertutup kemungkinan PSI menjadi besar. Dengan memperhitungkan margin of error survei, PSI masih bisa menembus electoral threshold, bahkan kalaupun dinaikkan 1 persen.
Partai-partai politik lain masih harus berjuang untuk dapat lolos threshold. Berturut-turut elektabilitas Hanura sebesar 0,9 persen, Perindo 0,7 persen, Berkarya 0,4 persen, Garuda 0,2 persen, PBB 0,1 persen, dan PKPI 0,1 persen. Sisanya tidak tahu/tidak menjawab 16,2 persen.
"Jika tidak ada peningkatan performa, mereka dikhawatirkan tidak akan bertahan dalam peta politik," tegas Rudi.
Y-Publica melakukan survei nasional yang dilakukan pada 11-20 Februari 2020, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) di setiap dapil dengan margin of error ±2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: PDIP menargetkan kemenangan 60 persen pilkada serentak 2020
Baca juga: Sekjen PDIP: Calon kepala daerah wajib sekolah partai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Jika pemilu digelar saat-saat sekarang, elektabilitas PDIP mencapai 30,3 persen, jauh di atas perolehan partai-partai politik yang lain," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Tingginya elektabilitas PDIP itu, katanya, tidak bisa dilepaskan dari posisi sebagai partai berkuasa pemenang Pemilu 2019 lalu.
PDI Perjuangan juga menjadi magnet bagi berbagai kekuatan politik untuk dapat masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, kata Rudi.
Posisi berikutnya diduduki oleh Gerindra dengan elektabilitas 15,2 persen dan Golkar 10,3 persen.
Menurut Rudi, rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo dan Prabowo berdampak pada semakin mantapnya posisi Gerindra sebagai "runner-up". Posisi Golkar makin tergerus, tidak berhasil mengembalikan kejayaannya seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Berturut-turut pada posisi papan tengah adalah PKS (6,4 persen), PKB (5,6 persen), Demokrat (3,5 persen), dan PPP (3,3 persen).
"NasDem yang sebelumnya naik perolehan suaranya pada Pemilu 2019 turun jauh hanya tersisa 2,9 persen, bisa jadi mengingat ketegangan antara Nasdem dengan kubu Jokowi dan PDIP," ujarnya.
Demikian pula dengan PAN yang anjlok elektabilitasnya menjadi tinggal 1,4 persen. Menurut Rudi, posisi PAN yang saat ini berada di luar pemerintahan ditambah dengan gonjang-ganjing kepemimpinan usai ricuh dalam kongres berkontribusi negatif bagi elektabilitas parpol besutan Amien Rais tersebut.
Sebaliknya dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menikmati kenaikan elektabilitas menjadi 2,7 persen.
"Meskipun PSI kecil dan saat ini tidak memiliki wakil di Senayan, tetapi keberhasilan PSI merebut sejumlah kursi di tingkat DPRD, khususnya DKI Jakarta berdampak signifikan dan memberi peluang PSI untuk lolos melewati ambang batas parlemen," lanjut Rudi.
Posisi PSI yang kuat mendukung Jokowi dan kritik keras yang dilancarkan anggota legislatif PSI terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan mendongkrak elektabilitas PSI.
Menurut Rudi, jika PSI tetap konsisten, tidak tertutup kemungkinan PSI menjadi besar. Dengan memperhitungkan margin of error survei, PSI masih bisa menembus electoral threshold, bahkan kalaupun dinaikkan 1 persen.
Partai-partai politik lain masih harus berjuang untuk dapat lolos threshold. Berturut-turut elektabilitas Hanura sebesar 0,9 persen, Perindo 0,7 persen, Berkarya 0,4 persen, Garuda 0,2 persen, PBB 0,1 persen, dan PKPI 0,1 persen. Sisanya tidak tahu/tidak menjawab 16,2 persen.
"Jika tidak ada peningkatan performa, mereka dikhawatirkan tidak akan bertahan dalam peta politik," tegas Rudi.
Y-Publica melakukan survei nasional yang dilakukan pada 11-20 Februari 2020, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) di setiap dapil dengan margin of error ±2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: PDIP menargetkan kemenangan 60 persen pilkada serentak 2020
Baca juga: Sekjen PDIP: Calon kepala daerah wajib sekolah partai
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020