Menteri Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan pusat wajib mau dipindah tugas ke ibu kota baru nantinya.
"Silahkan mundur kalau tidak mau, tidak mau itu ya tidak bisa, itu prinsipnya," ujar Tjahjo Kumolo usai menjadi pembicara best practices kepemerintahan yang baik dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Kalsel, di Hotel Area Barito, Banjarmasin, Jumat.
Terkecuali, papar dia, yang bersangkutan misalnya sudah masuk pensiun atau sudah sakit-sakitan, tentunya ada pertimbangan untuk hal tersebut.
"Kalau tidak seperti itu, ya tidak bisa, sebab ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja," tuturnya.
Sebab, kata dia, negara sudah memberikan pendidikan kepadanya dengan biaya yang tidak sedikit, hingga keahliannya atau kemampuannya harus dicurahkannya demi negara.
"Tidak bisa mau enak-enak saja di Jakarta," ujarnya.
Sebagaimana arahan Presiden, ujar dia, pemindahan ibu kota negara yang baru nanti di wilayah Kalimantan Timur dilakukan sekaligus, termasuk ASN.
"Tapi kan ini masih lama, sekitar tahun 2024 nanti, tapi kita juga sudah bersiap," ujarnya.
Sekarang pihaknya menginventarisir ASN pusat yang pada 2023 dan 2024 berapa yang akan pensiun.
"Karena ini harus diisi, mengisinya bisa dengan ASN baru atau dari outsourcing atau dari pegawai daerah," ujarnya.
Karena sudah dipikirkan matang untuk pemindahan ibu kota baru yang serba smart dan moderen itu dibutuhkan SDM yang mempuni.
"Karena ini kota baru ini akan berkelas dunia, yang bisa juga menyerap investasi," katanya.
Baca juga: Pemkot ajak Hipmi Kota Bogor cari solusi sikapi pemindahan ibu kota negara
Baca juga: Menteri PPN: Jakarta akan tetap daerah khusus walau bukan ibu kota negara
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Silahkan mundur kalau tidak mau, tidak mau itu ya tidak bisa, itu prinsipnya," ujar Tjahjo Kumolo usai menjadi pembicara best practices kepemerintahan yang baik dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Kalsel, di Hotel Area Barito, Banjarmasin, Jumat.
Terkecuali, papar dia, yang bersangkutan misalnya sudah masuk pensiun atau sudah sakit-sakitan, tentunya ada pertimbangan untuk hal tersebut.
"Kalau tidak seperti itu, ya tidak bisa, sebab ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja," tuturnya.
Sebab, kata dia, negara sudah memberikan pendidikan kepadanya dengan biaya yang tidak sedikit, hingga keahliannya atau kemampuannya harus dicurahkannya demi negara.
"Tidak bisa mau enak-enak saja di Jakarta," ujarnya.
Sebagaimana arahan Presiden, ujar dia, pemindahan ibu kota negara yang baru nanti di wilayah Kalimantan Timur dilakukan sekaligus, termasuk ASN.
"Tapi kan ini masih lama, sekitar tahun 2024 nanti, tapi kita juga sudah bersiap," ujarnya.
Sekarang pihaknya menginventarisir ASN pusat yang pada 2023 dan 2024 berapa yang akan pensiun.
"Karena ini harus diisi, mengisinya bisa dengan ASN baru atau dari outsourcing atau dari pegawai daerah," ujarnya.
Karena sudah dipikirkan matang untuk pemindahan ibu kota baru yang serba smart dan moderen itu dibutuhkan SDM yang mempuni.
"Karena ini kota baru ini akan berkelas dunia, yang bisa juga menyerap investasi," katanya.
Baca juga: Pemkot ajak Hipmi Kota Bogor cari solusi sikapi pemindahan ibu kota negara
Baca juga: Menteri PPN: Jakarta akan tetap daerah khusus walau bukan ibu kota negara
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020