Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menyatakan pembangunan Gedung Jabar Migrant Service Center akan mulai dibangun pada 2020.
"Jadi Gedung Jabar Migrant Service Center ini fungsinya akan memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran asal Jawa Barat," kata Kepala Disnakertrans Provinsi Jabar Ade Afriadi pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Ade mengatakan dengan sistem navigasi ini maka akan menghasilkan big data status pekerja migran asal Provinsi Jabar.
"Kita memberikan perlindungan kepada WNI yang akan jadi pekerja migran," ujar Ade.
Menurut dia, dengan adanya Jabar Migrant Service Center ini akan memberikan layanan kepada pekerja migran dimulai dari pra-rekrutmen sejak SMA/SMK.
Di dalam pra-rekrutmen, kata dia, akan dilakukan penelusuran minat bakat para calon pekerja migran.
"Apabila mereka ingin menjadi pekerja migran, nanti diberikan sosialisasi, kemudian dilakukan perekrutan, pelatihan, sampai penempatan di negara tujuan. Kalau mereka selesai kontrak, kembali lagi ke Indonesia itu menjadi dalam sebuah navigasi Pemprov Jabar," kata dia.
Pihaknya memastikan, sistem pada program ini bakal menjadikan para pekerja migran asal Jabar kian mendapat perlindungan.
Terlebih, kata dia, selama ini banyak pekerja migran di Indonesia, termasuk dari Jawa Barat kurang mendapat perlindungan karena kurangnya data-data.
"Kami tidak memiliki data, siapa yang diberangkatkan, perusahaan mana yang memberangkatkannya, di mana usernya di sana. Belajar dari tidak adanya data itulah, hadir sebuah sistem navigasi center," kata dia.
Berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, lanjut dia, perusahaan penempatan tenaga kerja tidak lagi diperbolehkan melakukan perekrutan karena perekrutan para pekerja migran nantinya akan secara langsung dilakukan pemerintah.
Adapun simulasi dalam perekrutan tersebut berbasis digital, serupa proses perekaman e-KTP.
Sehingga nantinya perusahaan penempatan di negara bersangkutan akan melihat data lengkap para calon pekerja migran yang terdapat dalam sistem.
"User akan melihat di sistem, by foto, by name, by address, kemudian data kompetensi yang bersangkutan, sehingga dalam sistem digital itu proses rekrutmen dilakukan," kata dia.
Baca juga: 30 pekerja asal Tasikmalaya dilatih bahasa dan budaya Jepang
Baca juga: Organisasi buruh migran nilai perhatian pemerintah minim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Jadi Gedung Jabar Migrant Service Center ini fungsinya akan memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran asal Jawa Barat," kata Kepala Disnakertrans Provinsi Jabar Ade Afriadi pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Ade mengatakan dengan sistem navigasi ini maka akan menghasilkan big data status pekerja migran asal Provinsi Jabar.
"Kita memberikan perlindungan kepada WNI yang akan jadi pekerja migran," ujar Ade.
Menurut dia, dengan adanya Jabar Migrant Service Center ini akan memberikan layanan kepada pekerja migran dimulai dari pra-rekrutmen sejak SMA/SMK.
Di dalam pra-rekrutmen, kata dia, akan dilakukan penelusuran minat bakat para calon pekerja migran.
"Apabila mereka ingin menjadi pekerja migran, nanti diberikan sosialisasi, kemudian dilakukan perekrutan, pelatihan, sampai penempatan di negara tujuan. Kalau mereka selesai kontrak, kembali lagi ke Indonesia itu menjadi dalam sebuah navigasi Pemprov Jabar," kata dia.
Pihaknya memastikan, sistem pada program ini bakal menjadikan para pekerja migran asal Jabar kian mendapat perlindungan.
Terlebih, kata dia, selama ini banyak pekerja migran di Indonesia, termasuk dari Jawa Barat kurang mendapat perlindungan karena kurangnya data-data.
"Kami tidak memiliki data, siapa yang diberangkatkan, perusahaan mana yang memberangkatkannya, di mana usernya di sana. Belajar dari tidak adanya data itulah, hadir sebuah sistem navigasi center," kata dia.
Berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, lanjut dia, perusahaan penempatan tenaga kerja tidak lagi diperbolehkan melakukan perekrutan karena perekrutan para pekerja migran nantinya akan secara langsung dilakukan pemerintah.
Adapun simulasi dalam perekrutan tersebut berbasis digital, serupa proses perekaman e-KTP.
Sehingga nantinya perusahaan penempatan di negara bersangkutan akan melihat data lengkap para calon pekerja migran yang terdapat dalam sistem.
"User akan melihat di sistem, by foto, by name, by address, kemudian data kompetensi yang bersangkutan, sehingga dalam sistem digital itu proses rekrutmen dilakukan," kata dia.
Baca juga: 30 pekerja asal Tasikmalaya dilatih bahasa dan budaya Jepang
Baca juga: Organisasi buruh migran nilai perhatian pemerintah minim
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019