Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan partainya tidak masalah apabila ambang batas parlemen (parlementary treshold) dinaikkan dari sebelumnya 4 persen.
"PKS setuju lima persen karena itu ada kenaikan yang gradual, kemarin itu 4 persen. Saya kira kalau kenaikan 4,5 persen atau 5 persen itu wajar kenaikannya," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia menilai kenaikan PT sebesar 5 persen itu tidak masalah karena kalau terlalu tinggi nanti ada masalah, yaitu suara rakyat akan sia-sia.
Jazuli mengatakan kalau besaran PT dinaikkan di atas 5 persen, maka harus dikaji lebih dalam karena ada kemungkinan suara rakyat akan terbuang.
"Tapi kalau di atas itu (5 persen), saya kira harus dikaji lebih dalam karena kalau lebih tinggi, suara rakyat yg terbuang tidak terwakili," ujarnya.
Selain itu menurut dia, terkait sistem pemilu, lebih baik digunakan sistem proporsional terbuka karena lebih mencerminkan demokrasi.
Dia mengatakan dengan sistem proporsional terbuka maka suara terbanyak yang menang, bukan berdasarkan urutan nomor urut.
"Kan Pemilu itu mencari suara rakyat, jangan nanti suara rakyat itu terpatahkan oleh kepentingan politik," katanya.
Baca juga: Ketua MPR setuju ide ambang batas parlemen ditingkatkan jadi 6-7 persen
Baca juga: Rakernas PDIP rekomendasikan ambang batas 5 persen DPR
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"PKS setuju lima persen karena itu ada kenaikan yang gradual, kemarin itu 4 persen. Saya kira kalau kenaikan 4,5 persen atau 5 persen itu wajar kenaikannya," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia menilai kenaikan PT sebesar 5 persen itu tidak masalah karena kalau terlalu tinggi nanti ada masalah, yaitu suara rakyat akan sia-sia.
Jazuli mengatakan kalau besaran PT dinaikkan di atas 5 persen, maka harus dikaji lebih dalam karena ada kemungkinan suara rakyat akan terbuang.
"Tapi kalau di atas itu (5 persen), saya kira harus dikaji lebih dalam karena kalau lebih tinggi, suara rakyat yg terbuang tidak terwakili," ujarnya.
Selain itu menurut dia, terkait sistem pemilu, lebih baik digunakan sistem proporsional terbuka karena lebih mencerminkan demokrasi.
Dia mengatakan dengan sistem proporsional terbuka maka suara terbanyak yang menang, bukan berdasarkan urutan nomor urut.
"Kan Pemilu itu mencari suara rakyat, jangan nanti suara rakyat itu terpatahkan oleh kepentingan politik," katanya.
Baca juga: Ketua MPR setuju ide ambang batas parlemen ditingkatkan jadi 6-7 persen
Baca juga: Rakernas PDIP rekomendasikan ambang batas 5 persen DPR
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020