Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok Jawa Barat membentuk tim cyber patrol atau patroli siber sebagai upaya menjaga netralitas aparatur sipil negara atau ASN di media sosial pada Pilkada 2020 yang akan digelar 23 September 2020.
"Tim cyber patrol terdiri dari tim divisi pengawasan dan kader pengawasan. Seluruh tim yang tergabung akan melakukan pemantauan melalui medsos baik instagram, facebook, twitter, maupun aplikasi lainnya," Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini di Depok, Rabu.
Luli menegaskan pihaknya akan melakukan pemantauan secara intensif oleh tim cyber patrol agar netralitas ASN tetap terjaga.
"ASN tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian melalui medsos kepada salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada. Selain itu juga tidak boleh mengampanyekan pasangan calon di medsos tersebut," katanya.
Jika mengkampanyekan dan mendukung pasangan calon Pilkada maka ASN akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
"Kepada semua ASN Kota Depok untuk terus menjaga netralitas. Mereka merupakan pelayan publik bagi masyarakat, sehingga tidak ada ruang untuk terlibat aktif dalam politik praktis," katanya.
Kota Depok akan menggelar Pilkada serentak 2020 pada 23 September. Nama-nama calon wali kota untuk periode 2021-2026 tersebut mulai bermunculan. Wali Kota Depok saat ini Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Pradi Supriatna dan Sekda Hardiono mulai terjun ke masyarakat melakukan sosialisasi pencalonan dirinya.
Nama-nama lain dari partai politik juga mulai bermunculan dari PKS ada kader internal Imam Budi Hartono (Anggota Provinsi Jawa Barat), Hendrik Tangke Alo (PDIP) dan lainnya.
Baca juga: Marak ular berkeliaran, Wali Kota Depok keluarkan surat edaran ini
Baca juga: Museum Rasulullah segera dibangun di Cimanggis Depok
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Tim cyber patrol terdiri dari tim divisi pengawasan dan kader pengawasan. Seluruh tim yang tergabung akan melakukan pemantauan melalui medsos baik instagram, facebook, twitter, maupun aplikasi lainnya," Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini di Depok, Rabu.
Luli menegaskan pihaknya akan melakukan pemantauan secara intensif oleh tim cyber patrol agar netralitas ASN tetap terjaga.
"ASN tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian melalui medsos kepada salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada. Selain itu juga tidak boleh mengampanyekan pasangan calon di medsos tersebut," katanya.
Jika mengkampanyekan dan mendukung pasangan calon Pilkada maka ASN akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
"Kepada semua ASN Kota Depok untuk terus menjaga netralitas. Mereka merupakan pelayan publik bagi masyarakat, sehingga tidak ada ruang untuk terlibat aktif dalam politik praktis," katanya.
Kota Depok akan menggelar Pilkada serentak 2020 pada 23 September. Nama-nama calon wali kota untuk periode 2021-2026 tersebut mulai bermunculan. Wali Kota Depok saat ini Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Pradi Supriatna dan Sekda Hardiono mulai terjun ke masyarakat melakukan sosialisasi pencalonan dirinya.
Nama-nama lain dari partai politik juga mulai bermunculan dari PKS ada kader internal Imam Budi Hartono (Anggota Provinsi Jawa Barat), Hendrik Tangke Alo (PDIP) dan lainnya.
Baca juga: Marak ular berkeliaran, Wali Kota Depok keluarkan surat edaran ini
Baca juga: Museum Rasulullah segera dibangun di Cimanggis Depok
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020