Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Dinas Kominfo sepakat untuk bekerja dengan parameter milenial yakni menggunakan media sosial dalam menyampaikan informasi pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Urusan Informasi dan Komunikasi Publik Tingkat Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu.
"Sepakat untuk bekerja dengan parameter milenial, dan membutuhkan kecakapan kita untuk bermedsos termasuk juga bagaimana kita selalu gencar untuk memberikan info-info kegiatan pemerintah yang sudah dilaksanakan selama ini," ujar Widodo.
Sebagai humas pemerintah yang profesional, lanjut Widodo, staf Kominfo diharap ikut aktif dalam media sosial untuk mengunggah hal-hal positif yang ada di tengah masyarakat.
"Sekarang ini yang namanya government PR di era milenial sepantasnyalah punya media sosial individunya, dan aktif bermedsos dan juga aktif menyampaikan pesan-pesan pembangunan, pesan-pesan keberhasilan kerja kita," kata Widodo.
Tidak hanya mengirim informasi, para Government PR (GPR) juga diharap dapat menyampaikan pesan, yang berarti bahwa informasi tersebut harus dikemas dengan inovasi dan kreasi agar dapat diterima dengan baik oleh publik.
Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo (kiri) saat melakukan penyematan pin Government PR kepada salah satu kepala dinas/perwakilan kabupaten/kota dalam Rapat Koordinasi Nasional Urusan Informasi dan Komunikasi Publik Tingkat Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (11/12/2019). (ANTARA/Arindra Meodia)
Dalam kesempatan tersebut Dirjen IKP juga secara simbolis melakukan penyematan pin kepada kabupaten/kota yang hadir. Hal tersebut, menurut Widodo dilakukan agar para Government PR memiliki semangat yang sama dan cara berpikir yang baru.
"Sesuai dengan visi misi presiden Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin, kita tidak hanya send tapi deliver, dan kita harus bisa menunjukkan kemampuan kita, kepekaan kita, untuk mengatasi komunikasi publik ke depan yang tentu tantangannya semakin berat," kata Widodo.
Ke depan, pada 2020, IKP berencana miliki program untuk memperbanyak saluran komunikasi agar masyarakat tidak kesulitan dalam mencari informasi tentang program pemerintah.
"Info pemerintah ini diharapkan bisa mudah diakses di mana pun, sehingga platform-platform yang ada diperbanyak, dan masyarakat akhirnya mulai aware terhadap kesadaran bermedsos lewat jaringan pemerintah," ujar Widodo.
