Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) menerima bantuan keuangan dari Pemprov Jabar Tahun 2020 dengan nilai tertinggi dibandingkan kota kabupaten lainya di Provinsi Jabar yakni sebesar Rp744 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Taufik Budi Budi Santoso melalui layanan pesan singkat kepada wartawan, Selasa memberikan penjelasan tentang pemberian bantuan keuangan tersebut.
Taufik mengatakan ada beberapa pertimbangan yang membuat Tasikmalaya mendapat porsi bantuan keuangan lebih besar dari daerah lain.
Pertimbangan yang pertama ialah terkait daerah dengan kawasan lindung tertinggi (65 persen), indeks pembangunan manusia terendah kedua di Jabar.
"Lalu daerah dengan rumah tangga miskin tertinggi di Jabar, urutan kelima daerah dengan luas terbesar di Jabar dan daerah dengan capaian PAD terendah di Jabar," kata Taufik.
Smentara itu Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh mengatakan, ada empat kriteria bagi kabupaten kota dalam penentuan jumlah bantuan keuangan yakni tingkat IPM, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keadaan infrastruktur.
Ketika ditanyakan tentang adanya kekhawatiran penyalagunaan anggaran tersebut seperti dugaan korupsi dana bansos yang terjadi Kabupaten Tasikmalaya beberapa waktu lalu, politisi Fraksi PKB DPRD Jabar ini mengatakan hal itu dilakukan oleh oknum tertentu.
"Kalau soal bansos yang bermasalah, itu kembali kepada penerima dan oknum pelaku yang tidak bertangung jawab," kata dia.
Disorot
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suparyogi menyoroti pemberian bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jabar tahun 2020.
Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah adanya disparitas pembagian bantuan keuangan yang sangat jauh.
Kabupaten Tasikmalaya, daerah asal Wagub Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendapatkan bantuan keuangan Rp744 miliar dan menjadikan sebagai wilayah dengan dengan bantuan keuangan tertinggi di Jabar.
Sementara itu, daerah penerima bantuan keuangan terendah ialah Kota Banjar yakni Rp58 miliar.
Yogi menuturkan bantuan keuangan untuk Kabupaten Tasikmalaya jauh lebih besar dibandingkan Kabupaten Pangandaran yang mendapat Rp596 miliar.
Dia menilai bantuan keuangan untuk Kabupaten Pangandaran cukup rasional jika mengingat tingginya atensi Pemprov Jabar dalam rencana pengembangan objek wisata.
"Dan hal ini menjadi mencurigakan. Kalau Pangandaran biasa saja dan lazim karena proyeknya banyak. Kalau Tasik sebesar itu, jelas jadi pertanyaan," kata Yogi saat dihubungi melalui telepon oleh wartawan.
Dia mengaku heran lantaran tak banyak program strategis di Kabupaten Tasikmalaya yang didengungkan dan gal tersebut menjadi riskan mengingat di Kabupaten Tasikmalaya baru saja dirundung perkara dugaan korupsi dana hibah dan bansos yang melibatkan pejabat daerah.
"Hubungannya ke sana Sekda (Kabupaten Tasikmalaya) sempat bermasalah, sempat menyangkut nama Pak Wagub ini harus hati-hati lagi," kata dia.
Apabila mengacu pada indeks pembangunan manusia atau tingkat kemiskinan, Yogi menilai masih banyak daerah di Jabar yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi.
Sedangkan apabila dikaitkan pada program batiniah, kara Yogi sangat sulit untuk diukur.
"Dan saya terkejut Kabupaten Tasikmalaya dapat proporsi besar, kalau program batin, religiusitas kan gak bisa diukur. Tasikmalata juga gak terlalu miskin-miskin amat, di Ciamis juga banyak," kata dia.
Dia berharap Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil memberi pengawasan lebih terhadap penggunaan dana bantuan keuangan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Taufik Budi Budi Santoso melalui layanan pesan singkat kepada wartawan, Selasa memberikan penjelasan tentang pemberian bantuan keuangan tersebut.
Taufik mengatakan ada beberapa pertimbangan yang membuat Tasikmalaya mendapat porsi bantuan keuangan lebih besar dari daerah lain.
Pertimbangan yang pertama ialah terkait daerah dengan kawasan lindung tertinggi (65 persen), indeks pembangunan manusia terendah kedua di Jabar.
"Lalu daerah dengan rumah tangga miskin tertinggi di Jabar, urutan kelima daerah dengan luas terbesar di Jabar dan daerah dengan capaian PAD terendah di Jabar," kata Taufik.
Smentara itu Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh mengatakan, ada empat kriteria bagi kabupaten kota dalam penentuan jumlah bantuan keuangan yakni tingkat IPM, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keadaan infrastruktur.
Ketika ditanyakan tentang adanya kekhawatiran penyalagunaan anggaran tersebut seperti dugaan korupsi dana bansos yang terjadi Kabupaten Tasikmalaya beberapa waktu lalu, politisi Fraksi PKB DPRD Jabar ini mengatakan hal itu dilakukan oleh oknum tertentu.
"Kalau soal bansos yang bermasalah, itu kembali kepada penerima dan oknum pelaku yang tidak bertangung jawab," kata dia.
Disorot
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suparyogi menyoroti pemberian bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jabar tahun 2020.
Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah adanya disparitas pembagian bantuan keuangan yang sangat jauh.
Kabupaten Tasikmalaya, daerah asal Wagub Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendapatkan bantuan keuangan Rp744 miliar dan menjadikan sebagai wilayah dengan dengan bantuan keuangan tertinggi di Jabar.
Sementara itu, daerah penerima bantuan keuangan terendah ialah Kota Banjar yakni Rp58 miliar.
Yogi menuturkan bantuan keuangan untuk Kabupaten Tasikmalaya jauh lebih besar dibandingkan Kabupaten Pangandaran yang mendapat Rp596 miliar.
Dia menilai bantuan keuangan untuk Kabupaten Pangandaran cukup rasional jika mengingat tingginya atensi Pemprov Jabar dalam rencana pengembangan objek wisata.
"Dan hal ini menjadi mencurigakan. Kalau Pangandaran biasa saja dan lazim karena proyeknya banyak. Kalau Tasik sebesar itu, jelas jadi pertanyaan," kata Yogi saat dihubungi melalui telepon oleh wartawan.
Dia mengaku heran lantaran tak banyak program strategis di Kabupaten Tasikmalaya yang didengungkan dan gal tersebut menjadi riskan mengingat di Kabupaten Tasikmalaya baru saja dirundung perkara dugaan korupsi dana hibah dan bansos yang melibatkan pejabat daerah.
"Hubungannya ke sana Sekda (Kabupaten Tasikmalaya) sempat bermasalah, sempat menyangkut nama Pak Wagub ini harus hati-hati lagi," kata dia.
Apabila mengacu pada indeks pembangunan manusia atau tingkat kemiskinan, Yogi menilai masih banyak daerah di Jabar yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi.
Sedangkan apabila dikaitkan pada program batiniah, kara Yogi sangat sulit untuk diukur.
"Dan saya terkejut Kabupaten Tasikmalaya dapat proporsi besar, kalau program batin, religiusitas kan gak bisa diukur. Tasikmalata juga gak terlalu miskin-miskin amat, di Ciamis juga banyak," kata dia.
Dia berharap Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil memberi pengawasan lebih terhadap penggunaan dana bantuan keuangan tersebut.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019