Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan mendapat sertifikat bertaraf internasional sesuai dengan bidang kemahiran atau keahlian.
“Sekarang anak SMK itu selain mendapatkan ijazah yang lebih penting dia akan mendapatkan sertifikat kemahiran,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.
Sertifkasi yang diberikan yaitu terdiri atas sertifikasi nasional oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sertifikasi internasional sesuai bidang keahlian, seperti sertifikasi Organisasi Maritim Internasional (IMO) bagi yang menempuh pendidikan di bidang kelautan.
“Kalau jurusan perhotelan ya sertifkasi dari asosiasi hotel internasional,” ujarnya.
Muhadjir menuturkan hal tersebut dilakukan agar siswa SMK bisa mendapatkan kualifikasi keahlian yang baik, menempati posisi strategis pada setiap perusahaan, serta memperoleh penghargaan yang sama dengan tenaga kerja dari negara lain.
Menurutnya, selama ini lulusan SMK hanya menjadi bawahan atau anak buah dari suatu perusahaan meskipun sebagian besar pekerjaan dan tugas dari perusahaan tersebut ditangani oleh lulusan Indonesia.
Ia mencontohkan, mayoritas para lulusan SMK jurusan kelautan yang bekerja di perusahaan asing hanya menjadi anak buah kapal karena dianggap tidak memiliki keahlian sehingga diharapkan dengan sertifikat itu mereka akan mendapat pengakuan yang sama seperti pelaut dari luar.
Ia menjelaskan dalam mendapatkan sertifikat tersebut akan ada tiga proses yaitu siswa diuji sesuai keahliannya, guru pengajar harus diuji oleh penguji untuk membuktikan bahwa ia berhak mengajar siswa dengan keahlian tersebut, dan penguji harus bersertifikat.
Selain itu, saat ini pemerintah sedang melakukan revitalisasi terhadap 5 ribu SMK yang ditargetkan rampung pada 2024 dengan mengajak industri untuk menyusun kurikulum agar lulusan SMK memenuhi persyaratan agar dapat diterima di dunia kerja.
“Anggarannya tidak terlalu besar sekitar Rp4,3 triliun. Sebetulnya masih jauh dari target karena jumlah SMK kita kan 14 ribu,” ujarnya.
Perubahan kurikulum dilakukan agar lebih menyesuaikan dengan dunia kerja yaitu dari supply based menjadi demand based yang akan ditentukan oleh perusahaan.
“Jadi perusahaan sebenarnya mau apa sih lulusannya, yang dikehendaki seperti apa, silahkan kurikulumnya ditetapkan dengan pengawasan kita kalau perlu gurunya seperti apa,” katanya.
Muhadjir menyebutkan realisasi kerja sama vokasi dengan dunia industri baru mencapai 30 persen sehingga masih ada waktu untuk merumuskan standar baku kompetensi sertifikasi yang akan dikeluarkan oleh 930 lembaga sertifikasi nasional dan terakreditasi oleh badan nasional sertifikasi profesi.
“Ini baru mulai bersama-sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) merumuskan standard kompetensi dan sertifikasi. Jadi sekarang siswa SMK disamping nanti mendapatkan ijazah, dia juga akan mendapat sertifikat kemahiran,” katanya.
Baca juga: PT Astra Internasional bimbing 350 SMK di Jabar
Baca juga: Jabar gandeng konsultan pendidikan kejuruan Inggris benahi SMK
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
“Sekarang anak SMK itu selain mendapatkan ijazah yang lebih penting dia akan mendapatkan sertifikat kemahiran,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.
Sertifkasi yang diberikan yaitu terdiri atas sertifikasi nasional oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sertifikasi internasional sesuai bidang keahlian, seperti sertifikasi Organisasi Maritim Internasional (IMO) bagi yang menempuh pendidikan di bidang kelautan.
“Kalau jurusan perhotelan ya sertifkasi dari asosiasi hotel internasional,” ujarnya.
Muhadjir menuturkan hal tersebut dilakukan agar siswa SMK bisa mendapatkan kualifikasi keahlian yang baik, menempati posisi strategis pada setiap perusahaan, serta memperoleh penghargaan yang sama dengan tenaga kerja dari negara lain.
Menurutnya, selama ini lulusan SMK hanya menjadi bawahan atau anak buah dari suatu perusahaan meskipun sebagian besar pekerjaan dan tugas dari perusahaan tersebut ditangani oleh lulusan Indonesia.
Ia mencontohkan, mayoritas para lulusan SMK jurusan kelautan yang bekerja di perusahaan asing hanya menjadi anak buah kapal karena dianggap tidak memiliki keahlian sehingga diharapkan dengan sertifikat itu mereka akan mendapat pengakuan yang sama seperti pelaut dari luar.
Ia menjelaskan dalam mendapatkan sertifikat tersebut akan ada tiga proses yaitu siswa diuji sesuai keahliannya, guru pengajar harus diuji oleh penguji untuk membuktikan bahwa ia berhak mengajar siswa dengan keahlian tersebut, dan penguji harus bersertifikat.
Selain itu, saat ini pemerintah sedang melakukan revitalisasi terhadap 5 ribu SMK yang ditargetkan rampung pada 2024 dengan mengajak industri untuk menyusun kurikulum agar lulusan SMK memenuhi persyaratan agar dapat diterima di dunia kerja.
“Anggarannya tidak terlalu besar sekitar Rp4,3 triliun. Sebetulnya masih jauh dari target karena jumlah SMK kita kan 14 ribu,” ujarnya.
Perubahan kurikulum dilakukan agar lebih menyesuaikan dengan dunia kerja yaitu dari supply based menjadi demand based yang akan ditentukan oleh perusahaan.
“Jadi perusahaan sebenarnya mau apa sih lulusannya, yang dikehendaki seperti apa, silahkan kurikulumnya ditetapkan dengan pengawasan kita kalau perlu gurunya seperti apa,” katanya.
Muhadjir menyebutkan realisasi kerja sama vokasi dengan dunia industri baru mencapai 30 persen sehingga masih ada waktu untuk merumuskan standar baku kompetensi sertifikasi yang akan dikeluarkan oleh 930 lembaga sertifikasi nasional dan terakreditasi oleh badan nasional sertifikasi profesi.
“Ini baru mulai bersama-sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) merumuskan standard kompetensi dan sertifikasi. Jadi sekarang siswa SMK disamping nanti mendapatkan ijazah, dia juga akan mendapat sertifikat kemahiran,” katanya.
Baca juga: PT Astra Internasional bimbing 350 SMK di Jabar
Baca juga: Jabar gandeng konsultan pendidikan kejuruan Inggris benahi SMK
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019