Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menyebutkan posisi Amien Rais di struktur kepengurusan PAN periode 2020-2025 akan bergantung dari keputusan Zulkifli Hasan selaku ketua umum.
"Saya belum tahu, Dewan Kehormatan ini prerogatif dari ketua umum," katanya usai diskusi "Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin", di Jakarta, Minggu.
Pada kepengurusan DPP PAN periode sebelumnya, Amien Rais menjabat Ketua Dewan Kehormatan, tetapi Bima tidak bisa memastikannya pada kepengurusan baru ini.
Wali Kota Bogor itu menjelaskan posisi Dewan Kehormatan memang tidak dipilih di dalam kongres, melainkan ditunjuk atau dipilih oleh ketua umum.
"Bang Hatta (Hatta Radjasa) dipilih di kongres sebagai Ketua MPP (Majelis Pertimbangan Partai). Kalau Dewan Kehormatan tidak di kongres, Dewan Kehormatan ditunjuk atau dipilih oleh ketua umum," katanya.
Akan tetapi, Wakil Ketua Umum PAN periode lalu itu memastikan struktur Dewan Kehormatan terdapat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAN.
"Di AD/ART ada Dewan Kehormatan itu. Tetapi, kita kembalikan ke Pak Zul, apakah Pak Zul akan menunjuk orang pengganti Pak Amien atau bagaimana, kita belum tahu juga," katanya.
Bima mengakui bahwa secara prinsip PAN saat ini harus menghimpun semua kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan target sebagai tiga besar partai pemenang Pemilihan Umum 2024.
"Itu prinsipnya, jangan ada yang ditinggalkanlah karena kita targetnya tiga besar nih, enggak main-main. Tapi, apakah Pak Amien masih di dalam atau tidak, ini sudah pembicaraan tingkat dewa," katanya.
PAN telah melaksanakan Kongres V di Kendari, Sulawesi Tenggara, 10-12 Februari 2020, dan telah menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum periode 2020-2025.
Pada kongres tersebut, sebagaimana diketahui Amien Rais tidak mendukung Zulkifli Hasan sebagai petahana dalam pemilihan ketua umum, tetapi memberikan dukungan kepada calon lain, yakni Mulfachri Harahap.
Baca juga: Tutup Kongres PAN, Zulhas meminta maaf pada Amien Rais
Baca juga: Politisi PAN bantah isu pemerintah intervensi di pemilihan Ketum
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Saya belum tahu, Dewan Kehormatan ini prerogatif dari ketua umum," katanya usai diskusi "Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin", di Jakarta, Minggu.
Pada kepengurusan DPP PAN periode sebelumnya, Amien Rais menjabat Ketua Dewan Kehormatan, tetapi Bima tidak bisa memastikannya pada kepengurusan baru ini.
Wali Kota Bogor itu menjelaskan posisi Dewan Kehormatan memang tidak dipilih di dalam kongres, melainkan ditunjuk atau dipilih oleh ketua umum.
"Bang Hatta (Hatta Radjasa) dipilih di kongres sebagai Ketua MPP (Majelis Pertimbangan Partai). Kalau Dewan Kehormatan tidak di kongres, Dewan Kehormatan ditunjuk atau dipilih oleh ketua umum," katanya.
Akan tetapi, Wakil Ketua Umum PAN periode lalu itu memastikan struktur Dewan Kehormatan terdapat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAN.
"Di AD/ART ada Dewan Kehormatan itu. Tetapi, kita kembalikan ke Pak Zul, apakah Pak Zul akan menunjuk orang pengganti Pak Amien atau bagaimana, kita belum tahu juga," katanya.
Bima mengakui bahwa secara prinsip PAN saat ini harus menghimpun semua kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan target sebagai tiga besar partai pemenang Pemilihan Umum 2024.
"Itu prinsipnya, jangan ada yang ditinggalkanlah karena kita targetnya tiga besar nih, enggak main-main. Tapi, apakah Pak Amien masih di dalam atau tidak, ini sudah pembicaraan tingkat dewa," katanya.
PAN telah melaksanakan Kongres V di Kendari, Sulawesi Tenggara, 10-12 Februari 2020, dan telah menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum periode 2020-2025.
Pada kongres tersebut, sebagaimana diketahui Amien Rais tidak mendukung Zulkifli Hasan sebagai petahana dalam pemilihan ketua umum, tetapi memberikan dukungan kepada calon lain, yakni Mulfachri Harahap.
Baca juga: Tutup Kongres PAN, Zulhas meminta maaf pada Amien Rais
Baca juga: Politisi PAN bantah isu pemerintah intervensi di pemilihan Ketum
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020