Presiden Joko Widodo memerintahkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di daerah.
"Saya minta BUMDes di 'scaling up', mulai disambungkan, diintegrasikan dengan 'supply chain' nasional," kata Presiden dalam rapat terbatas bertopik "Penyaluran Dana Desa Tahun 2020" di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.
Presiden menjelaskan dirinya mendapatkan data bahwa sebanyak 2.188 BUMDes tidak beroperasi. Sementara terdapat 1.670 BUMDes yang beroperasi namun belum optimal memberikan kontribusi perekonomian bagi desa.
Presiden berharap BUMDes dapat melalukan kemitraan dengan sektor swasta besar serta pemasaran produknya bisa tersambung dengan rantai pasok nasional.
"Mulai dibuka 'channel' distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke 'marketplace' baik 'marketplace' nasional maupun global," kata Jokowi.
Presiden mengatakan industrialisasi pedesaan harus dimulai sebagai penciptaan lapangan kerja besar-besaran di desa.
Dalam rapat itu Presiden meminta penggunaan anggaran dana desa dapat dimaksimalkan membangun sarana dan prasarana ke sektor-sektor produktif seperti pengolahan pasca panen, industri kecil UMKM di desa, budidaya perikanan, dan desa wisata.
Dalam 5 tahun, anggaran dana desa yang dialokasikan APBN sebesar Rp329 triliun.
Lalu pada 2020 jumlah dana desa yang akan digelontorkan meningkat Rp2 triliun dari tahun 2019 menjadi Rp72 triliun.
"Dengan jumlah yang semakin meningkat, saya ingatkan penyalurannya efektif dan memiliki dampak signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakan industri di pedesaan dan mengurangi angka kemiskinan di desa," demikian Jokowi.
Baca juga: Bekasi gelar seminar peningkatan kapasitas usaha ekonomi desa
Baca juga: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jabar bakal koneksikan UP2K dengan Bumdes
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Saya minta BUMDes di 'scaling up', mulai disambungkan, diintegrasikan dengan 'supply chain' nasional," kata Presiden dalam rapat terbatas bertopik "Penyaluran Dana Desa Tahun 2020" di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.
Presiden menjelaskan dirinya mendapatkan data bahwa sebanyak 2.188 BUMDes tidak beroperasi. Sementara terdapat 1.670 BUMDes yang beroperasi namun belum optimal memberikan kontribusi perekonomian bagi desa.
Presiden berharap BUMDes dapat melalukan kemitraan dengan sektor swasta besar serta pemasaran produknya bisa tersambung dengan rantai pasok nasional.
"Mulai dibuka 'channel' distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke 'marketplace' baik 'marketplace' nasional maupun global," kata Jokowi.
Presiden mengatakan industrialisasi pedesaan harus dimulai sebagai penciptaan lapangan kerja besar-besaran di desa.
Dalam rapat itu Presiden meminta penggunaan anggaran dana desa dapat dimaksimalkan membangun sarana dan prasarana ke sektor-sektor produktif seperti pengolahan pasca panen, industri kecil UMKM di desa, budidaya perikanan, dan desa wisata.
Dalam 5 tahun, anggaran dana desa yang dialokasikan APBN sebesar Rp329 triliun.
Lalu pada 2020 jumlah dana desa yang akan digelontorkan meningkat Rp2 triliun dari tahun 2019 menjadi Rp72 triliun.
"Dengan jumlah yang semakin meningkat, saya ingatkan penyalurannya efektif dan memiliki dampak signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakan industri di pedesaan dan mengurangi angka kemiskinan di desa," demikian Jokowi.
Baca juga: Bekasi gelar seminar peningkatan kapasitas usaha ekonomi desa
Baca juga: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jabar bakal koneksikan UP2K dengan Bumdes
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019