Sejumlah fraksi di DPRD Cianjur, Jawa Barat, mendorong Pemkab Cianjur, melakukan kajian ulang terkait penyertaan modal untuk badan usaha milik daerah (BUMD) karena defisit anggaran tahun 2020.
Ketua Fraksi PKS, Asep Riyatman pada wartawan Rabu, mengatakan dalam nota pengantar RAPBD 2020 tidak disebutkan secara rinci penyertaan modal diberikan pada BUMD mana saja.
"Padahal rincian tersebut penting agar dewan mengetahui dasar penyertaan modal. Kami tekankan penyertaan modal untuk apa saja dan untuk BUMD mana, kalau tidak menjadi prioritas bisa dicoret untuk menekan nilai defisit anggaran," katanya.
Fraksi PKS merupakan salah satu fraksi yang mempertanyakan defisit anggaran tersebut, pandangan fraksi yang disampaikan pada Sidang Paripurna itu, terkait penyertaan modal yang dilakukan sebesar Rp11,5 miliar.
"Nota pengantar Rancangan APBD 2020 Cianjur defisit, tapi ada penyertaan modal di dalamnya, sehingga kami mempertanyakan apakah memang menjadi prioritas untuk mempercepat pembangunan atau tidak," katanya.
PKS menilai prioritas anggaran untuk 2020 belum menunjukkan langkah konkrit dalam mendukung program peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan bidang pendidikan dan kesehatan.
Fraksi lainnya mempertanyakan terkait program prioritas pembangunan dan penyebab terjadinya defisit anggaran, terlebih dalam kondisi tersebut masih dicantumkan penyertaan modal untuk BUMD.
Ketua DPRD Cianjur, Ganjar Ramadhan, mengungkapkan penyertaan modal tersebut bisa dihapus karena banyaknya pandangan fraksi yang menilai defisit anggaran dapat diatasi dengan cara dihapusnya penyertaan tersebut.
"Pemkab belum terbuka dalam nota pengantar RAPBD 2020, sehingga banyak yang mempertanyakan komposisi anggaran dan program prioritas secara detil. Harapan kami ada keterbukaan dan pertanyaan masing-masing fraksi terjawab secara detil," katanya.
Sementara Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan penyertaan modal tersebut bersumber dari pengembalian Dirjen Cipta Karya ke Pemkab Cianjur, sehingga dapat dijadikan modal kembali.
"Jika penyertaan modal dihapuskan maka anggaran tahun depan dapat terselamatkan dari defisit. Nanti kita lihat dulu hasil kajian dari tim anggran, apakah ada solusi lain atau tidak," katanya.
Salah satu faktor penyebab defisitnya anggaran APBD Cianjur tahun 2020 karena membengkaknya biaya untuk Pilkada dan Pilkades serentak yang nyaris bersamaan tahun depan.
"Salah satu penyebab defisitnya anggaran untuk pemilih kepala daerah dan kades serentak. Sehingga tim anggaran Pemkab Cianjur, segera melakukan pembahasan terkait defisit anggaran tersebut," katanya.
Ia menambahkan, tim akan memastikan langkah yang akan dilakukan seperti meningkatkan PAD untuk menutup kekurangan atau menghapus sejumlah program yang bukan prioritas.
Baca juga: APBD Cianjur tahun 2020 terancam defisit Rp35 miliar
Baca juga: Pemkab Cianjur bahas ulang pembiayaan BPJS Kesehatan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Ketua Fraksi PKS, Asep Riyatman pada wartawan Rabu, mengatakan dalam nota pengantar RAPBD 2020 tidak disebutkan secara rinci penyertaan modal diberikan pada BUMD mana saja.
"Padahal rincian tersebut penting agar dewan mengetahui dasar penyertaan modal. Kami tekankan penyertaan modal untuk apa saja dan untuk BUMD mana, kalau tidak menjadi prioritas bisa dicoret untuk menekan nilai defisit anggaran," katanya.
Fraksi PKS merupakan salah satu fraksi yang mempertanyakan defisit anggaran tersebut, pandangan fraksi yang disampaikan pada Sidang Paripurna itu, terkait penyertaan modal yang dilakukan sebesar Rp11,5 miliar.
"Nota pengantar Rancangan APBD 2020 Cianjur defisit, tapi ada penyertaan modal di dalamnya, sehingga kami mempertanyakan apakah memang menjadi prioritas untuk mempercepat pembangunan atau tidak," katanya.
PKS menilai prioritas anggaran untuk 2020 belum menunjukkan langkah konkrit dalam mendukung program peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan bidang pendidikan dan kesehatan.
Fraksi lainnya mempertanyakan terkait program prioritas pembangunan dan penyebab terjadinya defisit anggaran, terlebih dalam kondisi tersebut masih dicantumkan penyertaan modal untuk BUMD.
Ketua DPRD Cianjur, Ganjar Ramadhan, mengungkapkan penyertaan modal tersebut bisa dihapus karena banyaknya pandangan fraksi yang menilai defisit anggaran dapat diatasi dengan cara dihapusnya penyertaan tersebut.
"Pemkab belum terbuka dalam nota pengantar RAPBD 2020, sehingga banyak yang mempertanyakan komposisi anggaran dan program prioritas secara detil. Harapan kami ada keterbukaan dan pertanyaan masing-masing fraksi terjawab secara detil," katanya.
Sementara Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan penyertaan modal tersebut bersumber dari pengembalian Dirjen Cipta Karya ke Pemkab Cianjur, sehingga dapat dijadikan modal kembali.
"Jika penyertaan modal dihapuskan maka anggaran tahun depan dapat terselamatkan dari defisit. Nanti kita lihat dulu hasil kajian dari tim anggran, apakah ada solusi lain atau tidak," katanya.
Salah satu faktor penyebab defisitnya anggaran APBD Cianjur tahun 2020 karena membengkaknya biaya untuk Pilkada dan Pilkades serentak yang nyaris bersamaan tahun depan.
"Salah satu penyebab defisitnya anggaran untuk pemilih kepala daerah dan kades serentak. Sehingga tim anggaran Pemkab Cianjur, segera melakukan pembahasan terkait defisit anggaran tersebut," katanya.
Ia menambahkan, tim akan memastikan langkah yang akan dilakukan seperti meningkatkan PAD untuk menutup kekurangan atau menghapus sejumlah program yang bukan prioritas.
Baca juga: APBD Cianjur tahun 2020 terancam defisit Rp35 miliar
Baca juga: Pemkab Cianjur bahas ulang pembiayaan BPJS Kesehatan
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019